Mitra Rakyat

MR.com, Bandung| Dalam rangka apresiasi atas kontribusinya dalam menyalurkan pembiayaan Program Perumahan Rakyat (PPR) Sejahtera FLPP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penghargaan kepada Bank Nagari Unit Syariah dalam dua kategori prestisius. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada acara evaluasi yang berlangsung di Grand Mercure Bandung, Rabu (23/7).

Bank Nagari berhasil meraih Peringkat II untuk kategori Persentase Penyaluran Pembiayaan Bagi Pekerja Mandiri Terbanyak dan Peringkat II dalam kategori Tingkat Keterhunian Tertinggi Berdasarkan Hasil Sampling 100% Rumah Dihuni. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen bank dalam mendukung pemerataan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Gusti Candra dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya Bank Nagari dalam mendukung program pembangunan perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa, melalui program KPR Sejahtera FLPP, bank berperan aktif dalam menyediakan rumah baru yang layak huni dengan harga maksimal Rp 166 juta per unit bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan.

“Penghargaan ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, serta memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni,” ujarnya.

Hingga saat ini, Bank Nagari telah menyalurkan pembiayaan kepada 6.217 nasabah aktif melalui berbagai skema baik konvensional maupun syariah di seluruh kantor cabang. Prestasi ini menunjukkan keseriusan bank dalam mewujudkan impian memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, guna mempermudah proses pengajuan KPR, Bank Nagari memanfaatkan inovasi teknologi melalui aplikasi SiKASEP yang dapat diunduh di perangkat Android. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan KPR sekaligus memilih rumah sesuai keinginan hanya dengan memilih Bank Nagari dalam aplikasi tersebut. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengajuan serta pencairan pembiayaan.

Lebih jauh, Bank Nagari juga menghadirkan promo KPR Berhadiah Langsung berupa peralatan rumah tangga, yang berlaku bagi nasabah yang mengambil fasilitas KPR komersial baik skema konvensional (KPR Multiguna) maupun syariah (Nagari Griya Madani/NGM).

Gusti Candra menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Bank Nagari untuk terus berkontribusi dalam program perumahan nasional dan memperluas pemerataan akses rumah layak huni di Indonesia.

“Dengan penghargaan ini, kami semakin yakin bahwa peran serta kami dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan perumahan nasional,” pungkasnya.

(rel)

Namun, sayangnya, tidak jarang kita menyaksikan bagaimana hukum justru digunakan sebagai alat untuk menegakkan kejahatan, bukan keadilan. Jika hukum dijadikan alat kejahatan, maka harapan akan hadirnya keadilan pun semakin suram.

Hukum Sebagai Pedang Pihak Berkuasa

Tidak dapat dipungkiri, dalam banyak kasus, hukum sering disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk memperkaya diri, menindas lawan politik, atau menutup-nutupi kejahatan besar. 

Contoh nyata adalah praktik korupsi yang dilindungi oleh sistem hukum yang lemah, atau putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. 

Ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan yang menindas, keadilan pun menjadi barang langka yang sulit dijangkau.

Kejahatan Dalam Balutan Hukum

Lebih menyedihkan lagi, ada kalanya hukum sendiri menjadi pelindung kejahatan. Misalnya, ketika proses hukum dipolitisasi atau manipulasi data dan bukti demi kepentingan segelintir orang. 

Hukum yang seharusnya menegakkan keadilan malah menjadi topeng kejahatan, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. 

Akibatnya, rasa keadilan yang selama ini menjadi pondasi masyarakat luntur, tergantikan oleh rasa takut dan kekecewaan.

Dampak Pencemaran Nilai Keadilan

Jika hukum digunakan sebagai alat kejahatan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum pun akan menurun drastis. Masyarakat menjadi tidak yakin lagi terhadap keadilan, yang berujung pada meningkatnya ketidakpastian, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial. Pada akhirnya, keadilan yang sejatinya adalah hak setiap insan pun menjadi ilusi belaka.

Membangun Kembali Kepercayaan

Mengatasi hal ini bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan reformasi sistem hukum yang tegas, transparan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu. 

Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan harus terus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik kejahatan yang dibungkus hukum.

Hukum yang dijadikan alat kejahatan adalah ancaman serius bagi keberlangsungan keadilan dan kedamaian bangsa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tidak akan ada harapan lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sejati. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan sistem hukum yang bersih, jujur, dan berintegritas, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan beradab.

#Selamatkan keadilan, jangan biarkan hukum menjadi alat kejahatan.

Penulis : Chairur (wartawan muda)

Melihat tingginya minat dan permintaan tersebut, Bank Nagari secara resmi memutuskan untuk menambah kuota promo cashback khusus bagi PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang ingin mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi kredit lainnya.

Respons Masyarakat Jadi Pertimbangan Tambah Kuota

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa keberhasilan promo ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk Bank Nagari. Ia menambahkan, meskipun kuota awal cukup besar, namun sudah habis sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Respon luar biasa dari masyarakat terhadap promo cashback tahun ajaran baru ini sungguh di luar dugaan. Dengan penambahan kuota ini, kami berharap lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati manfaatnya,” ujar Hafid Dauli, Rabu (23/7).

Ia pun mengimbau dan mengajak para PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi kantor cabang Bank Nagari terdekat. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman baru, takeover kredit, maupun top up kredit.

Pelayanan Cepat dan Mudah, Bank Nagari Siap Melayani

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, bank ini menyediakan layanan jemput bola yang langsung mendatangi instansi maupun rumah nasabah. Para nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form di website resmi www.banknagari.co.id, melalui aplikasi Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call di nomor 150234.

“ Kami ingin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan produk kami. Jangan ragu untuk membuat janji temu dengan petugas kami agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Bank Nagari berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kebutuhan keuangan khususnya di masa awal tahun ajaran baru yang penuh tantangan dan peluang.**

Editor : Chairur

Kejadian yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa kondisi hutan di wilayah tersebut sudah jauh dari kata sehat. 

Bahkan, sebagian besar area hutan yang dulunya subur dan hijau kini berubah menjadi lahan kering dan gersang.

Kebakaran yang diduga dipicu oleh faktor manusia dan cuaca ekstrem ini menjadi bukti nyata bahwa hutan di Sumbar sedang mengalami krisis ekologis serius. 

Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, kini menjadi kawasan rawan kebakaran yang mempercepat kerusakan ekosistem, mengancam keberlanjutan pertanian, serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar.

Hutan Kering dan Ancaman Masa Depan

Hutan yang kering dan mudah terbakar bukan hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. 

Daerah Lembah Harau dikenal sebagai salah satu pusat pertanian dan agroindustri yang potensial. Tapi, jika kondisi hutan terus memburuk, maka keberlangsungan usaha tani dan ekonomi masyarakat akan semakin terancam.

Para pakar lingkungan dan petani setempat menyatakan bahwa pola pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, penebangan liar, serta minimnya upaya konservasi menjadi faktor utama peningkatan risiko kebakaran. 

Ditambah lagi, perubahan iklim yang menyebabkan suhu ekstrem dan musim kemarau panjang semakin memperparah kondisi ini.

Urgensi Save Hutan Sumbar

Melalui momentum ini, komunitas agroindustri dan pemerhati lingkungan menyerukan aksi nyata untuk menyelamatkan ekosistem hutan di Sumatera Barat. Kampanye Save Hutan Sumbar harus menjadi prioritas nasional dan lokal, dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi.

Selain itu, diperlukan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan, seperti rehabilitasi kawasan terbakar, penanaman pohon yang tahan api, serta edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Kebakaran di Lembah Harau menjadi peringatan keras bahwa kondisi hutan di Sumbar sudah berada di ambang batas bahaya. Jika dibiarkan, bukan hanya keindahan alam yang akan hilang, tetapi juga masa depan pertanian dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam ini.

Mari bersama kita bergandengan tangan, menjaga dan melestarikan hutan sebagai warisan hidup dan sumber kehidupan generasi masa depan. Save Hutan Sumbar, demi keberlangsungan agroindustri dan keberlanjutan alam yang kita cintai.

Penulis : Chairur

Setelah memasuki masa purna bakti, Tabrani, S.T, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, resmi digantikan oleh Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc.M.Eng.

Pelantikan itu menandai babak baru dalam upaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Elsa, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dan pengalaman luas dalam pembangunan jalan dan jembatan nasional. 

Dengan latar belakang pendidikan teknik sipil serta gelar magister di bidang teknik dan manajemen, Elsa diyakini mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Pelantikan Elsa Putra Friandi dipandang sebagai momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat. 

Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. 

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berharap, di tangan Elsa, pembangunan jalan di Sumatera Barat akan semakin maju, aman, dan berkelanjutan.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Elsa diyakini mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penulis : Chairur

MR.com, Jakarta| Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa proses penanganan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan hingga hari ini. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas Pangan Polri melakukan pendalaman secara intensif di lapangan.

“Tim sudah bergerak dari kemarin. Mungkin nanti akan ada rilis secara periodik dari Satgas Pangan Polri,” ujar Kapolri di acara di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/25).

Kapolri menegaskan bahwa hasil lengkap dari perkembangan penanganan kasus tersebut akan dijelaskan dalam rilis resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia berharap, masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.

“Ya, lihat besok insya Allah ada rilis,” tambah Kapolri singkat.

Diketahui, kasus beras oplosan ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyebutkan dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku pengoplos beras. Presiden secara tegas memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindak pelaku yang diduga telah menjual beras biasa dengan label beras premium, demi melindungi konsumen dan menjaga kestabilan pasar pangan nasional.

Sejauh ini, penegasan dari Kapolri menunjukkan komitmen pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan pelaku oplosan beras yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal. Masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dan transparansi dari aparat dalam menuntaskan kasus ini, agar tidak berulang dan memberi efek jera bagi pelaku usaha ilegal yang merugikan rakyat.(hms)