#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Komisi IV DPRD Sumbar "Meradang" Minta Pihak Berwenang Mengusut Dugaan Kecurangan Di Proyek Batang Maransi


Mitra Rakyat.com(Sumbar) 

Sebelumnya kwalitas dan mutu hasil dari pelaksanaan proyek Batang Lurus Maransi yang dikerjakan PT.Ady Permana Putratama menjadi sorotan dilingkungan masyarakat, bahkan mendapat kritikan keras dari Anggota Dewan, tepatnya Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar.

Sebab mutu Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara melalui APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 10,6 Miliar itu diragukan apakah sesuai dengan mutu yang diharapkan.

Apakah dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama oleh masyarakat. Disinyalir uang sebesar itu tidak seimbang dengan hasil yang diimpikan.


Berita terkait : Ketum LSM Awak , "Tidak Sedikit PPK,PPTK, Rekanan dan Kepala Daerah Berakhir di Penjara Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur "

Proyek PSDA Sumbar Terindikasi Langgar Teknis, Diduga ada "Main Mata" PPTK dan Rekanan

Pekerja Tidak Memakai APD, Diduga PT. Ady Permana Putratama dan PDSA Sumbar Kangkangi UU No 1 Tahun 1970 dan Intruksi Kementrian PUPera Terkait Protokol Covid 19

Karena baru beberapa bulan di serah terimakan (PHO) infrastruktur tersebut sudah banyak yang retak. Diduga hal itu disebabkan pelaksanaannya berjalan diluar aturan dan speks teknis. Kemudian ada indikasi kesengajaan lemahnya dalam pengawasannya.

Hal itu diungkapkan salah seorang masyarakat Kota Padang yang juga pemerhati pembangunan di kota ini. Ir.Abdul Ghani yang akrab dipanggil Abdul salah satu alumni Universitas tersohor di Jawa Barat itu menyebutkan, kalau perbaikan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dengan modus masa pemerliharaan itu hanya alasan saja. 

Menurutnya, waktu yang tepat untuk pemeliharaan yaitu saat pelaksanaan berlangsung. Artinya proyek dikerjakan benar-benar mengacu terhadap gambar rencana, kemudian mentaati aturan seperti, pekerjaan sesuai teknis dan speks yang telah disepakti melalui kontrak yang ditanda tagani secara bersama yang biasa disebut Dokumen Kontrak. Dijamin infrastruktur akan memiliki mutu yang sangat memadai, ujarnya.

" Dengan demikian mamasuki masa pemeliharaan, kontraktor maupun Dinas PSDA Sumbar tidak akan keteteran dalam melakukan pemeliharaan", ungkapnya.

Tidak seperti sekarang, walaupun kontraktor dan Dinas PSDA berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki bangunan yang rusak tersebut dengan memoles bidang yang retak, lanjutnya.

"Itu semua hanya bersifat sementara saja, tidak akan menambah kekuatan atau ketahan terhadap bangunan dalam waktu yang lama", ucap Abdul.

Faktanya, baru saja dilakukan perbaikan, bangunan tersebut sudah kembali retak-retak, dan kemungkinan akan dilakukan perbaikan lagi, tandas Abdul.

Sementara masyarakat sudah pasti mengharapkan mutu bangunan yang sangat baik,agar mereka dapat memanfaatkanya dengan waktu yang cukup lama,tandasnya.

Inilah yang sering terjadi dilapangan, demi mendapatkan keuntungan lebih. Disinyalir pihak yang terjaring dalam proyek negara itu rela melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan hati nurani mereka, pungkasnya.

Diwaktu yang berbeda, sebelumnya Mario Syah Johan, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Kita minta pihak berwenang untuk usut tuntas kasus ini" terang Mario yang dihubungi melalui WhatsApp nya 081166×××× (21/01/2021).

Lebih lanjut Mario menjelaskan "diduga pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek"

"Hal ini dibuktikan saat kita mengadakan sidak pada (30/07/2020 lalu), tidak ada plang proyek dan kepala teknik dilapangan"

Agar terciptanya hasil perkerjaan pembangunan yang berkualitas dan hal serupa tidak terjadi kedepannya, Mario berharap seluruh unsur penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk benar-benar melaksanakan fungsinya dengan ful dan benar-benar mentaati kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

"Seperti hak istimewa yang dimiliki oleh konsultan supervisi yang dapat mengajukan pemutusan kontrak pada KPA/Dinas jika Rekanan yang diawasinya membandel (berkerja tidak sesuai spek)"

"Hal ini penting dilakukan, untuk mencegah kerugian negara secara dini" tegas Mario.

Mario juga meminta kepada pihak penyelenggara untuk lebih logis dalam penunjukan pemenang tender, karena  memenangkan penawar terendah juga memiliki pengaruh besar pada hasil perkerjaan nantinya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* roel/tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.