17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Novwibawa SH, "Dinas Perizinan PUPR Kota Padang Tak Bernyali segel Bangunan Kadis PUPR Sumbar"


Pekerjaa Pembanguna rumah Kadis DPUPR Sumbar kuat dugaan tanpa miliki IMB

Mitrarakyat.com

Pembangunan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR) Sumbar sudah  rampung untuk tahap pertama. Pernyataan itu disampaikan Putra, pelaksana lapangan dari CV. Faura Abadi, pada Rabu (05/12) tadi via telpon 082240061xxx. Putra mengatakan,”pekerjaan pembangunan rumah Kadis PUPR Sumbar telah di Projeck Hand Over (PHO) oleh dinas terkait” jelas Putra.

Mirisnya, pekerjaan rumah Kadis DPUPR Sumbar tersebut dalam pelaksanaanya disinyalir langgar aturan secara administrasi. Karena, pemilik bangunan atau user membangun  tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dugaan tersebut dikuatkan Yulfis bagian pengurusan IMB di DPUPR Kota Padang, pada Rabu, 28 November 2018 waktu lalu diruanganya.

Yulfis mengatakan,” sampai saat ini pihak dinas selaku owner atau pemilik bangunan dimaksud  belum ada terdaftar dalam pengurusan IMB bangunan tersebut, silahkan tanyakan kepada PPTK nya langsung,  “, kata Yulfis.

Seharusnya, sebelum pekerjaan dimulai, pihak dinas harus selesaikan dulu terkait administrasinya seperti IMB, sebab, ini menyangkut aturan negara  yang harus ditaati oleh siapapun, tambahnya.

Sementara itu, apabila masyarakat yang langgar bisa dikenakan sangsi penyegelan oleh pihak berwenang, bagaimana pandangan masyarakat kelak, kalau birokrasi yang mengerti aturan mereka sendiri yang melanggarnya, pungkas Yulfis.

Menanggapi hal itu, Novwibawa SH seorang praktisi hukum akhirnya angkat bicara,” sangat disayangkan dengan sikap yang ditunjukan oleh pelaksana birokrasi dinegara ini yang secara sengaja langgar aturan yang dibuat negara”, kata Novwibawa.

Seperti Dinas PUPR Sumbar, harusnya lebih peka terhadap aturan, sebab, selain pelaksana juga sebagai contoh tauladan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai, kalau aturan diterapkan hanya untuk mereka saja.

Begitu juga dinas yang bergerak diperizinan itu,lanjut prktisi hukum tersebut,” mestinya juga bertindak adil dalam menegakan aturan, jangan terkesan tutup mata.

"Sudah tau pembangunan rumah Kadis tersebut tidak miliki IMB oleh bagian perizinan, mestinya pihak DPUR Kota Padang juga menyegel bangunan tersebut, jangan hanya berani terhadap masyarakat biasa saja", tegas Novwibawa SH.

Jadi pandangan masyarakat dalam penegakan aturan oleh dinas terkait terkesan pilih-pilih, sementara negara ini didirikan berazazkan demokrasi, yang artinya hukum setara dalam pelaksanaannya.  Jangan terkesan madul dan tajam sebelah dalam penegakan aturan dinas perizinan, pungkas Novwibawa SH.

Dilain pihak, Dina selaku Sekretaris di DPUPR Sumbar sekaligus KPA dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi via telponnya 08126702xxx tidak menjawab alias bungkam, pada hari yang sama.

Lain lagi visi selaku PPTK kegiatan mengakui kalau IMB masih dalam pengurusan, meski pekerjaan sudah selesai, katanya pada Senin, 19 November 2018 beberapa waktu lalu.

sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu jawaban Kadis PUPR Sumbar dan pihak terkait lainnya.

(roel)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.