MR.com, BUKITTINGGI | Warga Kelurahan Manggis Ganting dan sejumlah sudut lain di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, hingga awal Oktober 2026 masih harus menelan ludah.
Alih-alih mengecap manfaat dari jaring pengaman sosial, karung-karung beras bantuan yang semestinya sudah berpindah tangan sejak tiga bulan lalu justru tertahan di gudang.
Ironisnya, sementara jatah Tahap III macet total tanpa kejelasan, kalender nasional kini telah merangsek ke Tahap IV.
Ada apa di balik lambannya rantai distribusi pangan ini?
Kecurigaan itu bermula dari keluhan para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat akar rumput. Bunga (bukan nama sebenarnya), seorang PSM yang selama ini menjadi garda terdepan pendataan warga, mengaku berada di posisi serba salah.
Di satu sisi, warga terus mendesak kepastian. Di sisi lain, ia dan rekan-rekan seprofesinya dihadapkan pada permintaan birokratis yang janggal dari Perum Bulog.
"Beras Bulog daerah Bukittinggi untuk tahap 3 belum dicairkan. Pihak Bulog meminta kepada PSM, suruh minta SPJ atau surat pertanggungjawaban kepada warga dulu, kalau bisa bukti penerimaan," ujar Bunga kepada tim redaksi, awal Oktober 2026.
Bagi Bunga dan para PSM, permintaan tersebut ibarat menepuk air di dulang. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kuitansi penerimaan sebelum barang fisik sampai ke tangan warga adalah sebuah preseden buruk.
"PSM tidak mau menerima, karena takut nanti warga marah sama kami," imbuhnya.
Alasan Klasik: Dari Defisit BBM hingga Beras Berkutu
Ketika dikonfirmasi, Perum Bulog tak lantas menutup diri, namun deretan alasan yang disodorkan justru memantik tanda tanya baru. Pihak Bulog mengklaim distribusi terhambat oleh persoalan logistik, mulai dari kendala Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga kualitas komoditas yang dinilai kurang prima.
Kepala Bulog setempat, Romi Petarosa, tidak menampik adanya masalah pada kondisi fisik beras di gudang. Menurutnya, stok yang ada terpaksa harus melalui proses sortir ulang karena kedapatan berkutu.
"Kondisi stok beras itu sudah berkutu dan harus dibersihkan dulu," dalih Romi di ruang kerjanya.
Selain alasan teknis tersebut, Bulog juga berkedok pada prosedur administratif tingkat tinggi, yaitu menunggu izin prinsip dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ketika didesak mengenai kepastian waktu penyaluran, jawaban Romi mengambang. Ia menyebut distribusi baru bisa dievaluasi pada November mendatang, atau "kalau bisa secepatnya."
Pernyataan ini langsung menuai kritik tajam dari para pegiat sosial. Pasalnya, perputaran waktu di kalender birokrasi tidak menunggu alasan logistik.
"Sekarang sudah masuk bulan Oktober. Seharusnya pembagian beras kepada masyarakat sudah masuk tahap empat lagi," cecar Bunga.
Lingkaran Setan Birokrasi dan Akuntabilitas Semu
Kasus di Bukittinggi membuka celah kelemahan tata kelola distribusi pangan bersubsidi. Meminta pertanggungjawaban administratif (SPJ) tanpa penyerahan barang secara riil bukan sekedar kelalaian prosedur, melainkan potensi maladministrasi yang berbahaya.
Beban psikologis dan moral kini dilempar ke pundak PSM yang berhadapan langsung dengan kemarahan warga. Publik Bukittinggi tentu tak sudi dijadikan penonton dalam drama birokrasi yang berlarut-larut.
Di tengah himpitan ekonomi yang kian menuntut, beras bantuan bukan sekadar angka-angka di atas kertas laporan kantor dinas, melainkan urusan perut yang tak bisa ditawar-tawar.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perum Bulog. Pertanyaan besarnya, sampai kapan warga harus menunggu hak mereka, sementara tahap demi tahap terus bergulir tanpa kejelasan wujudnya?.
Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam upaya menghimpun data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai.
Penulis : Anasril
Editor : Chairur Rahman
