17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga Ada Beberapa Indikator PT. CTA Selalu Menangkan Tender Megaproyek Kementerian PUPR

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Nada sumbang terdengar setelah penetapan pemenang tender oleh pokja terhadap PT. Cahya Tunggal Abadi(CTA).
Diprediksi, paket pekerjaan Preservasi Jalan Muaro Kalaban - Batas.Jambi, Kiliranjao - Batas Riau tidak dapat tuntas hingga batas waktu yang diberikan.

Bahkan banyak yang berpendapat proyek tersebut akan menimbulkan  permasalah hukum nantinya.

Hal itu disebutkan salah seorang pengusaha kontruksi yang tinggal di Kota Padang ini, Sabtu(02/05) dikantornya.

Ada beberapa indikator penyebab kuatnya dugaan tersebut,  kata kontraktor yang tidak ingin namanya dituliskan itu.

Diantaranya, dugaan harga penawaran yang tidak wajar, track record perusahaan yang buruk serta terindikasi adanya KKN.

HARGA PENAWARAN TIDAK WAJAR

PT. Cahaya Tunggal Abadi (CTA) sebagai pemenang tender  menawar harga jauh di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dan harga penawaran itu, kuat dugaan termasuk harga tidak wajar.

Dari HPS sebesar Rp69.562.475.637, PT. CTA menawaran Rp55.760.044.535, turun sebesar Rp13.802.431.102 atau 18,84 persen.

Harga penawaran yang demikian  itu tidak wajar serta tidak pernah dilakukan rekanan sebelumnya, apalagi pada paket multi year.

Dikhawatirkan, mutu dan kualitas proyek tersebut tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

TRACK RECORD PERUSAHAAN BURUK, PROYEK BERMASALAH

Berdasarkan pantauan proyek yang dikerjakan PT. CTA pada tahun sebelumnya, rata rata bermasalah.

Diantaranya, Proyek jembatan Ciujung di desa keragilan Serang Banten senilai Rp41.838.241.000 bersumber dari APBN TA.2019

Serta Proyek Pembangunan jembatan lolong, Padang Sumbar senilai Rp15.424.481.000 bersumber dari APBD Sumbar TA.2019.

Ini menandakan kurang profesionalnya PT. CTA dalam mengerjakan proyek proyek yang dipercayakan kepadanya.

MILIKI KONEKSI KUAT DI KEMENTRIAN PUPR, PT. CTA DAPAT JATAH KUE APBN

Meskipun proyek yang ditangani PT.CTA rata rata bermasalah, namun tetap mendapatkan jatah dengan istilah "kue APBN".

Karena, pimpinan PT.CTA berinisial "KS", warga keturunan ini memiliki jaringan yang kuat di Kementrian PUPR  pusat.

Disinyalir beberapa petinggi di kementrian PUPR merupakan kawan semasa kuliahnya di ITB (almamater).

Hubungan emosional kental itu, tentunya memberikan peluang besar bagi PT. CTA untuk bisa mendapatkan proyek proyek besar di kementrian PUPR RI.

Bahkan, Dengan bermodalkan jaringan di kementrian PUPR RI itu,  membuat pejabat PUPR daerah Sumbar tidak berkutik. Bagi mereka yang menentang atau tidak bisa mengikuti keinginannya (KS) bisa bisa bergeser/pindah jabatan.

Berdasarkan informasi didapatkan, sudah ada beberapa Kasatker dan PPK yang menjadi korbannya. Benarkan demikian..?

Hebatnya, pada beberapa tahun lalu ketika Kadis PRASJALTARKIM SUMBAR (sekarang DPUPR Sumbar), Suprapto di sikat KPK, terkait kasus korupsi, nama "KS" sempat disebut sebut dan berangsur sirna.

DISINYALIR, MENGALIR KOMPENSASI (FEE) KEPADA OKNUM PEJABAT KEMENTRIAN PUPR

Kuat dugaan, pada setiap paket pekerjaan yang didapatkannya, mengalir komitmen fee ke rekening oknum pejabat di kementrian PUPR RI.

Namun untuk memastikan kebenaran hal itu,  tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum (APH), tutupnya.

Hingga berita ini terbit media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak PT. CTA dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.