Mitra Rakyat

Melihat tingginya minat dan permintaan tersebut, Bank Nagari secara resmi memutuskan untuk menambah kuota promo cashback khusus bagi PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan yang ingin mengajukan pinjaman atau melakukan transaksi kredit lainnya.

Respons Masyarakat Jadi Pertimbangan Tambah Kuota

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, menyampaikan bahwa keberhasilan promo ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan produk Bank Nagari. Ia menambahkan, meskipun kuota awal cukup besar, namun sudah habis sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Respon luar biasa dari masyarakat terhadap promo cashback tahun ajaran baru ini sungguh di luar dugaan. Dengan penambahan kuota ini, kami berharap lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati manfaatnya,” ujar Hafid Dauli, Rabu (23/7).

Ia pun mengimbau dan mengajak para PNS, PPPK, pegawai, dan pensiunan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi kantor cabang Bank Nagari terdekat. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman baru, takeover kredit, maupun top up kredit.

Pelayanan Cepat dan Mudah, Bank Nagari Siap Melayani

Bank Nagari terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, bank ini menyediakan layanan jemput bola yang langsung mendatangi instansi maupun rumah nasabah. Para nasabah juga dapat mengajukan pinjaman secara online melalui menu N-Form di website resmi www.banknagari.co.id, melalui aplikasi Nagari Mobile Banking, atau menghubungi Nagari Call di nomor 150234.

“ Kami ingin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan produk kami. Jangan ragu untuk membuat janji temu dengan petugas kami agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal,” tuturnya.

Dengan langkah ini, Bank Nagari berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung kebutuhan keuangan khususnya di masa awal tahun ajaran baru yang penuh tantangan dan peluang.**

Editor : Chairur

Kejadian yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa kondisi hutan di wilayah tersebut sudah jauh dari kata sehat. 

Bahkan, sebagian besar area hutan yang dulunya subur dan hijau kini berubah menjadi lahan kering dan gersang.

Kebakaran yang diduga dipicu oleh faktor manusia dan cuaca ekstrem ini menjadi bukti nyata bahwa hutan di Sumbar sedang mengalami krisis ekologis serius. 

Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, kini menjadi kawasan rawan kebakaran yang mempercepat kerusakan ekosistem, mengancam keberlanjutan pertanian, serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar.

Hutan Kering dan Ancaman Masa Depan

Hutan yang kering dan mudah terbakar bukan hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. 

Daerah Lembah Harau dikenal sebagai salah satu pusat pertanian dan agroindustri yang potensial. Tapi, jika kondisi hutan terus memburuk, maka keberlangsungan usaha tani dan ekonomi masyarakat akan semakin terancam.

Para pakar lingkungan dan petani setempat menyatakan bahwa pola pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan, penebangan liar, serta minimnya upaya konservasi menjadi faktor utama peningkatan risiko kebakaran. 

Ditambah lagi, perubahan iklim yang menyebabkan suhu ekstrem dan musim kemarau panjang semakin memperparah kondisi ini.

Urgensi Save Hutan Sumbar

Melalui momentum ini, komunitas agroindustri dan pemerhati lingkungan menyerukan aksi nyata untuk menyelamatkan ekosistem hutan di Sumatera Barat. Kampanye Save Hutan Sumbar harus menjadi prioritas nasional dan lokal, dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi.

Selain itu, diperlukan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan, seperti rehabilitasi kawasan terbakar, penanaman pohon yang tahan api, serta edukasi terhadap masyarakat agar lebih peduli dan aktif dalam menjaga kelestarian alam.

Kebakaran di Lembah Harau menjadi peringatan keras bahwa kondisi hutan di Sumbar sudah berada di ambang batas bahaya. Jika dibiarkan, bukan hanya keindahan alam yang akan hilang, tetapi juga masa depan pertanian dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam ini.

Mari bersama kita bergandengan tangan, menjaga dan melestarikan hutan sebagai warisan hidup dan sumber kehidupan generasi masa depan. Save Hutan Sumbar, demi keberlangsungan agroindustri dan keberlanjutan alam yang kita cintai.

Penulis : Chairur

Setelah memasuki masa purna bakti, Tabrani, S.T, M.T yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, resmi digantikan oleh Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc.M.Eng.

Pelantikan itu menandai babak baru dalam upaya mempercepat pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. 

Elsa, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Barat, dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni dan pengalaman luas dalam pembangunan jalan dan jembatan nasional. 

Dengan latar belakang pendidikan teknik sipil serta gelar magister di bidang teknik dan manajemen, Elsa diyakini mampu membawa inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

Pelantikan Elsa Putra Friandi dipandang sebagai momentum penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat. 

Selain itu, langkah ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah di provinsi tersebut. 

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berharap, di tangan Elsa, pembangunan jalan di Sumatera Barat akan semakin maju, aman, dan berkelanjutan.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Elsa diyakini mampu membawa perubahan positif dalam pengelolaan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Barat, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Penulis : Chairur

MR.com, Jakarta| Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa proses penanganan kasus beras oplosan yang meresahkan masyarakat Indonesia telah menunjukkan progres yang signifikan hingga hari ini. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Tim Satgas Pangan Polri melakukan pendalaman secara intensif di lapangan.

“Tim sudah bergerak dari kemarin. Mungkin nanti akan ada rilis secara periodik dari Satgas Pangan Polri,” ujar Kapolri di acara di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/25).

Kapolri menegaskan bahwa hasil lengkap dari perkembangan penanganan kasus tersebut akan dijelaskan dalam rilis resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia berharap, masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang.

“Ya, lihat besok insya Allah ada rilis,” tambah Kapolri singkat.

Diketahui, kasus beras oplosan ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyebutkan dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih bahwa tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku pengoplos beras. Presiden secara tegas memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera menindak pelaku yang diduga telah menjual beras biasa dengan label beras premium, demi melindungi konsumen dan menjaga kestabilan pasar pangan nasional.

Sejauh ini, penegasan dari Kapolri menunjukkan komitmen pihak kepolisian untuk mengungkap jaringan pelaku oplosan beras yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal. Masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dan transparansi dari aparat dalam menuntaskan kasus ini, agar tidak berulang dan memberi efek jera bagi pelaku usaha ilegal yang merugikan rakyat.(hms)

MR.com, Sumbar| Kini, warga di sekitar Jalan Adinegoro dapat bernafas lega setelah dimulainya proyek penanganan drainase yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan banjir dan kemacetan yang selama ini melanda kawasan tersebut. Meski proses pembangunan yang berlangsung selama 160 hari kalender ini menuntut kesabaran warga, mereka tetap berharap proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan standar mutu yang ditetapkan.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Wirandia Karya ini, dengan konsultan supervisi dari PT. Archimedia Consultan KSO, PT. Manggala Karya Bangun Sarana KSO, dan PT. Taru Nusantara, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan drainase yang selama ini menjadi keluhan warga dan pengguna jalan. Pekerjaan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta mencegah genangan air saat hujan deras turun.

Salah satu warga setempat, Ar, mengungkapkan harapannya saat menikmati secangkir kopi di sebuah warung dekat lokasi proyek beberapa hari lalu. “Pekerjaan drainase ini memang mengganggu jalan masuk ke warung dan berdampak pada aktivitas jual beli. Tapi kami rela, asal pekerjaannya cepat selesai dan berkualitas, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, warga sangat berharap bahwa pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan tepat waktu, agar tidak menimbulkan kerusakan dini pada fasilitas yang dibangun. “Kalau pekerjaan asal-asalan, nanti cepat rusak dan harus diperbaiki lagi. Kami juga tidak ingin menunggu terlalu lama, karena cukup mengganggu aktivitas dan lalu lintas di sini,” katanya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan maupun pihak pengawas pekerjaan (PPK) belum dapat dikonfirmasi mengenai perkembangan lapangan. Pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui detail pelaksanaan proyek maupun spesifikasi teknis yang harus dipenuhi, karena mereka hanya menjalankan tugas sesuai instruksi atasan.

Pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis serta kendala yang dihadapi masih belum mendapatkan jawaban resmi. Masyarakat berharap, pihak terkait dapat meningkatkan komunikasi dan pengawasan agar proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai mutu, demi kebaikan bersama.

Diharapkan, dengan selesainya proyek ini, kawasan Jalan Adinegoro menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas banjir, serta mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Penulis: Chairur

Menurut sejumlah sumber di lapangan, sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya tidak mengikuti ketentuan dalam DED secara ketat. Salah satu indikator utama adalah penggunaan material yang diduga ilegal dan tidak sesuai standar. Praktik ini berpotensi menurunkan kualitas hasil akhir, serta mengancam keberlanjutan dan keselamatan bangunan maupun infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, ada kekhawatiran terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan yang sah dan sesuai aturan. Penggunaan bahan bakar subsidi ini diduga tidak diawasi secara ketat, bahkan beberapa laporan menyebutkan adanya penyalahgunaan untuk keperluan operasional proyek yang tidak sesuai ketentuan, yang tentunya merugikan keuangan negara.

Tak kalah penting, penerapan Alat Pelindung Kerja (APD) di lokasi proyek juga dinilai tidak optimal. Banyak pekerja dilaporkan bekerja tanpa perlindungan lengkap, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan mereka. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan standar keselamatan kerja di lapangan.

Kekhawatiran terhadap mutu pekerjaan pun semakin menguat. Beberapa hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan desain awal menimbulkan keraguan terhadap ketahanan dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Hal ini tentu berimbas pada potensi kerugian besar bagi negara, baik dari segi biaya perbaikan maupun risiko kecelakaan yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengamat konstruksi dan pengawasan proyek pemerintah menilai, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengendalian dan pengawasan dari pihak terkait. “Jika memang ada penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan BBM, itu berarti ada celah besar dalam sistem pengawasan dan penegakan aturan. Akibatnya, uang rakyat bukan hanya terbuang sia-sia, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” ujar seorang ahli konstruksi yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, praktik tidak sesuai aturan dalam DED ini juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar. Dana APBN dan APBD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkualitas justru terbuang percuma, bahkan sebagian di antaranya berpotensi menjadi sumber korupsi dan kolusi.

Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan tegas. Pengawasan dan penegakan aturan harus diperkuat, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar uang rakyat tidak terus menjadi korban dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

Sudah saatnya, proyek negara dijalankan sesuai aturan, demi keberlangsungan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. 

Penulis : Chairur Rahman