PPK 2.1 BPJN Wilayah III Sumbar Tidak Koperatif, Proyek Preservasi Jalan Solok-Sawahlunto Terindikasi Korupsi

Proyek Preservasi Jalan Solok-Sawahlunto Milik PJN II Sumbar dikerjakan tanpa ada Papan Nama Proyek Kuat dugaan terindikasi KKN

Mitra Rakyat.com (Solok)
Proyek preservasi jalan Solok-Sawahlunto milik Balai Jalan Nasional Wilayah III Sumbar(BPJN Wilayah III Sumbar), Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN II) sebelumnya diduga kuat  siluman dan sarat KKN. Sebab disebut siluman, pekerjaan sepanjang 110KM dengan nilai Rp 30 Milyar lebih itu dikerjakan tanpa menggunakan papan nama proyek  sebagai informasi dan transparansi kepada masyarakat. Juga lemahnya pengawasan oleh consultan supervisi dan Dinas terkait terindikasi berpotensi korupsi, kata Pak Jon, pada Selasa, 09 Juli 2019  dilokasi pekerjaan Lubuk Selasih, Solok.

Anehnya, saat pewarta mencoba mengkonfrotir kepada pihak dinas PJN II Sumbar terkesan bungkam dan tidak mau menanggapi konfirmasi awak media.
Seperti, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.1) yang akrab dipanggil pak Ken. Pada hari yang sama, media mencari kekantornya yang beralamat di jalan S.Parman, namun salah satu karyawan dinas tersebut mengatakan pak ken lagi keluar.


Dan selanjutnya, media mencoba mengkonfirmasi via telpon 081110945xx pada Rabu (10/09) waktu lalu, meskipun masuk akan tetapi Ken seakan enggan untuk menjawab telpon pewarta. Begitu juga saat di SMS via whatshaap, walaupun sudah dibaca tetapi Ken tidak mau menanggapinya. Sikap tidak koperatif yang ditunjukan oleh Ken selaku PPK pada proyek Preservasi jalan tersebut, menambah kecurigaan adanya dugaan tindakan korupsi terjadi di mega proyek tersebut .

Seperti yang dikatakan Ari salah seorang pengusaha kontruksi sekaligus pemerhati pembangunan infrastruktur dikota ini. Ari menyebutkan, “mengapa PPK itu mesti diam dan menunjukan sikap tidak koperatif kalau tidak ada apa-apa antara rekanan dengan pemilik proyek (owner)”, kata Ari pada Senin (15/07) dipadang.

“ Pengerjaan proyek tanpa plang ini seolah mendapat pembiaran oleh PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Padahal, hal itu bisa mempengaruhi kualitas pengerjaan proyek itu. Artinya, rekanan tidak mengindahkan peraturan, dan padahal hal ini wajib untuk memasang papan nama proyek”, sebutnya lagi.

Selanjutnya Ari mengatakan, "mengapa rekanan mesti enggan dan seolah sengaja untuk tidak mengadakan plang proyek yang harganya mungkin sekitar 100 ribuan saja, rasanya untuk 10 buah plang proyek rekanan belum tentu rugi kalau dilihat dari nilai proyek tersebut. Jadi analisanya, rekanan takut apabila masyarakat tau  kalau sumber dana proyek preservasi itu dari APBN dan rekanan terhambat untuk berbuat curang demi meraut untung besar" tukasnya.  

Ditegaskannya, pemasangan papan informasi proyek merupakan hal yang wajib dan penting sebagai informasi yang transparansi dalam mengelola keuangan negara, sehingga masyarakat luas bisa ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Bahkan menurutnya, owner dan rekanan sengaja tidak mengindahkan Perpres No. 54/2010 dan perubahannya Perpres No 70/2012 dan Perpres No 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UU No. 14/2008 tentang KIP, cetusnya.

“Dampak tidak adanya plang proyek, warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek yang dikerjakan, demikian juga proyek yang dipercayakan kepada kontraktor tersebut. Sehingga dalam pengerjaannya bisa asal-asalan. Makanya, kita tidak heran masih ada proyek yang baru dikerjakan, namun sudah rusak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. # Tim/ ikw #

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.