17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Ketua LSM Awak Sumbar : Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi Bank Nagari di Kejati Sumbar Terkesan ada "Main Mata"


Mitra Rakyat.com(Padang)
Meningkatnya tindak korupsi yang terjadi di negeri ini sungguh sangat memprihatinkan bagi rakyat saat ini.

Sebab itu rakyat Indonesia sangat berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk benar-benar bekerja dengan sepenuh hati.

Tiap tahun ada saja koruptor yang diringkus oleh KPK, semoga itu menjadi dasar motivasi diri untuk bekerja lebih baik baik lagi dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut oleh APH yang ada didaerah.

Seperti krusialnya kasus dugaan korupsi fasilitas kredit Bank Nagari yang terjadi ditahun 2010 silam. Sudah satu Dekade Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Pejabat yang dimasa itu melakoninya.

Namun sayangnya, meski sudah hampir 5 tahun proses hukum dugaan korupsi yang terjadi di Bank BPD Sumbar itu ada ditangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, tapi terkesan jalan ditempat.

Terakhir pada Kamis,13 Desember 2019  kasus yang menyeret nama mantan pejabat dimasa itu,  wakil pimpinan cabang utama RM, pemimpin bagian kredit R, loan officer H, dan atas nama peminjam HA dari PT. Chiko yang sampai sekarang belum dilakukan penahanan badan oleh APH terkait.

Dan proses hukumnya masih tahap pendalaman penyidikan oleh Kejati Sumbar.(dikutip dari media antara sumbar)

Dibanding kasus Pejabat Pemkot Kota Padang yang telah dirumah tahankan oleh APH tahun lalu, seharusnya kasus ini lebih intensif dan professional prosesnya oleh Kejati Sumbar , kata Defrianto Tanius , Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak) Sumbar, Selasa (11/02) dirumahnya.

Hal ini diungkapkannya ketika diminta tanggapan berkaitan dengan "semakin kaburnya" proses hukum dugaan korupsi di Bank Nagari senilai 23 miliar itu .

Kenapa kasus korupsi yang rugikan uang negera 23 milyar terkesan lambat, dibanding kasus korupsi 800 juta oleh mantan pejabat Pemkot Padang.?

Defrianto Tanius atau Aan menilai pada proses dugaan kasus korupsi fasilitas kredit Bank Nagari ini terindikasi sengaja dilambatkan, tuturnya.

Kita berharap proses penegakan hukum terkait penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada kerugian keuangan daerah dapat menjadi suatu prioritas bagi APH terkait.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat diharapkan benar-benar dapat mengawal kinerja jajarannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik dan tidak tebang pilih di Sumatera Barat", tandas Aan.

Proses hukum yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari diharapkan dapat dituntaskan oleh kejaksaan, sehingga tidak lagi menuai polemik ditengah-tengah masyarakat, ucapnya.

Solusinya menurut kita tidaklah terlalu sulit, jika jaksa penyidik yang sekarang tidak "mampu" alihkan kepada jaksa penyidik yang lebih mapan, sebutnya lagi.

"Atau mungkin saja Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berpeluang mengirimkan prosesnya ke Kejaksaan Agung untuk dituntaskan sebagaimana amanat undang-undang", katanya.

Ditakutkan paradigma negatif masyarakat terkait perjalanan proses hukumnya akan semakin kuat dan akan berpengaruh terhadap kinerja Kejati Sumbar.

Telah banyak Jaksa atau pun Hakim yang tertangkap KPK gara -gara ketahuan "main mata" dengan terduga yang diproses nya. Bukan tidak mungkin itu pun akan terjadi di Sumbar ini, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.