17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Nada Sumbang Proyek Pemeliharaan Danau Cimpago Satker OP BWSS V


Mitra Rakyat.com(Padang)

Proyek pemeliharaan danau cimpago dibawah naungan Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan(Satker OP) diduga kuat abaikan Intruksi Kementrian PUPR, Perda Nomor 6 Tahun 2020 dan Maklumat Kapolri tentang Protokol Kesehatan Covid 19. 

Dilokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja tidak menggunakan masker saat melakukan kegiatan. Dan juga tidak ditemui keberadaan westapel (tempat cuci tangan) dan handsanitaizer, pada Rabu (04/11/2020) di Danau Cimpago, Padang.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja bernama Bayu mengatakan, awalnya westapel dan handsanitaizer yang bapak tanyakan ada, tapi telah dibawa kembali, entah kontraktor atau pihak dinas saya tidak tahu.

Waktu ditanya keberadaan kontraktor dan pengawas, Bayu menyebutkan tidak ada dan tidak tahu keberdaannya.

Sementara pekerjaan masih berjalan, dan keberadaan pengawas dilapangan patut dipertanyakan. Wajar asumsi masyarakat terhadap proyek tersebut menjadi tidak baik, kata M. Lufthi Rantama dilokasi yang berbeda di Kota Padang ini.

Sebagai warga Kota Padang, Lufhti menilai terhadap proyek yang digawangi Satker OP, (BWSS V) ada indikasi kesengajaan dalam lemahnya pengawasan oleh pihak dinas.

"Mungkin hal itu mereka lakukan agar kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Karena rekanan berpeluang untuk melakukan kecurangan tanpa ada teguran yang tegas dari Satker OP" ujarnya.

Proyek dengan nomor kontrak HK 02.03/04/Satker-OP.SDA/OP.SDA.II/IV/2020 bernilai Rp 1.174.551.000,00 itu kalau hanya untuk pembangunan mushala menurut Lufthi suatu hal yang luar biasa.

"Sangat luar biasa uang negara sebesar 1,7 miliar itu dihabiskan hanya untuk pembangunan mushala yang luas bangunannya sekitar 80 - 90 m saja", tandas Lufthi.

Seterusnya Lufthi menyebutkan, mushala yang dikerjakan CV.Varis Kontruksi itu pun disinyalir tidak sesuai spek. Pasalnya, dindin beton mushala berpori-pori dan retak rambut. Hal itu menandakan rekanan diduga tidak memakai beton yang bagus. Dan masih terlihat jelas material besi yang seharusnya berada dalam kolom beton.

Mungkin ada item pekerjaan lain, tapi belum dikerjakan oleh kontraktor. Merunut terhadap informasi yang beredar ada pekerjaan lain diproyek tersebut. Seperti pembuatan trotoar dan penggalian sedimen danau cimpago, tutur Lufthi lagi.

"Pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan selama 180 hari kalender oleh CV. Varis Kontruksi masih menyisakan waktu beberapa hari lagi. Apabila item pekerjaan dimaksud ada kemudian tidak dikerjakan oleh kontraktor, ini telah kangkangi undang - undang tentang tindak pidana korupsi", ujarnya.

Terindikasi ada unsur kesengajaan akan menilap item pekerjaan demi meraut keuntungan lebih. Kedua belah pihak bisa dijerat hukum pidana, dengan dugaan korupsi secara bersama-sama, tandasnya.

"Yaitu Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", tutupnya.

Dilain pihak, Heru Ruwanda sebagai PPK OP dari proyek tersebut saat dikonfirmasi via Whatshaap pada Kamis(05/11/2020) hingga berita terbit belum berikan jawabanya.

Begitu juga Hanif (Kepala Satker OP) saat dikonfirmasi via Whatshaap dihari dan waktu yang sama belum berikan tanggapan.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita diterbitkan. *roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.