AAYT Agam Aia Gadang Aksi Anam Koto APD Asimilasi Aturan Baharuddin Bandung Bantuan Batu Sangkar Bebas Bencana Berbagi Bhayangkari BLPP BLT Dana Desa Box Redaksi BPBD BTN Bukittinggi Bully Bupati Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dandim Disinfektan DPD Golkar DPRD DPRD Padang Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Facebook Formalin gugus tugas Hakim Himbau Hutan Kota Ikan Tongkol Ikw Incasi Intel Internasional Isolasi Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Kadis Kapa Kapolres Karantina Kasat Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Kinali Kodim KOK Kolaboraksi KONI Korban Korban Banjir Kota Padang Kurang Mampu Lapas Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos metrologi MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Negatif News Pasbar Ngawi ODP Oknum olah raga Opini Opino OTG Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pangan Pantai Maligi Pariaman pariwara Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien PDP Peduli peduli lingkungan Pemerasan Pemerintah Pemuda Pencemaran Pengadilan Penganiayaan Pengawasan penusukan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Pers Pessel Pilkada PKH PKK Plasma PN PN Pasbar pol pp Polisi Polres Polres Pasbar Pos Pos perbatasan Positif posko PSBB Pusdalops Puskesmas Rapid Test Relawan Reses RSUD RSUP M Djamil RTLH SAR Satgas Satlantas Sekda Sekda Pasbar Sembako Sertijab sijunjung sirkuit Solok SolSel sosial Sumbar Sunatan massal swab Talamau Talu Tanah Datar teluk tapang Terisolir Thermogun TMMD TNI Tongkol tuak Tukik Ujung Gading Update usir balik Wali Nagari wartawan Wirid Yasin Yarsi Yulianto ZI Zona Merah

Novwibawa SH, "Dinas Perizinan PUPR Kota Padang Tak Bernyali segel Bangunan Kadis PUPR Sumbar"


Pekerjaa Pembanguna rumah Kadis DPUPR Sumbar kuat dugaan tanpa miliki IMB

Mitrarakyat.com

Pembangunan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR) Sumbar sudah  rampung untuk tahap pertama. Pernyataan itu disampaikan Putra, pelaksana lapangan dari CV. Faura Abadi, pada Rabu (05/12) tadi via telpon 082240061xxx. Putra mengatakan,”pekerjaan pembangunan rumah Kadis PUPR Sumbar telah di Projeck Hand Over (PHO) oleh dinas terkait” jelas Putra.

Mirisnya, pekerjaan rumah Kadis DPUPR Sumbar tersebut dalam pelaksanaanya disinyalir langgar aturan secara administrasi. Karena, pemilik bangunan atau user membangun  tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dugaan tersebut dikuatkan Yulfis bagian pengurusan IMB di DPUPR Kota Padang, pada Rabu, 28 November 2018 waktu lalu diruanganya.

Yulfis mengatakan,” sampai saat ini pihak dinas selaku owner atau pemilik bangunan dimaksud  belum ada terdaftar dalam pengurusan IMB bangunan tersebut, silahkan tanyakan kepada PPTK nya langsung,  “, kata Yulfis.

Seharusnya, sebelum pekerjaan dimulai, pihak dinas harus selesaikan dulu terkait administrasinya seperti IMB, sebab, ini menyangkut aturan negara  yang harus ditaati oleh siapapun, tambahnya.

Sementara itu, apabila masyarakat yang langgar bisa dikenakan sangsi penyegelan oleh pihak berwenang, bagaimana pandangan masyarakat kelak, kalau birokrasi yang mengerti aturan mereka sendiri yang melanggarnya, pungkas Yulfis.

Menanggapi hal itu, Novwibawa SH seorang praktisi hukum akhirnya angkat bicara,” sangat disayangkan dengan sikap yang ditunjukan oleh pelaksana birokrasi dinegara ini yang secara sengaja langgar aturan yang dibuat negara”, kata Novwibawa.

Seperti Dinas PUPR Sumbar, harusnya lebih peka terhadap aturan, sebab, selain pelaksana juga sebagai contoh tauladan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai, kalau aturan diterapkan hanya untuk mereka saja.

Begitu juga dinas yang bergerak diperizinan itu,lanjut prktisi hukum tersebut,” mestinya juga bertindak adil dalam menegakan aturan, jangan terkesan tutup mata.

"Sudah tau pembangunan rumah Kadis tersebut tidak miliki IMB oleh bagian perizinan, mestinya pihak DPUR Kota Padang juga menyegel bangunan tersebut, jangan hanya berani terhadap masyarakat biasa saja", tegas Novwibawa SH.

Jadi pandangan masyarakat dalam penegakan aturan oleh dinas terkait terkesan pilih-pilih, sementara negara ini didirikan berazazkan demokrasi, yang artinya hukum setara dalam pelaksanaannya.  Jangan terkesan madul dan tajam sebelah dalam penegakan aturan dinas perizinan, pungkas Novwibawa SH.

Dilain pihak, Dina selaku Sekretaris di DPUPR Sumbar sekaligus KPA dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi via telponnya 08126702xxx tidak menjawab alias bungkam, pada hari yang sama.

Lain lagi visi selaku PPTK kegiatan mengakui kalau IMB masih dalam pengurusan, meski pekerjaan sudah selesai, katanya pada Senin, 19 November 2018 beberapa waktu lalu.

sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu jawaban Kadis PUPR Sumbar dan pihak terkait lainnya.

(roel)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.