MR.com, TANAH DATAR | Pemerintah telah merealisasikan pembangunan Jembatan Lubuk Pauh di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Proyek senilai Rp24,29 miliar itu diharapkan menjadi solusi atas persoalan konektivitas yang selama ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
Pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga yang dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pembangunan Jembatan Lubuk Pauh memiliki nilai kontrak sebesar Rp24.290.098.000 dengan masa pelaksanaan selama 300 hari kalender. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 16 Desember 2025.
Pekerjaan konstruksi dipercayakan kepada PT Alco Sejahtera Abadi sebagai kontraktor pelaksana, sementara pengawasan dilakukan oleh PT Eskapindo Matra KSO PT Jasa Mitra Manunggal KSO PT Indec Internusa.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas proyek sedang berjalan. Material konstruksi telah memenuhi area penyimpanan, sementara alat berat sudah diterjunkan untuk melakukan pembersihan lahan, pengerukan, hingga persiapan pekerjaan pondasi di sekitar aliran sungai.
Tahapan awal ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fisik setelah proses administrasi dan kontrak rampung. Pengawasan teknis juga dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi serta memenuhi standar keselamatan konstruksi.
Keberadaan Jembatan Lubuk Pauh dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat. Selama ini, akses transportasi di kawasan tersebut masih menjadi hambatan, terutama bagi petani yang harus mengangkut hasil produksi menuju pusat perdagangan maupun daerah lain.
Dengan hadirnya jembatan permanen, konektivitas antarkawasan diyakini akan meningkat. Arus barang dan jasa diperkirakan menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih singkat, serta biaya distribusi dapat ditekan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Pemerintah menargetkan proyek strategis ini dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat Tanah Datar dan sekitarnya.**
