17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

PPK Beserta Rekanan Terindakasi Sepakat Langgar PP No 50 Tahun 2012



Mitra Rakyat (Padang)


Pekerjaan pengadaan rehab gedung Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar yang beralamat dijalan Khatib Sulaiman Padang teridikasi sarat KKN.

Sebab, dalam perjalanannya, proyek APBD Provinsi tersebut dilaksanakan kuat dugaan tanpa menggunakan Sistem Manejemen Kesehatan dan  Keselamatan Kerja(SMK3). Juga untuk pengadaan papan nama proyek, direksikeet, dan pengadaan buku tamu sebagai persiapan pekerjaan disinyalir langgar KAK teknis kegiatan.

Terlihat dilapang, para pekerja melakukan pekerjaan diketinggian sekitar 20m dari permukaan tanah tanpa menggunakan tali pengaman, helm, sepatu boot, sarung tangan, juga masker, Rabu (20/09) tadi dilokasi.

Proyek dengan nomor kontrak 4789/ku-804/j.1/2018,Tgl 14 Mei 2018, bernilai Rp 3.969.000.000,-  dikerjakan PT.Delapan Pilar Perkas(DPP), dan CV.Arterindo Pratama selaku konsultan supervisi, dalam masa pengerjaan 180 hari kalender, terkesan pembiaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Karena, sudah memasuki minggu ke -19 dengan realisasi progres 55%, selama itu juga Kontraktor tidak menggunakan SMK3.

Sementara, dalam dokumen kontrak biasanya untuk pengadaan SMK3, wajib hukumnya dipenuhi oleh kontraktor. Sebab, ini merupakan hak para pekerja apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan dalam bekerja.

Saat dikonfrotir kepada Indra selaku PPK kegiatan mengatakan," sudah pernah saya peringati secara lisan dan tertulis kepada kontraktor tersebut, namun, tidak pernah diindahkan, terlihat sampai saat ini, pekerja itu berkerja tanpa menggunakan K3" kata Indra pada hari yang sama diruangannya.

Selanjutnya Indra menambahkan, karena kita sudah pernah memperingati kontraktor, jadi terserah mereka mau apa tidak untuk mendengarkan, sebab, tanggung jawab tidak pada kita lagi" pungkasnya.

Sementara itu, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2012 menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05 Tahun 1996 tentang SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, maka sepatutnyalah semua Kementrian WAJIB patuh terhadap regulasi ini.

Seyogyanya, seorang PPK dalam satu kegiatan memiliki kuasa mutlak terhadap proyek yang dikomadoinya.Jadi, apabila kontraktor tidak mengindahkan intruksi PPK, sang PPK wajib untuk memberi sangsi rekanan nakal tersebut, jangan sampai menjadi PPK yang terkesan lemah  untuk menghadapinya.

Pihak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini diturunkan. Tunggu berita selanjutnya.
*tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.