MR.com, PESISIR SELATAN | Transparansi anggaran di Sumatra Barat kembali ternoda oleh dugaan praktek lancung proyek infrastruktur siluman. Pembangunan jembatan dan akses jalan di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang berada di bawah kendali PPK 2.4 (Gina Tampubolon) Satker PJN Wilayah II Sumatra Barat, disinyalir berjalan tanpa kejelasan identitas hukum dan mengabaikan hak-hak dasar publik.
Berdasarkan investigasi tim media di lapangan, proyek vital tersebut melenggang diduga kuat tanpa papan plang informasi anggaran. Alhasil, publik diselimuti tanda tanya besar, apakah proyek ini memang sengaja dirancang "ghaib" untuk menyamarkan asal-usul dana negara?
Rakyat Jadi Korban, Debu "Teror" Keseharian
Alih-alih menikmati fasilitas publik yang layak, warga sekitar justru menjadi korban pertama dari buruknya tata kelola proyek ini. Kondisi tanah yang kering tanpa penanganan semestinya membuat debu tebal beterbangan dan mencemari pemukiman warga setiap hari.
"Belum ada saya melihat plang proyek terpampang. Kami memang tidak bertanya ke pekerja, tapi kami sangat terganggu dengan kondisi debu yang bertebaran langsung ke rumah kami," ungkap salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya disembunyikan, Rabu (23/9).
Alih-alih mendapat perlindungan, masyarakat sekitar justru menanggung resiko kesehatan akibat polusi debu yang dibiarkan begitu saja oleh pihak pelaksana proyek.
Langgar Konstitusi, AJAK Sebut Modus Klasik Korupsi
Menanggapi fenomena ini, Ketua DPW Sumatra Barat Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK), Mukhsin, melontarkan kritik keras. Ia menilai aksi kucing-kucingan kontraktor dan instansi terkait merupakan pelecehan telak terhadap konstitusi.
Dugaan Menabrak Undang-Undang
Kata Mukhsin, tindakan ini jelas mencederai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Dia menyebut ada Indikasi Proyek Siluman. "Tanpa ada informasi besaran dana APBN/APBD, nama perusahaan kontraktor, dan batas waktu pengerjaan, proyek ini terindikasi kuat membuka celah mark-up anggaran dan praktik rasuah terstruktur" cecarnya.
Diduga Kualitas Asal Jadi
Proyek tanpa identitas lazim dijadikan modus untuk menghindari audit ketat, menekan kualitas material, dan memperkaya pemburu rente proyek.
"Proyek yang menggunakan uang rakyat tapi tidak transparan dari awal adalah bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Kalau dikerjakan secara jujur, buat apa plang nama proyeknya harus 'ghaib'?" tegas Mukhsin di Padang, Sabtu (3/10).
Desakan APH dan Ultimatum Warga
Melihat potensi kerugian negara dan ancaman keselamatan publik di depan mata, elemen masyarakat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian untuk segera turun tangan mengusut tuntas proyek berbau amis ini.
Publik memperingatkan agar aparat tidak menutup mata sebelum anggaran negara ambles sia-sia pada bangunan fisik yang dikerjakan asal-asalan.
Jika pihak berwenang dan PPK 2.4 Satker PJN Wilayah II Sumatra Barat terus bungkam, gelombang aksi protes besar-besaran bukan tidak mungkin akan mengguncang kantor instansi terkait, pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK 2.4 dan Satker PJN Wilayah II Sumatra Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait ketiadaan papan plang informasi serta dampak lingkungan yang dikeluhkan warga.
Redaksi masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait serta upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tim
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
