#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Bogor Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPD PAN DPP DPRD DPRD Padang DPRD Pasbar Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jambi Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Pariwisata Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok Solok Selatan SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Menunggu Vaksin Sesuai Syariat


 Opini                     

Oleh: Enok Sonariah                                        

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah 


Mitra Rakyat.com

Pemberian vaksin atau vaksinasi telah digelar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Sementara di Indonesia sendiri tengah mempersiapkan kedatangan vaksin sinovac dari Beijing, Cina.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mulai melakukan pendataan terhadap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung sebagai penerima vaksin. 

Menurut Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Bandung, Edi Kusno bahwa fasilitas kesehatan yang akan didata terlebih dahulu adalah Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah. Berikutnya klinik-klinik yang bekerjasama dengan BPJS.(dara.co.id 22/12/2020)

Sebelumnya pemerintah menentukan, nantinya vaksin ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk para tenaga medis direncanakan gratis sedangkan yang lainnya berbayar. Sebagaimana harga rapid test yang ternyata tidak murah, maka keberatan akan vaksinpun banyak disampaikan masyarakat. 

Pada akhirnya presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin untuk seluruh kalangan masyarakat.

Menjadi kekhawatiran bagi masyarakat ternyata bukan hanya masalah harga, berikut bagaimana keamanannya? Hal ini semestinya diperhatikan oleh pemerintah demi keamanan rakyatnya. 

Bagaimana masyarakat tidak ragu, Cina yang memproduksi vaksin sinovac kemudian menjualnya ke Indonesia, malah membeli dari Jerman? Ada apa dengan sinovac? Walaupun presiden berusaha meyakinkan masyarakat, bahwa beliau sendiri yang akan divaksin pertamakalinya, sepertinya tidak bisa menepis keraguan yang terlanjur menghampiri sanubari.

Selain keamanan, karena Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang mesti terikat dengan ajaran agamanya, maka kehalalan vaksin tidak boleh diabaikan. Sinovac berasal dari Cina, sedangkan Cina adalah negara komunis, maka sangat beralasan ragu terhadap kehalalannya.

Dalam pandangan Islam, Cina bukan hanya sekedar negara komunis, tapi sudah terkategori negara kafir harbi fi'lan, yaitu negara yang memusuhi, menyerang dan membunuh orang Islam. Buktinya telah menyiksa, dan membunuh umat Islam etnis Uighur. Maka dari itu bermuamalah (seperti membeli vaksin) dari Cina jelas diharamkan.

Bagaimana seharusnya? Kalaupun harus impor, rambu-rambu Islam tidak dilabrak begitu saja. Kehalalan, keamanan serta asal negara yang memproduksi mesti menjadi pertimbangan utama.

Adapun harga, sudah semestinya digratiskan, karena kesehatan, keamanan, pendidikan wajib ditanggung oleh negara. Lebih baiknya lagi negeri ini mampu memproduksi vaksin sendiri bukan mendahulukan impor, agar tidak tergantung pada negara lain. Terlebih vaksin saat ini bukan hanya demi kesehatan tapi juga penuh konspirasi bagi negara-negara maju.

Masyarakat selalu menunggu yang terbaik. Akankah harapan di atas tetcapai?. Sepertinya masih jauh bahkan bisa jadi mustahil. Mengingat negeri ini tidak menerapkan sistem Islam/khilafah, tetapi sistem kapitalisme sekular yang meminggirkan ketentuan agama (Islam) dari kehidupan.

Wallahu a'lam bu ash shawwab

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.