MR.com,Padang| Tahun 2025 bergerak dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia menjanjikan pembangunan, pertumbuhan dan optimisme. Di sisi lain, ia meninggalkan jejak luka, ironi, serta pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
Bagi redaksi MitraRakyat.com, tahun ini bukan sekedar deretan tanggal, melainkan kumpulan peristiwa yang mencerminkan bagaimana negara bekerja atau justru absen di tengah masyarakat.
Sepanjang 2025, Sumatera Barat menjadi panggung dari berbagai persoalan klasik yang tak kunjung usai. Pembangunan infrastruktur yang kerap dipuja sebagai simbol kemajuan, dalam praktiknya menyisakan catatan tentang kualitas, transparansi dan kepatuhan hukum.
Proyek pendidikan yang seharusnya melahirkan generasi unggul, justru terseret dalam pusaran dugaan penyimpangan dan pengelolaan yang serampangan. Hukum, yang semestinya menjadi panglima, acap kali tampil ragu dan tertinggal beberapa langkah di belakang pelanggaran.
Namun, penghujung tahun menghadirkan pukulan paling telak. Bencana alam kembali menorehkan duka. Longsor, banjir, dan kerusakan lingkungan menjadi pengingat pahit bahwa ada utang ekologis yang terus diabaikan.
Dari bencana, publik dipaksa bercermin, mengapa kawasan rawan tetap ditambang secara ilegal, mengapa hutan terus ditebang tanpa kendali, dan mengapa peringatan para ahli kerap tenggelam oleh kepentingan jangka pendek.
Di balik bencana itu, persoalan lain mengendap dalam sunyi, tetapi sistemik, yaitu, penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Subsidi energi dirancang untuk rakyat kecil. Namun sepanjang 2025, redaksi mencatat bagaimana distribusi BBM bersubsidi berulang kali menyimpang dari tujuan awalnya. Solar dan pertalite yang seharusnya menopang nelayan, petani dan pelaku usaha kecil, justru bocor ke tangan-tangan yang lihai memanipulasi sistem.
Mafia BBM tumbuh subur, melibatkan beragam unsur. Dari oknum aparat berseragam, penegak hukum, hingga jaringan sipil yang terorganisir rapi. Mereka memanfaatkan celah pengawasan, lemahnya penindakan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah relasi kuasa.
Negara dirugikan, masyarakat dikorbankan, sementara praktik ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penyelesaian yang sungguh-sungguh.
Lebih ironis lagi, ketika ada pihak yang berani mengungkap praktik kotor ini, ancaman justru datang. Bukan hanya intimidasi verbal, tetapi juga bayang-bayang kekerasan fisik. Ancaman itu kerap diarahkan kepada masyarakat sipil, jurnalis dan aktivis LSM yang seharusnya dilindungi karena menjalankan fungsi kontrol sosial.
Di titik inilah ironi itu mencapai puncaknya. Mereka yang seharusnya menjadi tameng negara dan pelindung rakyat, dalam beberapa kasus justru disebut-sebut menjadi bagian dari masalah. Ruang demokrasi menyempit, kebebasan pers diuji, dan keberanian dibayar dengan rasa takut.
Catatan akhir tahun ini bukan sekedar daftar keluhan. Ia adalah pengingat. Bahwa persoalan-persoalan krusial mulai dari kerusakan lingkungan hingga mafia subsidi, ini bukanlah kejadian insidental, melainkan gejala dari sistem yang belum dibenahi secara serius.
MitraRakyat.com percaya, perubahan tidak lahir dari diam. Jurnalisme yang berpihak pada kepentingan publik akan terus mencatat, mengungkap, dan mengingatkan. Sebab tanpa ingatan kolektif, pelanggaran akan selalu menemukan jalan untuk terulang.
Tahun 2025 menutup dirinya dengan luka. Pertanyaannya, apakah 2026 akan menjadi tahun pemulihan, atau sekedar pengulangan dengan aktor yang sama?
