17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Dinsos Pasbar Alokasikan 80 Unit Bantuan RTLH Melalui APBD Tahun 2020


Dinsos Pasbar Alokasikan 80 Unit Bantuan RTLH Melalui APBD Tahun 2020

Mitra Rakyat (Pasbar)
Pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 200 unit, hanya 80 RTLH yang bisa dialokasikan melalui dana APBD tahun 2020. Penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sementara bantuan dari dana Kementrian, masih dalam tahap pengusulan sebanyak 120 unit.

"Pemerintah daerah hanya mampu menganggarkan sebanyak 80 bantuan RTLH, itu pun dibantu dengan Dana Pokir Dewa," sebut Kabid Pemberdayaan Sosial, Evalinda Senin (17/02) di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, dana bansos RTLH yang diterima per penerima bantuan berjumlah sebesar Rp15 juta. Pada ABPD 2020, alokasi bantuan RTLH mencapai Rp1,2 miliar di Dinas Sosial, namun total tersebut digabung dari Dana Pokir Dewan dan Dana Bansos.

Ia menerangkan, untuk pengerjaan RTLH akan dilakukan secara swadaya. Dana akan dikelola oleh kelompok. Kelompok ini berisikan penerima bantuan RTLH sebanyak 10 orang. Meski per kecamatan tidak mencukupi, penerima bantuan akan dikelompok kan dengan penerima bantuan di kecamatan terdekat.

Sedangkan perinciannya lokasi penyaluran, 5 unit di Kecamatan Pasaman, 5 unit di Kecamatan Luhak Nan Duo, 10 unit di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, 2 unit di Kecamatan Kinali, 6 unit di Kecamatan Talamau, 8 unit di Kecamatan Gunung Tuleh, 26 unit Kecamatan Sungai Aur, 8 unit di Kecamatan Lembah Melintang, 4 unit Kecamatan Koto Balingka dan 6 unit di Kecamatan Ranah Batahan.

Namun, untuk Kecamatan Sungai Beremas di tahun 2020 ini tidak dianggarkan, hal ini dikarenakan di tahun anggaran 2019 lalu penerima RTLH telah di daerah itu dibesarkan. Sementara di tahun 2020 ini, kecamatan terbanyak penerima bantuan RTLH berada di Sungai Aur.

"Di Kecamatan Sungai Aur, bantuan RTLH berbeda dengan daerah kecamatan lain karena pokir dewan. Dewan daerah pemilihan di sana memfokuskan pokir nya melalui bantuan RTLH, yang dititipkan pengelolaannya melalu Dinas Sosial," paparnya.

Pemerintah Daerah Pasbar untuk bantuan dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Kita juga berupaya untuk mencari bantuan dari sumber lain, termasuk dari pemerintah pusat, yang saat ini masih tahap pengusulan," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, RTLH ada sebanyak 152 unit. Jika dilihat untuk tahun 2020 tentu pengurangan melebihi dari 50 persen. Hal ini disebabkan ada pengurangan anggaran per OPD.
Ia menerangkan, untuk pengerjaan RTLH akan dilakukan secara swadaya. Dana akan dikelola oleh kelompok. Kelompok ini berisikan penerima bantuan RTLH sebanyak 10 orang. Meski per kecamatan tidak mencukupi, penerima bantuan akan dikelompok kan dengan penerima bantuan di kecamatan terdekat.

Menurut Evalinda, bantuan yang diprioritaskan adalah penerima RTLH beberapa kategori seperti, tidak memiliki kamar, rumah dihuni oleh beberapa keluarga, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki jamban.

"Namun kita tetap mengutamakan penerima bantuan yang masuk di Basis Data Terpadu (BDT) dan minimal luas rumah tidak lebih dari ukuran delapan kali delapan," ungkap dia.

Sementara, hasil penilaian per kecamatan, ada dua kecamatan yang seyogyanya di prioritaskan bantuan RTLH ini, yakni di Kecamatan Koto Balingka yang sebarannya merata, sedangkan di Kecamatan kinali ada di Jorong Mandiangin.

"Dua kecamatan tersebut kemungkinan akan di prioritaskan di tahun anggaran perubahan atau anggaran 2022," tutupnya. (Dedi/*)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.