#Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar #Pasbar #IMI #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Geoaprk Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Iklan video Ikw Ilegal mining Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kab. Solok Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang Kota Solok KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Painan Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh Pdamg PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemko Padang Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Perumda AM Kota Padamg Perumda AM Kota Padang Perumda Kota Padang Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Snar Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumbar- Sumur Sunatan massal sungai surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Aktivis Anti Korupsi, Mahdiyal Hasan SH: Diduga Terjadi Konspirasi Antara PT SMS Dengan Dinas PUPR Sumbar Dalam Meraut Keuntungan


MR.com,Padang| Sebelumnya, pekerjaan pembangunan jalan provinsi yang dilaksanakan PT Sarana Mitra Saudara(SMS) pada ruas Teluk Bayur-Nipah-Purus senilai Rp8.026.585.162, sempat menuai kritikan pedas wakil rakyat.

Mario Syahjohan anggota komisi IV DPRD Sumbar pada Selasa (31/8/2021) waktu lalu bicara sumbang. Sebagai wakil rakyat, Mario mengatakan, jangan main-main dengan uang rakyat, kami akan terus awasi semua kegiatan, baik yang memakai APBD maupun APBN.

Kali ini Aktivis Anti Korupsi, Mahdiyal Hasan SH yang mengkritik proses pekerjaan milik Dinas PUPR Sumbar tersebut. Mahdiyal menilai pekerjaan yang dikerjakan PT Statika Mitra Saudara itu sengaja dikerjakan demikian demi memenuhi hasrat mendapat keuntungan lebih sekelompok mafia proyek.


Berita terkait : Proses Pelaksanaan Proyek Jalan Provinsi oleh PT SMS Jadi Sorotan Publik, Diduga Rekanan Pakai Material Ilegal

Diduga Proyek Jalan Dinas PUPR Sumbar Dikerjakan PT SMS Tidak Sesuai Spesifikasi, Mario Syahjohan: Jangan Main-main Dengan Uang Rakyat

"Ada alibi yang mencerminkan kalau diproyek tersebut disinyalir ada main mata antara kontraktor dengan pihak lainnya,"ujar Mahdiyal, Sabtu(4/9/2021) di Padang.

Kontraktor diduga memakai material batu yang tidak miliki izin yang terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang izin pertambangan rakyat (IPR). Kemudian undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena Kontraktor diduga tidak mencantumkan nama perusahaan konsultan supervisi di papan informasi proyek, dan melakukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, paparnya.

" Namun, semua itu tidak menjadi acuan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Bahkan ada pembiaran yang sengaja dilakukan pihak dimaksud," ulas Aktivis dengan profesi pengacara itu.

Meskipun masih dalam pelaksanaan, seharusnya tindakan yang demikian harus  dihindari sejak dini. Agar tindak pidana korupsi dapat terhindarkan dan negara tidak mengalami kerugian, ucapnya.

Pihak Dinas PUPR Sumbar sebagai ujung tombak dari pemerintah mesti nya harus meminimalisir terhadap terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak kontraktor dan konsultan pengawas.

"Caranya cukup mudah, hindarkan kegiatan gratifikasi atau suap yang bisa melemah wibawa instansi tersebut," tutur Mahdiyal.

Sebab, kesalahan yang diduga dilakukan oleh kontraktor kemudian dibiarkan pihak Dinas PUPR dengan berbagai alasan yang dibenarkan oleh instansi tersebut menjadi alibi kuat publik kalau proyek tersebut telah terjadi konspirasi yang disinyalir akan rugikan negara, tandasnya.

" Proyek ini terkesan menjadi peluang kelompok mafia proyek dalam melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang tidak baik,"ujar Mahdiyal.

Sebagai Aktivis yang anti korupsi Mahdiyal mengungkapkan hal seperti ini kalau tidak segera ditindak lanjuti loleh Aparat Penegak Hukum(APH) akan mencederai norma-norma hukum yang berlaku di negara ini, tukasnya.

Dan menurut nya hal seperti ini akan terus berlanjut kepelaksanaan proyek-proyek selanjutnya. Melihat prilaku seperti ini bisa kita simpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

"Aparat penegak hukum kita harapkan harus segera bertindak, karena kesadaran hukum aparat penegak hukum adalah kunci dari supremasi hukum,"pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar dan pihak terkait lainnya.*tim*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.