17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga, PT CTA Kangkangi Perpres No 54 Tahun 2010 dan UU No 14 Tahun 2008 pada Pekerjaan Jembatan Lolong

Papan Nama Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Lolong, tanpa di tuliskan Nilai Harga dan Sumber Dana

Mitra Rakyat.com(Padang)
Kuat dugaan PT. Cahaya Tunggal Abadi(CTA) pada proyek lanjutan pembangunan jembatan lolong (P.99) yang berlokasi pinggir pantai Cimpago kangkangi Peraturan Presiden(Perpres) nomor 54 Tahun 2010 dan Prepres nomor 70 Tahun 2012. Pasalnya, proyek milik Dinas DPUPR Provinsi Sumbar itu pada papan nama proyek tidak menuliskan nilai dan sumber dana proyek.

Sementara, kewajiban memasang papan nama proyek tertuang dalam Perpres nomor 54 Tahun 2010 dan Prepres nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini  mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik atau non fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek, kata Raka, saat media meminta tanggapannya terkait hal itu dirumahnya, pada Selasa(30/07) sore tadi.

Papan nama proyek yang dimaksud, lanjut Raka, "diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi pekerjaan, nomor kontrak, nilai kontrak, kontraktor pelaksana,konsultan pengawas, sumber dana pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan", jelas Raka.

Jadi menurutnya, "apabila rekanan(kontraktor) tidak menuliskan nilai atau harga dari proyek negara yang dikerjakan berikut sumber dananya, rekanan (Kontraktor) tidak memamtuhi perpres tersebut", tukasnya.

Jadi wajar publik pertanyakan peranan dan kinerja konsultan pengawas pada proyek jembatan itu, bahkan PPTK kegiatan pun wajib dipertanyakan tanggung jawabnya, ada apa pada proyek yang menggunakan uang rakyat ini", tandas nya.

Selain itu, dengan tidak dicantumkan nya nilai kontrak dan sumber dana pada plang proyek itu, bukan hanya bertentangan dengan perpres. Tapi, juga tidak sesuai dengan semangat tranparansi yang dituangkan pemerintah pada Undang-undang No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) pungkasnya.

Sampai berita ini ditayang, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/ikw*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.