MR.com, PADANG | Penjelasan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Sumatera Barat, Rifda Suriani, belum menutup seluruh pertanyaan mengenai pengelolaan 79 paket kegiatan penanganan bencana dan infrastruktur irigasi senilai Rp51,009 miliar. Di balik alasan percepatan pekerjaan, publik masih menunggu kejelasan tentang pembagian kewenangan, mekanisme pemilihan penyedia, dan asal-usul material konstruksi.
Dalam klarifikasi kepada MitraRakyat.com, Kamis (29/10/2026), Rifda menjelaskan penetapan pejabat pengelola anggaran mempertimbangkan keterbatasan jumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kebutuhan mempercepat pelaksanaan kegiatan pascabencana.
Baca : Dinas SDABK Sumbar Disorot, Rahmad Yuhendra Rangkap Peran Sekdis sebagai PPK Dipertanyakan
Ia juga menegaskan tidak seluruh paket berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Dinas, Rahmad Yuhendra alias Eng. Pengelolaan kegiatan dibagi sesuai bidang dan unit kerja.
Namun, penjelasan tersebut belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai dasar penetapan pejabat, pembagian tanggung jawab setiap paket, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya. Dokumen penugasan dan rincian paket tetap diperlukan untuk menguji kesesuaian antara kewenangan formal dan pelaksanaan di lapangan.
Mini Kompetisi dan Alasan Mengejar Waktu
Rifda menyebut mekanisme mini kompetisi dipilih karena waktu pelaksanaan terbatas, sementara kebutuhan penanganan bencana mendesak. Menurut dia, lokasi kegiatan telah melalui survei, perencanaan, dan penganggaran.
Alasan percepatan itu patut diuji melalui dokumen pengadaan. Mendesaknya kebutuhan masyarakat tidak menghilangkan kewajiban menjaga transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas pemilihan penyedia.
Bronjong Rp1,2 Miliar: Stok Darurat atau Pengadaan yang Perlu Ditelusuri?
Persoalan lain muncul pada pengadaan bronjong senilai Rp1,2 miliar yang dalam dokumen kegiatan tidak mencantumkan lokasi spesifik.
Rifda menjelaskan bronjong tersebut merupakan stok untuk kebutuhan darurat. Material disimpan dan dapat disalurkan kepada kabupaten atau kota berdasarkan permohonan serta pemeriksaan lapangan.
Penjelasan ini memberikan konteks atas ketiadaan lokasi penggunaan dalam daftar kegiatan. Namun, keterbukaan mengenai jumlah unit, spesifikasi, lokasi penyimpanan, proses penerimaan, sumber material, dan mekanisme distribusi tetap penting untuk memastikan pengadaan dapat ditelusuri.
Terkait batu yang digunakan, Rifda menegaskan material yang tidak memenuhi spesifikasi akan ditolak. Kepala Bidang Sungai dan Pantai, Edola Duangga Eryan Putra, mengatakan pengawasan dilakukan bersama konsultan dan melalui koordinasi dengan kepolisian.
Meski demikian, kesesuaian spesifikasi teknis tidak otomatis membuktikan legalitas sumber material. Asal kuari dan dokumen perizinannya perlu diperiksa secara terpisah.
Ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Barat Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK), Mukhsin, sebelumnya mendesak aparat penegak hukum memeriksa dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Sampai di sini, belum ada dasar untuk menyimpulkan terjadinya tindak pidana. Namun, nilai anggaran yang besar dan kebutuhan penanganan pascabencana menuntut keterbukaan yang sebanding.
Ujian bagi SDABK Sumbar bukan sekedar memberikan penjelasan, melainkan membuka dokumen yang dapat menguji penjelasan itu, mulai dari penetapan pejabat, proses pemilihan penyedia, hingga bukti penerimaan dan distribusi bronjong.
Sebab, dalam pengelolaan uang negara, alasan percepatan bukan pengganti akuntabilitas. Dan dalam situasi pascabencana, kepercayaan publik harus dijaga dengan bukti, bukan hanya pernyataan.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi masih upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya. Tim
Editor: Chairur Rahman (Wartawan Madya)
