MR.com, Kep.Mentawai| Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan seismik tertinggi di Indonesia. Dalam konteks tersebut, mutu konstruksi bangunan pelayanan publik semestinya menjadi prioritas utama. Namun, dugaan pelaksanaan rehabilitasi Puskesmas Sarereiket di Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, yang tidak sesuai dokumen perencanaan teknis (Detail Engineering Design/DED) memunculkan kekhawatiran serius terkait keselamatan struktural bangunan.
Proyek rehabilitasi yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mentawai Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak lebih dari Rp 1 miliar itu diduga menunjukkan ketidaksesuaian antara gambar rencana dan kondisi fisik di lapangan. Indikasi tersebut berpotensi mempengaruhi mutu konstruksi dan ketahanan struktur bangunan terhadap beban gempa.
Sejumlah warga setempat menduga proyek tersebut hanya menjadi sarana perburuan rente oleh oknum tertentu. Dugaan ini menguat seiring sikap tidak kooperatif Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Mentawai, Desrijal Optianus, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hingga berita ini diterbitkan, Desrijal tidak memberikan klarifikasi meski telah dimintai penjelasan sesuai tugas dan fungsinya.
Material Kritis Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi
Salah satu aspek teknis yang menjadi sorotan adalah material agregat halus (pasir) yang digunakan dalam pekerjaan beton dan pasangan dinding. Informasi dari warga menyebutkan pasir yang digunakan diduga berasal dari pantai setempat, yang secara teknis memiliki kandungan garam dan gradasi butir tidak sesuai standar SNI untuk beton struktural.
“Memang ada pasir yang didatangkan dari luar pulau menggunakan karung. Namun pasir itu diduga tidak dipakai. Pasir dalam karung hanya sebagai modus kalau ada pihak yang bertanya,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Ahad, 22 Februari 2026.
Secara teknik sipil, penggunaan pasir pantai tanpa proses pencucian dan pengujian laboratorium dapat menurunkan kuat tekan beton, mempercepat korosi tulangan baja, serta mengurangi durabilitas struktur menjadi faktor krusial untuk bangunan di zona gempa aktif seperti Mentawai.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Al Azhar, konsultan pengawas dari CV Mekanika Utama, menyatakan pasir yang digunakan didatangkan dari luar Mentawai karena pengambilan pasir lokal tidak diperbolehkan. Namun, ia tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung seperti invoice atau bukti pengiriman material.
“Data ada di laporan harian proyek dan di owner,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Ia juga mengakui keterbatasan pengawasan lapangan karena kendala sinyal komunikasi. Personel pengawas ditempatkan di Siberut, namun kehadiran fisik mereka di lokasi tidak dapat dipantau secara ketat.
“Perkara dia datang atau tidak, sulit terpantau. Tapi indeks kehadiran pengawas sudah melebihi,” katanya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas fungsi supervisi. Dalam manajemen konstruksi, pengawasan lapangan merupakan elemen kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, mutu material, serta metode kerja yang sesuai standar.
Ketidaksesuaian Struktur dan Detail Konstruksi
Al Azhar juga menyebut terdapat item pekerjaan yang dilakukan tanpa persetujuan pengawas dan telah mendapat teguran. Ia menyinggung penggunaan kolom praktis yang tidak sepenuhnya mengikuti perencanaan.
Dalam konteks teknik sipil, perubahan elemen struktural tanpa justifikasi teknis dan persetujuan perencana dapat mengubah perilaku struktur secara signifikan, terutama pada bangunan fasilitas kesehatan yang harus memenuhi standar bangunan tahan gempa dan fungsi pelayanan darurat.
Kontraktor dan Aparat Penegak Hukum Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana, CV Andalan Bersama Anderson, melalui perwakilannya Charles, tidak memberikan tanggapan.
Media juga telah menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai R. Ahmad Yani, S.H., M.H. terkait dugaan penyimpangan proyek, namun belum memperoleh respons.
Potensi Pelanggaran Hukum dan Kerugian Negara
Secara hukum, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai DED, spesifikasi teknis dan kontrak kerja dapat dikategorikan sebagai wanprestasi kontraktual dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur kerugian keuangan negara dan niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa penyedia jasa wajib memenuhi standar mutu, keselamatan dan keberlanjutan. PPK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, termasuk pengendalian mutu dan administrasi pembayaran.
Bangunan Publik di Zona Gempa, Taruhan Keselamatan Warga
Di wilayah rawan gempa seperti Mentawai, kegagalan konstruksi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan primer seharusnya menjadi bangunan dengan tingkat keandalan struktural tinggi, bukan proyek yang dikorbankan demi keuntungan sesaat.
Catatan Redaksi: Berita ini ditulis berdasarkan informasi lapangan dan keterangan sumber. Semua pihak yang disebutkan berhak memberikan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis : Chairur Rahman(Wartawan Muda)
Editor : Redaksi
.jpg)
