Proyek optimalisasi aliran sungai ini dijalankan oleh sebuah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dengan dalih mitigasi bencana banjir dan longsor yang kerap menghantui kawasan tersebut.
Di atas kertas, pekerjaan ini adalah kisah klasik tentang negara yang hadir dengan alat berat yang diturunkan, kontraktor bergerak, dan sungai dinormalisasi. Namun di balik kerja teknis itu, terselip pertanyaan yang terus mengemuka di kalangan warga, bahan bakar apa yang menghidupkan mesin-mesin raksasa itu?.
Apakah solar non-subsidi yang diperuntukkan bagi industri, atau justru solar subsidi yang semestinya menjadi jaring pengaman bagi nelayan, petani dan masyarakat kecil?
“Kalau lihat jumlah alat beratnya, bisa ratusan liter per hari satu unit. Kalau pakai subsidi, itu jatah rakyat habis,” kata seorang warga Gunung Nago yang enggan disebut namanya pada Selasa (10/2/2026). Ia mengaku sering melihat mobil tangki kecil keluar masuk lokasi proyek tanpa identitas jelas.
Pertanyaan itu tidak lahir dari ruang hampa. Dalam dua tahun terakhir, Sumatera Barat berkali-kali menjadi sorotan dalam pemberitaan nasional terkait dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Aparat penegak hukum beberapa kali mengungkap praktik penimbunan, pengalihan kuota, hingga dugaan penggunaan solar subsidi oleh pelaku industri dan pertambangan. Solar yang seharusnya mengalir ke sektor transportasi rakyat dan usaha kecil justru tersedot ke mesin-mesin besar yang secara finansial semestinya mampu membeli bahan bakar non-subsidi.
Secara teknis, satu unit excavator kelas menengah bisa mengonsumsi 15 hingga 25 liter solar per jam. Dengan operasi 8–12 jam per hari, satu alat berat bisa menghabiskan ratusan liter solar. Jika puluhan unit bekerja bersamaan, konsumsi energi proyek ini dapat menyentuh puluhan ribu liter per bulan, sebuah angka yang signifikan dalam konteks distribusi BBM subsidi di daerah.
Di lapangan, batas itu nyaris tak terlihat. Tangki solar di lokasi proyek tidak diberi label. Tidak ada papan informasi yang menjelaskan sumber energi proyek negara itu. Transparansi menjadi kata yang sering diucapkan, tetapi jarang terlihat secara kasat mata. Bagi warga sekitar, excavator yang bekerja siang dan malam bukan hanya simbol penanganan bencana, tetapi juga simbol konsumsi energi yang masif dan berpotensi menyentuh wilayah abu-abu kebijakan subsidi.
Subsidi energi adalah kebijakan politis sekaligus moral. Negara menanggung sebagian biaya bahan bakar agar rakyat kecil tidak tercekik harga pasar. Namun ketika subsidi itu bocor ke proyek berskala besar, pertanyaan etis muncul, siapa yang sebenarnya disubsidi oleh negara?
Seorang aktivis lingkungan, Taufik Marliandi menyebut proyek mitigasi bencana sering luput dari audit energi. “Semua fokus ke fisik proyek, tapi jarang ada audit jejak karbon dan penggunaan BBM. Padahal ini uang negara juga,” katanya di Padang.
Di tepi Sungai Batu Busuk, warga hanya bisa menyaksikan alat berat menari di atas lumpur dan bebatuan. Mereka berharap sungai kembali jinak, banjir tak lagi datang, dan tanah tidak lagi runtuh ke permukiman. Namun mereka juga berharap satu hal lainnya, bahwa energi yang menggerakkan proyek penyelamatan itu tidak diambil dari jatah rakyat kecil.
Di negeri yang subsidi energinya kerap bocor, suara mesin excavator bukan hanya bunyi pembangunan. Ia juga gema pertanyaan tentang keadilan distribusi, sebuah pertanyaan yang hingga kini, belum sepenuhnya terjawab.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
Editor : Redaksi
