Opini
Penulis : Mukhsin
MR.com | Ada kalanya, satu kasus kecil sanggup merobek topeng besar sebuah narasi pembangunan. Kasus Vivi Anggraini, siswi kelas VIII SMPN 15 Padang yang terpaksa "hilang" dari sekolah selama tiga bulan akibat impitan ekonomi, menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Padang. Kejadian tragis ini seketika menelanjangi slogan mentereng "Padang Juara" dan "Padang Sejahtera" yang selama ini diobral ke publik.
Publik tak lagi bisa melihat ini hanya sebagai nasib apes keluarga miskin. Ini adalah potret sahih kegagalan politik Pemkot Padang dalam level yang paling elementer yang gagal menjamin hak pendidikan demi syahwat pencitraan.
Ketika seorang anak bisa lenyap dari sistem pendidikan berbulan-bulan tanpa ada intervensi kilat, yang dipertaruhkan bukan lagi performa kepala sekolah atau Dinas Pendidikan. Rapor merah ini langsung mengarah pada kredibilitas Wali Kota Padang sebagai pemegang mandat tertinggi kebijakan daerah.
Wali Kota tidak boleh "cuci tangan" dan melempar dosa ini ke level teknis birokrasi. Ingat, dalam tata kelola pemerintahan modern, mampetnya layanan dasar adalah tanggung jawab mutlak sang pemimpin.
Pendidikan bukan urusan sunah, melainkan urusan wajib daerah.
Maka, ketika ada anak yang tersingkir dari ruang kelas karena miskin, publik berhak menodong penjelasan langsung dari meja Wali Kota, di mana letak keampuhan visi kesejahteraan yang selama ini dipamerkan di baliho-baliho jalanan?
Di sinilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Seorang pemimpin dinilai bukan dari kelihaiannya merangkai jargon puitis, melainkan dari ketegasannya memastikan birokrasi bekerja sebelum api masalah membesar.
Fakta bahwa seorang siswi bisa absen hingga 90 hari membuktikan rantai pengawasan Pemkot Padang putus total. Sekolah gagap membaca resiko, Dinas Pendidikan mandul dalam intervensi, dan sistem perlindungan sosial kota ternyata hanya macan kertas.
Dosa sistemik ini tidak bisa dilarutkan begitu saja ke dalam bahasa kolektif birokrasi. Wali Kota harus bertanggung jawab secara personal.
Kasus Vivi memicu kecurigaan publik bahwa visi besar pembangunan Padang selama ini hanyalah komoditas jualan politik, bukan kebijakan yang membumi. Slogan begitu megah di atas panggung penyerahan penghargaan, namun keok ketika berhadapan dengan realitas seorang anak yang tak punya ongkos untuk ongkos angkot ke sekolah.
Jika polanya begini, Pemkot Padang sejatinya tidak sedang membangun kesejahteraan rakyat, melainkan sedang memproduksi ilusi kesejahteraan. Secara moral kepemimpinan, satu anak yang gagal diselamatkan oleh sistem sudah lebih dari cukup untuk memberi nilai "drop out" bagi kualitas pemerintahan kota.
Dinas Pendidikan memang wajib dikuliti dan dievaluasi, namun muara pertanyaan tetap menunjuk hidung Wali Kota.
Mengapa sistem deteksi dini masuk angin? Mengapa bansos pendidikan lambat mendeteksi? Mengapa absensi berbulan-bulan dibiarkan begitu saja tanpa tindakan lapangan? Semua jawaban atas borok ini ada di meja Wali Kota.
Dalam rumus politik yang sehat, keberhasilan boleh diklaim bersama, tetapi kegagalan harus dipikul sendiri oleh sang panglima. Wali Kota Padang tidak bisa lagi bersembunyi di balik riuh seremonial atau retorika pembangunan yang mengawang-awang.
Sebab, tangis seorang anak yang terputus sekolahnya adalah fakta yang jauh lebih jujur ketimbang slogan politik mana pun.
Jika setelah tamparan keras ini tidak ada evaluasi radikal dan langkah penyelamatan konkret, maka sah bagi publik untuk menyimpulkan jargon "Padang Sejahtera" hanyalah alat pembius demi legitimasi kekuasaan, bukan jaminan perlindungan hak warga.
