1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 5 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 31 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 2 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 654 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 478 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 35 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 142 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.com, Padang| Apabila pelaksanaan pekerjaan proyek menggunakan uang negara dikerjakan dengan benar oleh kontraktor. Dan konsultan supervisi, PPTK, atau pengawas dari dinas juga bekerja benar sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. 

Tidak dipungkiri, hasil pekerjaan yang berkualitas dengan mutu yang sangat baik akan tercapai. Dan sudah pasti masyarakat tidak akan kecewa.

Apa jadinya, kalau pekerjaan tersebut dilakukan diluar speks teknis dan labrak aturan..?

Baca berita sebelumnya: Masyarakat Kecewa Terhadap Mutu dan Kualitas Jalan Beton Pokir Dewan Kota Padang, Masih Seumur Jagung Sudah Rusak

Jalan Beton Pokir Rusak, Legislator PKS Muharlion "Berang" Minta Dinas Sanksi Kontraktor Pelaksana

Disinyalir itu yang terjadi pada pekerjaan pembangunan jalan betonisasi yang difasilitasi legislator Kota Padang dari Partai PKS H.Muharlion S.pd yang baru-baru ini menjadi sorotan tajam masyarakat.

Mahdiyal Hasan, SH , Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat dan Pengacara

Mahdiyal Hasan, SH, sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat bersuara sumbang menanggapi hal tersebut pada Jum'at (2/9/2022) di Padang. 

Sehari sebelumnya, Yola selaku PPK dari Dinas PRKPP Kota Padang menyebutkan kalau pengawas dari dinas sendiri selalu ada dilapangan pada hari kerja untuk melakukan pengawasan.

Mahdiyal Hasan menilai, apa yang disampaikan oleh PPK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta dilapangan.  Yang membuktikannya jalan beton tersebut masih usia seumur jagung saja sudah rusak, ujarnya.

Menurutnya, jalan beton yang didambakan masyarakat tersebut tidak akan rusak secepat itu. "Jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan benar-benar diawasi," terang Mahdiyal.

Mahdiyal menjelaskan, bahwa biasanya di struktural organisasi perusahaan ada seorang Quality Control. Memiliki tugas yaitu bertanggung jawab dalam memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaporkan kepada atasannya.

Apakah itu tidak dilakukan. Sementara untuk bisa menjadi pelaksana pada proyek negara. Rekanan harus menyerahkan daftar nama struktur organisasi perusahaan sesuai dengan ahli fungsinya.

Jadi kata Mahdiyal, apa yang disampaikan oleh PPK diduga tidak sesuai dengan faktanya. Itu hanya ungkapan pembelaan semata, dan publik pun menurut saya sudah memahami hal tersebut, ungkap Alumnus Fakultas Hukum Unand itu.

Bukan itu saja, bahkan untuk pengadaan plang proyek sebagai informasi identitas pekerjaan pun luput dari pengawasan PPK tersebut, ujarnya.

"Buktinya, informasi nilai pekerjaan, kontraktor pelaksana, konsultan supervisi dan nama dinas, hingga sekarang masyarakat luas pun disinyalir tidak mengetahui," ujarnya 

Karena, pekerjaan berjalan diduga kuat tidak transparan. Hal ini menimbulkan asumsi liar publik, ada apa dibalik tidak transparansinya pekerjaan tersebut?, ungkap pengacara itu.

Jangan-jangan ada permainan kotor oknum dibalik ini semua. "Ada unsur kesengajaan pelaksanaan yang tidak transparan ini oleh sekelompok oknum dalam mencari keuntungan tidak baik,"ucapnya.

"Ya, dengan cara memanfaatkan kewenangan dan peranan yang mereka miliki masing-masing," ujarnya.

Mahdiyal menduga kecurangan pada pelaksanaan proyek negara ini bukan hanya terjadi pada Pokir Muharlion ini saja, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada Pokir dewan-dewan yang lainnya.

Sementara, dalam UU No 17 Tahun 2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu azas bahwa "pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan". 

"Untuk itu pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tegasnya.

Masih banyak lagi aturan yang mengharuskan demikian. Karena, sumber dana yang disebut Pokir itu juga berasal dari APBD Kota Padang. 

"Artinya, salah satu sumber dana dari pajak yang dikutip pemerintah dari hasil peras keringat masyarakat," ulasnya.

Dengan demikian, diduga kuat pekerjaan curang ini sudah direncakan. Dengan tujuan sama-sama memperoleh keuntungan dengan "kedok" demi kepentingan masyarakat, tandasnya.

Alangkah baiknya pemerintah membangun infrastruktur yang terbaik kualitas dan mutu nya untuk masyarakat. "Agar masyarakat dapat merasakan betapa bermanfaatnya jalan dari pokir tersebut untuk waktu yang lama, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Labels:

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Powered by Blogger.