17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Diduga, Ketua KPU Sumbar Anggap Enteng Aturan PSBB


Mitra Rakyat.com(Padang)
Menanggapi video berdurasi 2.22 detik yang yang beredar di media sosia (medsos) terkait cekcok antara Ketua KPU Sumbar (Amnasmen) dengan Petugas Chek Point di Perbatasan Padang-Solok (Rita Sumarni,)"kita menilai hal tersebut adalah mutlak kesalahan Amnasmen yang tidak mematuhi aturan PSBB", kata Romi Yufendra, Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Senin (16/05) dirumahnya.

Sebab, Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) adalah suatu upaya dalam memutus penyebaran COVID 19, proses PSBB ini sangat sulit karena harus mendapat izin dari pemerintah pusat, jelasnya.

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara, Romi Yufendra
"Gubernur Irwan Prayitno dengan tegas telah menandatangani seluruh aturan dan pelaksanaannya didukung oleh stakeholder termasuk dari TNI dan POLRI," lugasnya.

Romi melanjutkan, "Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menetapkan bahwa seluruh pejabat harus dilengkapi dengan Surat Tugas".

Karena Amnasmen tidak melengkapi diri dalam perjalan tugasnya dengan Surat Tugas, kita menilai Amnasmen menganggap enteng aturan terkait PSBB, katanya lagi.

Penting diketahui pada KPU Sumbar ditempatkan seorang ASN dengan jabatan yang disebut Sekretaris KPU.
Sangat mustahil Sekretaris KPU tidak menerbitkan Surat Tugas jika "benar" bahwa Amnasmen sedang melaksanakan tugas sebelum cekcok dengan Rita Sumarni, kata Romi lagi.

Sekretaris KPU Sumbar sewajarnya telah menerbitkan Surat Tugas sebelum Amnasmen berangkat (biasanya pasti include dengan biaya perjalanan dinas).
Jika Surat Tugas yang dimaksud oleh Rita Sumarni terbit setelah cekcok berarti telah terjadi maladministrasi di KPU Sumbar, terang Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu.

Kejadian ini harus diusut tuntas oleh Polda Sumbar secara transparan, jangan pula untuk kepentingan pribadi berlindung dengan Surat Tugas yang direkayasa, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.