#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi Boyolali BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dharmasraya Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jateng Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kab.Agam Kab.Solok Kabag Kabid Kabupaten Pasaman Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI KONI PASBAR Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting LKAAM Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli MTQ Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Pada Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polda Sumbar Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi PPM Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Samarinda Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solo Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI TNI AL Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Ketua LSM Awak : Proyek "Haram" Dinas PUPR Rugikan Uang Rakyat Berjalan Lancar di Kota Padang

Gambar supir truk pengakut Hotmix saat membuang air yang ada di terpal penutup Hotmix pada proyek pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang kemarin, Selasa (17/1/2023)

MR.com, Padang| Proyek "siluman" milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang ada dibawah kewenangan Dinas PUPR masih terus berjalan lancar tanpa hambatan. Diduga, pelaksanaan pekerjaan kontruksi jalan Paket 1 yang dibiayai APBD ini seakan sudah diatur sedemikiannya.

Menguatkan setelah Harismen Kabid Bina Marga dan Tri Haryanto sebagai Kepala Dinas PUPR Padang saat dikonfirmasi media terkesan bungkam terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan (CV. Tunas Inti Jaya) itu.

Parahnya,meskipun sudah mendapat kritikan pedas dari masyarakat, terkait pelanggaran yang disinyalir sengaja dilakukan kontraktor. Namun, CV. Tunas Inti Jaya seperti tidak memperdulikan kritikan tersebut.


Diduga, CV. Tunas Inti Jaya Pelaksanaan Proyek "Siluman" Dinas PUPR Kota Padang Sarat KKN

Bahkan, CV.Tunas Inti Jaya dalam bekerja diduga juga tidak memperdulikan mutu dan kualitas jalan mereka kerjakan. Faktanya kemaren, Selasa (17/1/2023) CV. Tunas Inti Jaya selain tidak transparan terhadap informasi kegiatan, rekanan itu diduga juga bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Kontraktor bekerja disaat cuaca gerimis yang disinyalir dapat pengaruhi suhu Hotmix saat dilakukan penghamparan. Bahkan, ada warga yang menyebutkan penghamparan dan pemadatan Hotmix dilakukan diatas genangan air.

Kecurangan yang diduga dilakukan CV.Tunas Inti Jaya kembali menuai hujatan masyarakat. Kali ini, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) menduga pengaspalan jalan Raya Kurao Pagang merupakan proyek "haram" yang terindikasi rugikan uang rakyat berjalan lancar di Kota Padang.

"Bekerja tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya, kemudian ditambah lagi kontraktor bekerja diduga tidak sesuai spesifikasi teknis menjadikan proyek yang memakai uang rakyat ini menjadi "haram"," ujar Defriato Tanius, pada Rabu (18/1/2023) di Padang.

Ketua LSM Awak, Defriato mengatakan tentu hal ini sangat membahayakan terhadap perealisasian APBD Kota Padang, karena menurutnya tidak tepat sasaran.

Sementara anggaran yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan Raya Kurao Pagang tersebut termasuk hasil dari kutipan uang masyarakat yang disebut pajak, ulas Defriato.

"Tetapi, disinyalir pemerintah tidak optimal dalam membelanjakan APBD tersebut. Salah satunya, terhadap proyek pengaspalan ini yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya saat ini diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan oleh rekanan," ujarnya.

Katanya lagi, indikasi pelanggaran yang terjadi baik secara teknis ataupun aturan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan CV. Tunas Inti Jaya tersebut.

"Khawatir masyarakat tidak dapat manfaatkan fasilitas umum tersebut secara optimal dengan waktu yang cukup lama," imbuhnya.

Mirisnya kata Defriato lagi, kecurangan yang dilakukan rekanan itu terkesan mendapat restu pihak Dinas PUPR Padang sebagai perpanjangan tangan Pemko Padang pelaksana teknis programnya.

Sampai saat ini kontraktor diduga masih bekerja tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi ataupun pihak Dinas PUPR Padang dengan indikator sengaja labrak aturan.

Yang lebih menyakitkan bagi masyarakat, apabila pelaksanaan proyek yang disinyalir "haram" ini terlepas dari pantauan dan tidak tersentuh hukum dari Aparat Penegak Hukum(APH) di Kota Padang tercinta ini, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi Sekda Kota Padang dan pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.