17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

PPK 2.1 BPJN Wilayah III Sumbar Tidak Koperatif, Proyek Preservasi Jalan Solok-Sawahlunto Terindikasi Korupsi

Proyek Preservasi Jalan Solok-Sawahlunto Milik PJN II Sumbar dikerjakan tanpa ada Papan Nama Proyek Kuat dugaan terindikasi KKN

Mitra Rakyat.com (Solok)
Proyek preservasi jalan Solok-Sawahlunto milik Balai Jalan Nasional Wilayah III Sumbar(BPJN Wilayah III Sumbar), Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN II) sebelumnya diduga kuat  siluman dan sarat KKN. Sebab disebut siluman, pekerjaan sepanjang 110KM dengan nilai Rp 30 Milyar lebih itu dikerjakan tanpa menggunakan papan nama proyek  sebagai informasi dan transparansi kepada masyarakat. Juga lemahnya pengawasan oleh consultan supervisi dan Dinas terkait terindikasi berpotensi korupsi, kata Pak Jon, pada Selasa, 09 Juli 2019  dilokasi pekerjaan Lubuk Selasih, Solok.

Anehnya, saat pewarta mencoba mengkonfrotir kepada pihak dinas PJN II Sumbar terkesan bungkam dan tidak mau menanggapi konfirmasi awak media.
Seperti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.1) yang akrab dipanggil pak Ken. Pada hari yang sama, media mencari kekantornya yang beralamat di jalan S.Parman, namun salah satu karyawan dinas tersebut mengatakan pak ken lagi keluar.


Dan selanjutnya, media mencoba mengkonfirmasi via telpon 081110945xx pada Rabu (10/09) waktu lalu, meskipun masuk akan tetapi Ken seakan enggan untuk menjawab telpon pewarta. Begitu juga saat di SMS via whatshaap, walaupun sudah dibaca tetapi Ken tidak mau menanggapinya. Sikap tidak koperatif yang ditunjukan oleh Ken selaku PPK pada proyek Preservasi jalan tersebut, menambah kecurigaan adanya dugaan tindakan korupsi terjadi di mega proyek tersebut .

Seperti yang dikatakan Ari salah seorang pengusaha kontruksi sekaligus pemerhati pembangunan infrastruktur dikota ini. Ari menyebutkan, “mengapa PPK itu mesti diam dan menunjukan sikap tidak koperatif kalau tidak ada apa-apa antara rekanan dengan pemilik proyek (owner)”, kata Ari pada Senin (15/07) dipadang.

“ Pengerjaan proyek tanpa plang ini seolah mendapat pembiaran oleh PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Padahal, hal itu bisa mempengaruhi kualitas pengerjaan proyek itu. Artinya, rekanan tidak mengindahkan peraturan, dan padahal hal ini wajib untuk memasang papan nama proyek”, sebutnya lagi.

Selanjutnya Ari mengatakan, "mengapa rekanan mesti enggan dan seolah sengaja untuk tidak mengadakan plang proyek yang harganya mungkin sekitar 100 ribuan saja, rasanya untuk 10 buah plang proyek rekanan belum tentu rugi kalau dilihat dari nilai proyek tersebut. Jadi analisanya, rekanan takut apabila masyarakat tau  kalau sumber dana proyek preservasi itu dari APBN dan rekanan terhambat untuk berbuat curang demi meraut untung besar" tukasnya.  

Ditegaskannya, pemasangan papan informasi proyek merupakan hal yang wajib dan penting sebagai informasi yang transparansi dalam mengelola keuangan negara, sehingga masyarakat luas bisa ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Bahkan menurutnya, owner dan rekanan sengaja tidak mengindahkan Perpres No. 54/2010 dan perubahannya Perpres No 70/2012 dan Perpres No 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UU No. 14/2008 tentang KIP, cetusnya.

“Dampak tidak adanya plang proyek, warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek yang dikerjakan, demikian juga proyek yang dipercayakan kepada kontraktor tersebut. Sehingga dalam pengerjaannya bisa asal-asalan. Makanya, kita tidak heran masih ada proyek yang baru dikerjakan, namun sudah rusak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. # Tim/ ikw #

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.