MR.com, PADANG PANJANG | Sikap bungkam Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang inisial "FY" memantik kecurigaan publik terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan Gedung Kuliah Bersama I yang dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2024.
Hingga Rabu (27/5), pihak kampus belum juga memberikan klarifikasi resmi meski upaya konfirmasi telah dilakukan media melalui sambungan telepon sehari sebelumnya. Diamnya pimpinan perguruan tinggi negeri itu justru memunculkan tanda tanya besar di tengah sorotan atas proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang kini mangkrak total.
Publik menilai ada yang tidak beres dalam pengelolaan proyek strategis pendidikan tersebut. Apalagi pembangunan yang digadang-gadang menjadi fasilitas representatif mahasiswa ISI Padangpanjang itu berakhir putus kontrak saat progres pekerjaan masih jauh dari target.
Berita Sebelumnya : Proyek SBSN ISI Padang Panjang " Magkrak" Dugaan Korupsi Mulai Disorot
Ketua Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) Sumatera Barat, Suwandi SH MH, menilai sikap tidak responsif Rektor FY semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam proyek tersebut.
“Kalau semuanya baik-baik saja, tentu tidak ada alasan untuk bungkam. Sikap diam justru menimbulkan persepsi publik bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan,” kata Suwandi kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, indikasi persoalan hukum mulai terlihat dari buruknya tata kelola proyek hingga berujung pemutusan kontrak ketika progres fisik baru sekitar 13 persen.
Tak hanya proyek pembangunan gedung, AJAR Sumbar juga meminta aparat penegak hukum menelusuri penggunaan anggaran lain di lingkungan kampus.
“Mulai dari perjalanan luar negeri, pengadaan kendaraan hingga pemeliharaan gedung kampus juga patut diperiksa. Publik berhak tahu ke mana uang negara digunakan,” tegasnya.
Suwandi mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut, terlebih FY disebut kembali maju dalam kontestasi pemilihan rektor periode berikutnya.
“Jangan sampai persoalan yang belum tuntas justru diabaikan,” ujarnya.
AJAR Sumbar, lanjut dia, kini tengah menyiapkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat guna mendorong penyelidikan menyeluruh.
Sorotan terhadap proyek SBSN ISI Padangpanjang menguat setelah pembangunan Gedung Kuliah Bersama I di kawasan Tarok City, Nagari Kapalo Hilalang, diketahui terbengkalai usai kontrak pekerjaan diputus.
Pantauan di lokasi proyek pada Senin (25/5/2026) memperlihatkan bangunan berdiri tanpa penyelesaian. Aktivitas pekerja maupun alat berat sudah tidak terlihat lagi.
Berdasarkan dokumen DIPA Nomor SP DIPA-023.17.2.677537/2024 revisi ke-6 tertanggal 8 Agustus 2024, nilai pembangunan gedung mencapai Rp49,8 miliar dari total alokasi SBSN sekitar Rp59 miliar.
Dalam proyek tersebut, Rektor ISI Padangpanjang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat inisial HA.
Tender dimenangkan PT Jembar Utama KSO PT Tegar Zora Konstruksi dengan kontrak kerja diteken pada 18 April 2024 untuk masa pelaksanaan selama 239 hari kalender.
Namun proyek gagal total setelah melewati tahapan Show Cause Meeting (SCM) I hingga SCM III pada 4 September 2024. Ironisnya, kontrak diputus ketika progres fisik disebut baru mencapai sekitar 13 persen.
Kondisi tersebut memicu sorotan tajam karena dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan proyek serta buruknya pengendalian penggunaan anggaran negara.
Sejumlah pihak juga menyoroti potensi pelanggaran administratif maupun pidana, mulai dari dugaan ketidaksesuaian penunjukan PPK, lemahnya pengawasan pekerjaan hingga persoalan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Kompetensi pejabat pelaksana proyek pun dipertanyakan. PPK disebut belum memiliki sertifikasi kompetensi Tipe B dan dinilai minim pengalaman menangani proyek konstruksi bernilai besar.
Akibat kegagalan proyek tersebut, negara diperkirakan berpotensi mengalami kerugian hingga Rp5,4 miliar. Tak hanya kerugian finansial, proyek mangkrak itu juga dinilai mencoreng reputasi akademik ISI Padangpanjang di tingkat nasional.
Bahkan, kegagalan proyek SBSN tersebut berpotensi membuat kampus kehilangan peluang mengajukan pembiayaan SBSN selama dua tahun ke depan.
Kini publik menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengusut secara terang dugaan permainan anggaran di balik mangkraknya proyek Gedung Kuliah Bersama I ISI Padangpanjang.
Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. Tim
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
