17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Terindikasi DKK Bukittinggi "Restui Rekanan Culas" Pada Proyek Pembangunan Puskesmas Tigo Baleh


Mitra Rakyat.com(Bukittinggi)
Diduga pelaksanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Tigo Baleh dalam perjalanaannya beraroma KKN. Terindikasi Konsultan Pengawasan restui kontraktor  langgar PP Nomor 50 Tahun 2012 dan KAK Kegiatan di Proyek milik Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Pasalnya, ada kejanggalan ditemui awak media pada pekerjaan yang menggunakan uang negera itu, pada Senin (09/12) tadi dilokasi pekerjaan.

Sementara, untuk bisa ikut dan memenangkan tender proyek milik Dinas Kesehatan (DKK) Bukittinggi dengan nilai miliaran tersebut, rekanan harus memasukan beberapa sertifikat tenaga ahli sebagai syarat peserta tender.

Diantaranya sertifikat tenaga ahli pelaksana SMK3 satu orang, pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil, SKA Ahli K3 konstruksi. 

Faktanya, saat pekerjaan berlangsung para pekerja tidak difasilitasi alat Pengaman Diri(APD) biasa ada pada SMK3 atau K3 didokumen kontrak oleh rekanan PT.Murni Karya Mandiri (MKM). 

Anehnya, saat dikonfirmasi kepada Ari selaku konsultan pengawasan dari CV.AFIZA LIMKO KONSULTAN mengatakan," rekanan tidak memakai Sistim Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja(SMK3) atau K3, makanya kami tidak meletakan tenaga Ahli untuk SMK3 nya , karena tidak dianggarakan dalam dokumen kontrak", Kata Yudi singkat, kemudian pergi tergesa-gesa meninggalkan awak media untuk menghindar.

Perlakuan yang sama juga ditunjukan Yudi sebagai pelaksana lapangan dari PT. MKM. Yudi saat akan dikonfirmasi terkait pekerjaan itu terkesan menghindari wartawan dengan gaya sibuknya mengarahkan para pekerja.

Terkait tenaga ahli SMK3, pernyataan yang diberikan Yudi berbeda dengan Ari. Yudi mengatakan," kami ada memakai tenaga ahli SMK3", terangnya singkat.

Ironis, proyek dibawah pengawasan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi senilai Rp 6.896.353,575, sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memakai SMK3, seperti pengakuan Ari sebagai konsultan pengawasan.

Dan itupun tertuang dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 jelas mengatur tentang penerapan SMK3 bagi perusahan pelaku usaha kontruksi. Selama ini acuan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PerMenaker No. PER.05/MEN/1996 kemudian munculah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.