Mitra Rakyat

Selain menghadiri upacara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ia menerima penghargaan atas sinergi Polda Sumbar dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat tahun 2025.

Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih berlangsung khidmat dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Mahyeldi mengajak masyarakat memperkokoh persatuan demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini menjadi pengingat kita bersama agar terus menjaga persatuan dan bergerak untuk Indonesia yang lebih maju,” kata Mahyeldi.

Usai upacara, gubernur menyerahkan sejumlah penghargaan kepada institusi dan tokoh yang dinilai berkontribusi besar dalam pembangunan daerah. Kapolda Sumbar menjadi salah satu penerima penghargaan, disusul jajaran kepolisian lain, di antaranya:

Polres Solok Selatan (peringkat I), Polres Solok (peringkat II), dan Polres Pesisir Selatan (peringkat III) sebagai kapolres terbaik dalam peningkatan penerimaan PKB 2025. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar atas optimalisasi pelayanan PKB.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya, menyebut penghargaan tersebut buah kerja kolektif seluruh jajaran. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Sumbar tahun ini menjadi refleksi penting akan arti persatuan, pengabdian, dan sinergi dalam membangun bangsa. Bagi Polda Sumbar, penghargaan itu menjadi pemacu untuk memperkuat semangat pelayanan sekaligus meneguhkan tekad menuju Indonesia yang lebih maju.**

Rombongan dipimpin langsung Ketua Prodi MMB, Fauzan, MT, Ph.D, didampingi Prof. Dr. Bambang Istiyono, Prof. Dr. Afrizal, dan Dr. Basril Basyar, serta sejumlah mahasiswa magister. Lokasi ini dipilih karena Aie Angek termasuk salah satu kawasan paling rawan terdampak erupsi Gunung Marapi.

Ketika Marapi memuntahkan abu dan banjir lahar dingin pada Sabtu, 11 Mei 2024 lalu, Aie Angek menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Dua aliran sungai yang membawa material vulkanik melintasi kawasan itu, melumpuhkan aktivitas pertanian yang selama ini menjadi sumber ekonomi utama nagari penghasil sayuran terbesar di Tanah Datar tersebut.

Walinagari Aie Angek menyampaikan terima kasih atas perhatian Universitas Andalas. “Kami merasa terbantu dengan adanya program ini. Ke depan, rencananya akan dipasang sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk mengantisipasi bencana yang selalu mengintai nagari kami,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, masing-masing pakar memberikan pemaparan sesuai bidang keilmuan. Prof. Bambang Istiyono menjelaskan pentingnya kesiapsiagaan berbasis kontinjensi bencana. “Kita bisa terhindar dari bencana bila mampu memprediksi sejak awal,” katanya.

Sementara itu, Prof. Afrizal, ahli tanah, menekankan pentingnya pengelolaan lahan pascaerupsi. Menurutnya, beberapa bulan setelah letusan, tanah vulkanik justru menjadi lebih subur. Ia memberikan sejumlah rekomendasi pengelolaan tanah agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

Adapun Dr. Basril Basyar, dosen komunikasi MMB, menyoroti aspek komunikasi bencana. Ia menilai penting memetakan jaringan komunikasi di masyarakat ketika bencana terjadi. “Kita harus tahu siapa tokoh yang paling sering dihubungi ketika musibah datang. Dengan begitu, sistem peringatan dan evakuasi bisa berjalan lebih efektif,” ucapnya.

Kegiatan pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa KKN Unand yang ditempatkan khusus di Aie Angek. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana berulang dari Gunung Marapi.**

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, hadir sebagai tamu kehormatan. Didampingi jajaran direksi Bank Nagari, Mahyeldi memotong pita, menandai dibukanya ruang baru yang diklaim sebagai simbol keterbukaan informasi. “Dengan hadirnya PPID ini, saya berharap Bank Nagari semakin baik dalam melayani masyarakat, terutama soal informasi yang akurat dan cepat,” ujar Mahyeldi dalam pidatonya.

Gusti Chandra (Direktur Utama Bank Nagari)
 

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menghangatkan suasana lewat pantun singkat tentang transparansi dan peran PPID. Pantun itu disambut senyum para jurnalis yang hadir, seolah menjadi isyarat kedekatan antara institusi keuangan daerah dengan media.

Acara ini juga dihadiri sejumlah organisasi pers, termasuk Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). Pembina KJI, Basril Basyar, yang dikenal sebagai tokoh pers Sumatera Barat, menyampaikan apresiasi atas langkah Bank Nagari. Namun ia mengingatkan agar PPID tak terjebak dalam formalitas. “Satu kata ‘tunggu’ bisa fatal bagi media daring. Kita berharap PPID ini menjadi corong yang profesional dan responsif,” kata Basril.

Selain pidato, peresmian PPID dibalut dengan nuansa seni. Tasman, perwakilan Bank Nagari, membacakan syair berjudul Pesan Koran Pagi. Bait-baitnya, yang menyinggung peran media dan pentingnya transparansi, menjadi penutup simbolis yang menyatukan momen kemerdekaan dengan semangat keterbukaan.

Bagi Bank Nagari, Ruang PPID bukan sekadar ruang baru, melainkan pintu bagi hubungan lebih erat dengan publik dan pers. Di usia 80 tahun Republik, peresmian ini seakan menegaskan bahwa kemerdekaan juga berarti hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jernih dan relevan.(cr)

Di lapangan, sejumlah indikasi kejanggalan muncul. Mulai dari dugaan tidak digunakannya kisdam sebagai struktur penahan sementara untuk mencegah erosi, hingga soal pasokan material yang dituding berasal dari tambang ilegal.

Pelaksana proyek ini adalah PT. Bina Cipta Utama, dengan pengawasan oleh PT. Sarana Bhuana Jaya KSO PT. Indra Jaya (Persero) KSO PT. Rancang Mandiri. Namun, sejak proyek ini ramai dipersoalkan, baik kontraktor maupun konsultan supervisi memilih bungkam.

Pekerja Minim APD

Investigasi awal di lokasi proyek menunjukkan banyak pekerja tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan. Helm, rompi reflektif, hingga sepatu pengaman tak terlihat dipakai sebagian besar buruh. Padahal, proyek dengan kategori strategis nasional diwajibkan tunduk pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Baca : Menyorot Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam, Apakah Pelaksanaan Sesuai DED?

Material Diduga dari Tambang Ilegal

Kecurigaan lain datang dari warga setempat. Seorang warga berinisial DD mengungkapkan bahwa material batu dan pasir yang digunakan proyek ini dicurigai kuat berasal dari tambang galian C tanpa izin resmi.

“Material batu dan pasir yang dipakai, diduga diambil langsung dari lokasi pekerjaan,” kata DD, Kamis (14/8/2025).

Penggunaan Solar Subsidi untuk Alat Berat

Isu bahan bakar minyak (BBM) menambah daftar panjang dugaan penyimpangan. DD menuturkan pernah melihat sebuah mobil pikap hitam membawa jerigen 35 liter berisi solar menuju lokasi proyek. Temuan itu memunculkan dugaan bahwa kontraktor menggunakan BBM bersubsidi, alih-alih BBM industri non-subsidi yang diwajibkan untuk proyek pemerintah.

“Tidak ada tangki berkapasitas 5.000 liter atau drum Pertamina 250 liter di lokasi. Itu aneh untuk proyek sebesar ini,” ujar DD.

Spesifikasi Teknis yang Dipertanyakan

Selain material dan BBM, mutu pekerjaan juga dipersoalkan. DD menuding pelaksanaan teknis jauh dari standar yang ditetapkan dalam Detail Engineering Design (DED). Pemasangan batu misalnya, dinilai asal-asalan dan berpotensi merusak kualitas struktur dalam jangka panjang.

Publik pun bertanya, apakah seluruh material benar-benar diuji sesuai prosedur? Ataukah proyek ini dijalankan sekadar untuk mengejar target serapan anggaran?

Bungkamnya Pihak Berwenang

Untuk mengonfirmasi dugaan tersebut, mitrarakyat.com berupaya menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ilyas Firman, pada Jumat (18/7/2025). Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban. Hal serupa terjadi ketika wartawan menghubungi pihak kontraktor, Win Penes, yang juga memilih diam.

Kebungkaman ini justru memperkuat dugaan adanya aroma persengkongkolan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Publik Menunggu Transparansi

Masyarakat Payakumbuh berharap agar pemerintah pusat dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Mereka mendesak agar pekerjaan proyek ini benar-benar mengikuti kaidah teknis, mulai dari spesifikasi material, penggunaan BBM non-subsidi, hingga penerapan standar keselamatan kerja.

Jika tidak, proyek yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir ini bisa berubah menjadi bom waktu, sekaligus simbol buruknya tata kelola proyek negara.

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan menunggu klarfikasi pihak berwenang sampai berita ini ditayangkan. 

Penulis : Chairur Rahman

Sasana ini lahir dari tekad Firman Syafie, mantan atlet kick boxing, yang ingin mengembalikan kejayaan bela diri di Ranah Minang. “Tujuan saya sederhana: mencetak generasi berprestasi,” kata Firman, Jumat pekan lalu, di sela-sela latihan.

Kini, 25 atlet dibina secara rutin, dari anak-anak berusia sembilan tahun hingga remaja 19 tahun. Latihan mereka memadukan teknik dasar kick boxing dengan pembinaan mental juara. “Latihan keras di sini bukan hanya soal fisik, tapi juga disiplin dan keberanian,” ujar Firman.

Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang 2024, atlet Hulubalang Minang Kabau mengoleksi dua emas dan satu perak di berbagai kejuaraan. Pada Juli lalu, tiga petarung sasana ini berlaga di Kejurnas Jakarta Open, membawa pulang satu emas, satu perak, dan satu perunggu. “Ini bukti pembinaan sejak dini membuahkan hasil,” ucap Firman.

Meski fasilitas masih terbatas, Firman tak gentar. Ia berharap dukungan pemerintah dan masyarakat mengalir, agar para petarung muda ini bisa melangkah ke pentas dunia. “Kami ingin Hulubalang Minang Kabau menjadi kebanggaan Sumatera Barat,” katanya.

Penulis : Chairur Rahman

Ketua Gapeksindo Padang–Mentawai, Ir. Erwin Isril, S.T., M.T., IPP, memenuhi undangan khusus Kepala Cabang PT Jamkrindo Padang, Yusra Tanjung, untuk menghadiri pertemuan resmi di kantor Jamkrindo, Padang, pekan ini.

Pertemuan itu dihadiri jajaran manajemen Jamkrindo Cabang Padang dan PT Tribina, distributor resmi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Fokus utama pembahasan adalah penguatan dukungan dan layanan bagi anggota Gapeksindo, khususnya dalam akses pembiayaan proyek.

Jamkrindo menyatakan komitmennya membantu pelaku usaha jasa konstruksi melalui skema penjaminan kredit, penjaminan proyek pemerintah, surety bond, dan bank garansi. “Kami ingin memastikan badan usaha konstruksi memiliki kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan kelancaran proyek,” kata Yusra Tanjung.

Erwin Isril menyambut baik komitmen itu. “Gapeksindo sangat mengapresiasi dukungan Jamkrindo. Semoga kemitraan ini semakin kuat dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Gapeksindo adalah asosiasi nasional yang mewadahi badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Sementara Jamkrindo, BUMN penjaminan kredit, memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.