Libatkan Semua Unsur Pemkab Pasbar Bentuk Satgas Pencegahan Covid 19
Mitra Rakyat (Pasbar)
Menindak lanjuti sikap dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintahan Pasaman Barat (Pasbar) dalam mengantisipasi Penyebaran Virus Covid-19, Senin (16/03) Pemkab menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama unsur Forkopimda di Auditorium Kantor Bupati Pasbar.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Pasbar Yudesri dihadiri oleh Polres Pasbar, Dandim 0305 Pasaman, DPRD, Kajari Simpang Empat, beserta Kepala OPD Pasbar, termasuk PMI pasbar dan Insan Pers yang tergabung di PerkumpulAn Jurnalis Online (AJO) Pasbar.
Yudesri menyampaikan Satgas sudah terbentuk yang melibatkan semua unsur, termasuk TNI dan Polri. Semua protokol sudah disusun mulai protokol pencegahan, protokol penanganan sampai protokol penyampampaian informasi.
"SATGAS sudah kita bentuk dari semua unsur, untuk posko utama kita tempatkan di kantor BPBD Pasbar dan posko teknis di Dinkes, sedangkan juru bicara adalah kepala BPBD", Ungkap Yudesri.
"Forkompinda dan OPD terkait termasuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan BNPB Pasbar siap mendukung langkah Pemkab dalam hal penanganan COVID-19, namun perlu kerjasama dan dukungan semua pihak demi mempercepat proses penanganan", tambah Yudesri.
Yudesri juga berharap hasil dari rapat koordinasi tersebut hendaknya dapat menjadi inspirasi dan masukan bagi masyarakat dalam mengantisipasi menyebarnya Virus Corona.
"Berikanlah informasi yang akurat dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, jangan sampai informasi tersebut malah membuat masyarakat bingung bahkan resah." tegas Yudesri.
Sekda Pasbar Yudesri juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan mitigasi skenario jika Coronavirus
masuk ke Pasbar.
Sementara menurutnya hingga kini di Pasbar belum ada suspec corona. Meskipun demikian Yudesri menegaskan tetap harus membentuk satgas juga tetap melakukan mitigasi atau pencegahan dini dan tetap waspada.
Diterangkannya lagi bahwa dalam menjalankan mitigasi bencana sengaja pihak ASN tidak diliburkan namun Pemkab harus melengkapi standar mitigasi seperti menyiapkan cairan anti septik.
"Dalam menjalankan Mitigasi ini ASN tetap masuk kerja, sedangkan untuk meliburkan anak sekolah kita masih menunggu hasil koordinasi dari Provinsi Sumbar", Tutup Yudesri.(Dedi/Rudi)
