AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross Dana Dandim Data Demo Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kemanusiaan Keracunan kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU kuasa hukum Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Periode Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RSUD RSUP M Djamil RTLH Rusak Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK Transparan trenggiling tuak Tukik Ujung Gading Ultimatum Unand Upacara Update usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Inspektorat "10 area rawan korupsi yakni Pengadaan barang dan jasa"


Mitra Rakyat.com(Padang)
Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pemulihan Daerah Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri perwakilan BPBD seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat di Padang, Jumat(13/12).

Kali ini, BPBD Sumbar menghadirkan beberapa orang pemberi materi, dari Kejaksaan Tinggi Sumbar, Polda Sumbar, Inspektorat, BPKP.


Mardi Inspektorat selaku APIP bertugas melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi.

"10 area rawan korupsi yakni
Pengadaan barang dan jasa, BUMN dan BUMD, perpajakan, minyak dan gas, perijinan, kepabeaan dan cukai, pengelolaan keuangan negara, aset negara, pertambangan dan pelayanan umum", terangnya.

Kasi penuntutan kajati sumbar Yulius Kaisar selanjutnya menambahkan.

Sesuai tema, "memberi perlindungan hukum terhadap korban bencana","Masyarakat perlu pemahaman masyarakat terkait nilai integritas" katanya.

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pasca bencana, namun  tidak terlepas dari aturan yang ada.

Pertimbang pertimbangan yang harus dilakukan di lokasi bencana sementara disisi lainnya aparat penegak hukum(APH).

Yulius menyampaikan", dalam pelaksana pengelolaan dana negara menyangkut kegiatan pasca bencana suatu daerah , sering dan rentan tejadi tindak melawan hukum berbau korupsi".

" bukan saja ada niat, namun karena ada kesempatan untuk melakukan hal melanggar hukum, demi hasrat mendapat keuntungan, merupakan upaya pendorong untuk kita melakukannya", kata Yulius.

Untuk itu, lanjutnya, " dalam pelaksanaan nya harus hati-hati dan teliti dalam membelanjakan dana negera tersebut, agar terhindar dari kerikil yang membawa ke jeratan hukum", tuturnya.

Untuk itu kepada seluruh peserta untuk benar-benar melakukan tugas dengan yang sesuai atuaran saja, tutupnya.

Penghunjung acara seluruh peserta sepakat mendatangani beberapa terkait  kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD seluruh di Provinsi Sumbar.

Hal yang disepakati ,
1.BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan meningkatkan komitmen dalam mendorong penganggaran kegiatan pemulihan daerah pasca bencana serta pembentukan Tim JITU PASNA di
daerah.

2. BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan pengumpulan data dasar terkait potensi bencana
yang ada di daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. BPBD Kabupaten/Kota akan menjadikan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai pedoman bagi
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi di daerah. *roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.