MR.com, Pasaman Barat | Keluhan masyarakat terkait langkanya BBM subsidi dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akhirnya mendapat respons serius. Polres Pasaman Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU, Kamis (4/6).
Operasi pengawasan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB itu dipimpin Kabag Ops Polres Pasaman Barat Kompol Farel Haris dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, kejaksaan, Pertamina, hingga jajaran kepolisian.
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, yang dalam beberapa waktu terakhir memicu antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan di lapangan.
"Keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi dan antrean kendaraan menjadi perhatian serius. Karena itu kami turun langsung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan," kata Kompol Farel Haris, Jumat (5/6).
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyasar pengelola SPBU, tetapi juga konsumen yang diduga memanfaatkan celah sistem untuk memperoleh BBM subsidi secara tidak wajar. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa QR Code kendaraan hingga mengecek kondisi tangki guna mengantisipasi penggunaan tangki modifikasi atau tangki siluman yang kerap digunakan dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Sejumlah SPBU yang menjadi sasaran pengawasan antara lain SPBU Batang Toman, Kecamatan Pasaman, dan SPBU Sarik, Kecamatan Luhak Nan Duo.
Tim gabungan menemukan masih adanya potensi penyimpangan yang harus diwaspadai, mulai dari modus pengisian berulang menggunakan kendaraan berbeda hingga praktik lansir BBM menggunakan jeriken tanpa izin resmi.
Kompol Farel menegaskan, saat ini pihaknya masih mengedepankan langkah preventif berupa imbauan dan peringatan keras kepada pengelola SPBU maupun masyarakat. Namun, jika ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, kepolisian tidak akan ragu mengambil langkah hukum.
"Kami ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Jika ditemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat memastikan pengawasan distribusi BBM subsidi terus diperketat. Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar, Suroto H. Prayogo, mengatakan pihaknya telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Menurut Suroto, sistem pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dengan QR Code seharusnya mampu meminimalisasi penyalahgunaan. Namun keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada ketelitian operator SPBU dalam melakukan verifikasi kendaraan dan pengguna.
"Kami sudah mengingatkan seluruh pengelola SPBU agar tidak melayani kendaraan dengan QR Code ganda maupun transaksi pengisian yang tidak wajar," ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan pengawasan distribusi BBM menjadi perhatian langsung Bupati H. Yulianto. Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat Agusli mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan distribusi BBM menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kami ingin memastikan dua hal, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat penyalahgunaan atau praktik curang dalam penyaluran BBM subsidi," kata Agusli.
Pemkab Pasaman Barat juga menilai stabilitas distribusi energi harus dijaga di tengah dinamika sektor energi nasional yang turut dipengaruhi situasi geopolitik global.
Melalui pengawasan terpadu tersebut, aparat berharap distribusi BBM subsidi di Pasaman Barat semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus menutup ruang bagi prakek-praktek yang selama ini diduga menjadi penyebab kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.**
Editor : Redaksi
