17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Ir.Fathol: pekerjaan Dinas PUPR Sumbar Terstruktur, Bertahan dan Fokus


Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Prov.Sumatera Barat
                 Ir. H. Fhatol Bari, MSc, Eng

Mitra Rakyat (Padang)

Kepala Dinas PUPR Sumbar Ir. H. Fhatol Bari, MSc, Eng mengatakan, Mudah-mudahan realisasi pembangunan fisik maupun serapan anggaran pada tahun ini melampaui capaian tahun sebelumnya,kepada rekan media  (17/9) di ruang kerjanya.

Dinas PUPR Sumbar akan tetap komitmen, lanjut Kadis, "mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar rasakan manfaat pembangunan ini, tutur Fathol.


"Meski dengan keterbatasan, Dinas PUPR Sumbar akan terus berupaya sekuat tenaga melaksanakan semua pekerjaan yang sudah di amanahkan,  mengabaikan fungsi dan tanggungjawab,bagi kami, itu merupakan suatu penkhianatan" lanjut Fathol.

Lebih jelas Fathol mengatakan, keseluruhan Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp356 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa gedung pemerintah yang belum tertuntaskan pada tahun sebelumnya. Termasuk gedung yang terdampak gempa pada 2009, seperti gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan gedung Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah selesai di tahun 2017.


"Untuk tahun ini dikerjakan beberapa gedung yaitu gedung pemberdayaan perempuan, stadion utama, lanjutan gedung kebudayaan dan gedung convention hall,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Dinas PUPR Sumbar pada tahun 2018 ini fokus pada program pembangunan gedung, perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi. Gelontoran anggaran sebesar Rp400 miliar telah dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin melalui serangkaian pekerjaan pembangunan fisik. Baik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, maupun pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Diuraikan Fathol, fokus pekerjaan pembangunan jalan tahun 2018 meliputi ruas Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera (Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan sekitar Pelambayan, Matur (Agam) Padang Aro (Solok Selatan) dan Jalan ke Teluk Tapang (Pasbar).


"Alhamdulillah pada tahun ini kegiatan pemeliharaan dan pembangunan hampir merata untuk jalan provinsi, yang tersebar di kabupaten/kota. Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, pekerjaan dilakukan secara bertahap. Volume pekerjaan juga variatif, ada yang hanya satu kilometer, tergantung kecukupan dana pokoknya,” ungkap mantan Kadis PU Kabupaten Solok tersebut.

Peralihan status jalan dari kabupaten dan kota menjadi jalan provinsi, menurut pria berkacamata ini, juga berakibat melambatnya penanganan jalan. Kualitas jalan provinsi yang tadinya mencapai 90 persen, turun menjadi 60 persen. Padahal untuk mencapai angka 1 persen kualitas jalan membutuhkan dana lebih dari Rp200 miliar.

Alhasil, sekitar 400 kilometer jalan menjadi tanggungjawab provinsi, sehingga panjang jalan provinsi bertambah dari 1.150 km menjadi 1.520 km.

"Segala keterbatasan yang ada tidak menjadikan kami mengabaikan fungsi dan tanggungjawab. Kami tetap kommit mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan berkelanjutan," pungkas Fhatol.
*SrP*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.