MR.com, Jakarta| Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dua pejabat eselon I atau direktur jenderal (dirjen) kompak menyatakan mundur dalam waktu berdekatan, di tengah mengalirnya anggaran jumbo tahun 2026.
Pejabat pertama adalah Dwi Purwantoro, yang menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Disusul Dewi Chomistriana, Direktur Jenderal Cipta Karya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai alasan pengunduran diri keduanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memastikan roda organisasi tetap berjalan. Untuk sementara, jabatan kedua dirjen diisi oleh pelaksana harian dari internal masing-masing direktorat jenderal.
“Saat ini masih Pelaksana Harian (Plh) oleh Sesditjen masing-masing, jadi belum ada pelantikan,” ujar Wida, Kamis (26/2/2026), dikutip dari Kompas.com.
Penjabat Sementara dari Internal
Menurut Wida, kekosongan posisi Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya tidak serta-merta mengganggu operasional. Mekanisme pelaksana harian dinilai cukup untuk menjaga kesinambungan program. Meski begitu, belum ada kepastian kapan pemerintah akan menetapkan pejabat definitif untuk dua posisi strategis tersebut.
Langkah mundurnya dua dirjen ini menyita perhatian publik. Posisi yang mereka emban berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran besar serta proyek-proyek infrastruktur prioritas nasional.
Mengelola Anggaran Raksasa
Sebagai salah satu kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026, Kementerian PU mengantongi pagu Rp 118,5 triliun. Nilai tersebut menjadikannya salah satu kementerian dengan belanja tertinggi, di bawah sejumlah institusi besar lainnya.
Anggaran itu tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terbit pada 1 Desember 2025. Jumlah tersebut merupakan hasil penambahan dari pagu indikatif awal Rp 70,86 triliun. Tambahan Rp 47,64 triliun diberikan setelah adanya kesepakatan dengan Kementerian Keuangan.
Bidang Sumber Daya Air yang sebelumnya dipimpin Dwi Purwantoro memperoleh anggaran Rp 34,74 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, serta penyediaan air baku.
Direktorat Jenderal SDA menjadi pemegang porsi anggaran terbesar kedua di lingkungan Kementerian PU, setelah Direktorat Jenderal Bina Marga yang memperoleh Rp 45,62 triliun.
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sebelumnya dipimpin Dewi Chomistriana mendapatkan alokasi Rp 12 triliun. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis, serta infrastruktur berbasis masyarakat.
Pengunduran diri dua pejabat tinggi ini terjadi di tengah besarnya tanggung jawab kementerian dalam merealisasikan agenda infrastruktur 2026. Stabilitas kepemimpinan menjadi sorotan, mengingat proses lelang, kontraktual, hingga pelaksanaan proyek berjalan paralel dengan siklus pencairan anggaran.
Publik kini menanti kejelasan alasan mundurnya kedua dirjen serta langkah pemerintah dalam memastikan tata kelola anggaran tetap akuntabel dan proyek strategis berjalan sesuai target. Hingga kini, pimpinan kementerian belum memberikan keterangan tambahan mengenai latar belakang keputusan tersebut.
Catatan Redaksi:
Berita ini ditulis berdasarkan informasi lapangan dan keterangan sumber. Semua pihak yang disebutkan berhak memberikan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Penulis : Chairur Rahman (wartawan muda)
Editor : Redaksi
