17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Mengaku ada perubahan, PT.BMP dikenakan Denda karena Terlambat

Proyek Pembangunan Pondok Pesantren Tarbiyyah diduga Terlambat Kontraktor dikenakan Denda

Mitrarakyat.com (Padang)
Proyek pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Tarbiyyah yang belokasi di kota Padang, diduga molor akibatkan kontraktor dikenakan denda. Sebelumnya, Boy selaku pelaksana lapangan dari PT.Bintang Milenium Perkasa (BMP), saat dikonfirmasi mitrarakyat.com terkait dugaan tersebut mengatakan," Untuk hal Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) nya terbit tanggal 29 Maret 2018, tapi karena perubahan pondasi,disebabkan wilayah Sumbar yang rawan gempa,maka kita baru dapat melaksanakan nya pada tanggal 17 Juli 2018, setelah kunjungan dan persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen Rumah susun, dan kontrak kita selama 240 hari", kata Boy, pada Kamis(17/01/2018) kemarin via whatshappnya 081264628xxx.

Baca juga 

Sementara dilain pihak, Alzari selaku konsultan management kontruksi(MK) dari PT.Widya Graha Asana (WGA) mengatakan bahwa kegiatan yang dikerjakan PT.BMP terlambat dan saat ini dalam masa denda. Dan semenjak dari tanggal 31 Desember 2018 kemarin PT.WGA tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK pada proyek pembangunan Ponpes Tarbiyaah tersebut, karena, kontraknya sudah habis.

"kontrak nya sebagai pengawas sudah habis sejak  tanggal 31 Desember 2018, dan sekarang kontraktor bekerja masuk masa denda" jelas Alzari via telponnya 08126721xxx, Jumat(18/01)tadi.

Mengacu pada keterangan Alzari selaku konsultan MK dari kegiatan tersebut bahwa," pekerjaan pembangunan ponpes terlambat, buktinya, PT.BMP saat ini membayar denda kepada negara, kata Afdal, Mahasiswa Teknik Sipil disalah satu universitas tersohor dikota ini, pada hari yang sama dikampusnya.

Proyek APBN milik Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat ber nomor kontrak 02/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III/2018 dengan nilai Rp 6.001.002.000,- yang dikerjakan PT.BMP selama 240 hari, menurutnya, dikerjakan tanpa pengawasan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang.

Sebab, terhitung dari tanggal SPMK dikeluarkan 29 Maret 2018, kontraktor terlambat selama 90 hari kalender.

Ironisnya lanjut Afdal, Boy saat dikonfirmasi terkait keterlambatan itu seolah tidak mau mengakui keterlambatan tersebut, malah berusaha mengelak dengan mengatakan," pekerjaan terhitung dimulai pada tanggal 17 Juli 2018, sebabnya, ada perubahan pondasi, karena daerah Sumbar rawan gempa, dan itupun atas persetujuan Bu Mardiana selaku tim teknis dari Dirjen" tukuk Afadal seraya menirukannya.

Secara logika dan menurut ilmu sipil yang dituntutnya, lanjut Afdal,"setiap proyek biasanya dikerjakan setelah adanya perencanaan yang matang, baik dari kondisi daerah sekalipun, pasti sebelumnya sudah ada survei lapangan terlebih dahulu,oleh kontraktor ataupun konsultan perencana", tukasnya.

Jadi, apa yang dikatakan Boy tersebut tidak masuk akal sehatnya, kalau memang persetujuan dari Dirjen, kenapa kontraktor mesti bayar denda kepada negara, pungkas Afdal.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih menunggu tanggapan dari PPK dan Kasatker terkait hal tersebut.

(roel)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.