17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Hari Kedua Rapat, Materi di Berikan Basril G Terkait Tipikor


Mitra Rakyat.com(Padang)
Rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana provinsi Sumatera Barat memasuki hari kedua. Pada kesempatan ini yang jadi narasumber pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati). Materi kali ini terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berita terkait: Deputi BNPB, Rifai: Mitigasi Sangat Penting di Sosialisasikan Kepada Masyarakat Daerah Rawan Bencana

Sebagai perwakilan dari Kejati Sumbar,  Basril G, SH, M.H, Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus, mengatakan, "Tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 ayat 1 harus memenuhi beberapa unsur diantaranya memperkaya diri sendiri/kelompok, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan merugikan keuangan negara", kata Basril,  Jumat(06/12) pada acara tersebut dipadang.

"Berdasarkan unsur unsur tersebut, barulah pihak kejaksaan menetapkan perkara itu masuk sebagai kasus tindak pidana korupsi", kata nya lagi.


Apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka perkara itu belum dapat diproses. Pada intinya, kejaksaan tidak mau sembarang dalam menetapkan Kasus tindak pidana korupsi, ucapnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumbar Eman Rahman pada kesempatan itu berpesan, Dalam penggunaan anggaran perlu lebih hati-hati dan teliti.  Jangan sampai menimbulkan permasalah hukum kedepannya.

Setelah pemberian materi dari 
Kordinator bidang tindak pidana khusus Kajati Sumbar Basril. G, acara dilanjutkan dengan season diskusii dan tanya jawab.

Dalam penanggulangan bencana, perlu dilakukannya sosialisasi secara inten dengan pihak yudikatif (penegak hukum) guna menyamakan persepsi karena dalam penaggulangan bencana "UU Lex spesialis" (UU khusus), saran salah seorang peserta.

*roel/fit*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.