17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Anif Bakri : Ada Indikasi Korupsi Bersama di Proyek Trotoar Jalan Khatib Sulaiaman


Mitra Rakyat.com(Padang)

Meski sudah jadi sorotan masyarakat, mulai dari Kontraktor, Pengawas, PPTK, hingga PPK seakan tidak pedulikan semua itu. Tetap saja mereka dalam melaksanakan kegiatan proyek negara tanpa mengacu pada aturan dan undang - undang. 


Sebelumnya, pekerjaan trotoar yang ada dijalan Khatib Sulaiman, menurut masyarakat telah kangkangi Kepres dan Undang - undang. Karena,  kontraktor tidak memasang papan nama proyek saat pekerjaan berlangsung. 


Berita terkait : Proyek Milik DPUPR Bidang PSDA Kota Padang Terindikasi Kangkangi Perpres No.70 Tahun 2012 UU No.14 Tahun 2008


Menanggapi hal tersebut, Anif Bakri lebih akrab dipanggil Anif angkat bicara. " bagi pihak rekanan yang tidak memasang papan nama proyek, merupakan proyek "siluman" dan melanggar Kepres serta Undang -undang tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP), kata Anif, Sabtu(14/03) di rumahnya. 


" Setiap pekerjaan yang tidak memasang plang proyek sebagai identitas kegiatan patut dicurigai dan diduga bermasalah. Sebab dengan tidak ada nya plang proyek tersebut, masyarakat jadi sulit untuk mengawasinya", kata Ketua LSM Peran Sumbar itu. 


Sementara tujuan pemerintah membuat Kepres dan Undang - undang terkait hal tersebut, agar masyarakat ikut berperan serta untuk mengawasi setiap proyek yang menggunakan uang negara,  tandasnya. 


Uniknya, tidak ada pihak yang merasa terpanggil untuk menegur kontraktor nakal itu. Baik dari Dinas PUPR, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Kota Padang ini, sebut Anif. 


Seperti, PPK kegiatan, Fadelan Fista Masta atau akrab dipanggil Fadel. Mestinya sebagai Kabid PSDA sekaligus PPK,dia (Fadel) mestinya menegur kontraktor itu, katanya lagi. 


Hanya diam, seakan tutup mata meski sudah mengetahui pelanggaran yang dilakukan sang kontraktor. Dengan begitu kuat dugaan kalau proyek itu telah terjadi korupsi secara berjamaah, pungkasnya.


Dilain pihak, meski sudah dikonfirmasi kepada Fadelan Fista Masta selaku PPK kegiatan beberapa hari lalu, hingga berita ini diterbitkan belum bisa berikan jawabannya. 


Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.