Mitra Rakyat

Acara pelantikan digelar di Aula Kantor Bupati pada Sabtu (19/04) dan dibuka langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto.

Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat, Supriono memberikan apresiasi atas terbentuknya DPD PPPK Pasbar. Ia meyakini bahwa persatuan PPPK dalam sebuah wadah akan menjadi kekuatan besar untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

‎Hal senada disampaikan oleh Dewan Penasehat DPD PPPK Pasbar Erianto. Ia menyebut organisasi ini sebagai yang pertama terbentuk di Sumatera Barat dan berharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara PPPK dan pemerintah daerah.

‎Erianto juga mendorong BKPSDM dan Pemerintah Daerah untuk segera menindaklanjuti proses pelantikan jabatan fungsional bagi ASN PPPK yang telah memenuhi syarat. Ia menambahkan bahwa proses rekrutmen terhadap 1.200 PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk peserta tahap 1 dan 2, perlu segera dilanjutkan.

‎“Mari kita pikirkan bersama langkah-langkah strategis demi memajukan Pasaman Barat ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

‎Di akhir acara, Ketua DPD PPPK RI Pasbar, Sumarlin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan pembentukan organisasi ini. Ia menegaskan bahwa organisasi ini merupakan wadah positif bagi ASN PPPK dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya.

‎“Jumlah ASN PPPK di Pasbar saat ini mencapai 1.749 orang, terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Melalui organisasi ini, kami ingin memberikan wawasan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan,” ujarnya.

‎Sebagai penutup, Sumarlin memberikan apresiasi khusus ke Bupati Yulianto yang menjadi kepala daerah pertama di Pasaman Barat yang menandatangani SK pengangkatan PPPK.(DDR)

‎Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Warga Nagari Ampek Koto ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

‎Dalam sambutannya, Eko Supriyono menekankan pentingnya reses sebagai momen bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.

‎“Saya berharap pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan dalam sidang di DPRD Pasaman Barat nantinya,” ujar Eko.

‎Beberapa isu utama yang disampaikan masyarakat dalam sesi diskusi antara lain dukungan bagi UMKM dalam akses permodalan dan pemasaran, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan peran majelis ta'lim dalam pembinaan keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian.

‎Para peserta reses menyambut baik kesempatan ini dan berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. 

‎“Kami sangat mengapresiasi Pak Eko Supriyono yang selalu hadir dan mendengar keluhan kami. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujar salah satu warga peserta.

"‎Dengan adanya reses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nagari Ampek koto, kampung Padang lapai ini", tambah warga tersebut.

‎"Kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan di DPRD Pasaman Barat," tutup Eko.(DDR)

‎Dalam reses tersebut Sulaiman mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD yang gunanya untuk menampung aspirasi masyarakat selaku konstituen di dapil masing-masing.

‎"Semua anggota Dewan tanpa terkecuali setiap empat bulan sekali wajib turun ke dapil masing-masing untuk mendengar keluhan masyarakat," ujar Sulaiman.

‎Menurutnya aspirasi masyarakat yang dihimpun pada reses tersebut selanjutnya akan di tuangkan dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD.

‎"Pokok pikiran akan dimasukan dalam Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang kemudian jika disetujui dan selanjutnya usulan tersebut akan di diakomodir dan direalisasikan melalui program kerja Pemerintah Daerah,"jelas Sulaiman.(DDR)

‎Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi serta keluh kesah mereka terkait berbagai permasalahan yang dihadapi di Jorong Rimbo canduang.

Diketahui bahwa reses ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.

‎“Mudah-mudahan saya sendiri sebagai anggota dewan Kabupaten Pasaman Barat bisa menyerap aspirasi mereka juga serta bisa memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Nagari Lingkung Aur baru dan umumnya masyarakat di Dapil I yang mencakup Kecamatan Pasaman," ujar  Nirlam.

‎Helatan reses oleh Nirlam sendiri mencapai beberapa titik yang tersebar di Dapil I dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi utama meliputi beberapa usulan seperti Bantuan pagar pekuburan umum, bantuan Mesin Bajak, Bantuan Bibit untuk kelompok tani, Ambulance, dan Bantuan Perlengkapan Olahraga Bola voli dan Lainnya.

‎“Mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan juga mengkonsultasikan kepada dinas terkait ,” tambahnya.

‎Masalah kesejahteraan masyarakat juga masuk dalam pelaporan aspirasi yang diterima oleh Nirlam dan juga keluhan warga terkait Pendidikan dengan Sistem Zonasi.

‎“Mudah-mudahan ada beberapa anggaran yang ada di kabupaten Pasaman Barat baik dari pokir atau dari dinas terkait dan yang lainnya, mudah-mudahan usulan mereka bisa terakomodir melalui pokir saya, kalo tidak saya akan coba perjuangkan dengan dinas terkait” tandasnya.(DDR)

Disinyalir pemutusan kontrak terjadi karena ketidakmampuan kontraktor dalam menyelesaikan proyek jalan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Mentawai itu. Namun, pasca pemutusan kontrak, menurut informasi yang beredar proyek jalan dilanjutkan oleh pihak dinas secara swakelola.

Akibat pemutusan kontrak, masyarakat kecewa, karena jalan yang di idamkan mereka tidak kunjung selesai. Sementara harapan mereka jalan yang dibangun bisa dimanfaatkan dalam merayakan natal dan tahun yang akan datang.

Hendric selaku tokoh masyarakat mengungkapkan rasa kekecewaannya. Saya sangat kecewa dengan kondisi jalan saat ini, apalagi kondisi curah hujan tinggi menjadikan jalan sulit untuk dilalui.

"Tentu kami selaku masyarakat sangat membutuhkan akses jalan tersebut, untuk pergi melakukan ibadah dan liburan tahun baru nanti," ujarnya.

Dia menuturkan, jalan yang putus kontrak merupakan akses utama warga dikampung itu. Panjang jalan ini lebih kurang satu kilometer, jalan ini sebelum dikerjakan masih bisa kami gunakan dengan baik.

Malah setelah dilakukan pembangunan dengan menggunakan uang negara yang cukup besar, badan jalan ini jadi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, karena badan jalan berlumpur, ketusnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Mentawai, Asmen Simanjorang saat dikonfirmasi via telepon 0822-5006-9xxx pada Kamis(17/4/2025) terkait hal tersebut.

Kadis PUPR Mentawai itu mengatakan benar pekerjaan jalan itu putus kontrak tahun lalu karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan.

"Untuk melancarkan lalulintas pada jalan itu dinas melakukan penangan sementara berupa penyerkapan," terang Asmen Simanjorang.

Kemudian menyangkut informasi pekerjaan jalan dilakukan secara swakelola oleh dinas tersebut. Dia kembali menjelaskan, Dinas PUPR Mentawai tidak mempunyai kegiatan swakelola pada ruas jalan tersebut pada tahun anggaran 2025, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Kronologis kejadian masih belum diketahui. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar korban diketahui awalnya sedang berenang di sungai. 

Pantauan terakhir media hingga pukul 19.00 WIB, jasad korban belum ditemukan. Tim gabungan pencarian terdiri dari TNI, Kepolisian dan Basarnas saat ini menghentikan proses pencarian sementara waktu, karena kondisi lokasi saat ini sedang hujan dan mulai gelap.

Sementara disisi lain, media tidak menemukan rambu-rambu peringatan atau larangan beraktivitas di lokasi pekerjaan proyek tempat tenggelamnya bocah tersebut.

Proyek negara yang melibatkan pekerjaan sungai sebaiknya ada rambu-rambu peringatan untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Karena pekerjaan di aliran sungai juga memiliki potensi bahaya terhadap para pekerja dan masyarakat.

Pekerjaan gali dan timbun dapat menyebabkan longsor yang membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar. Kemudian  Pekerjaan dengan peralatan berat dan material dapat menyebabkan kecelakaan kerja jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan dapat membantu mengingatkan pekerja dan masyarakat sekitar tentang potensi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan.

Seperti rambu peringatan bahaya longsor, rambu peringatan area berbahaya, rambu peringatan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan sebagainya.

Dengan adanya rambu-rambu peringatan, proyek dapat berjalan lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan.

Sebagaimana diketahui lokasi tenggelamnya bocah tersebut merupakan tempat pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang.

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Arafah Alam Sejahtera dibawah pengawasan BWSS V Padang yang didukung dari anggaran Loan JICA (pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jepang melalui "Japan International Cooperation Agency"), dengan nilai pelaksanaan terkontrak sebesar Rp.110.801.815.000.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)