MR.com, Jakarta | Lembaga antirasuah benar-benar dibuat sibuk oleh ulah para pejabat di Kabupaten Muara Enim. Belum kering tinta berita penangkapan Sang Bupati, Edison, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengobrak-abrik jaringan culas tersebut. Kali ini, giliran oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kena batunya.
Tak tanggung-tanggung, lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga yang seharusnya menjadi benteng pengawas keuangan negara itu justru ikut digelandang tim penindak KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) klaster kedua.
"Ini serangkaian (penangkapan). Termasuk juga kemarin ada pengamanan baik di wilayah Jakarta maupun di Sumatera Selatan," ungkap Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, dengan nada geram di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aroma busuk kongkalikong ini terendus dari proyek pengadaan "smart board" alias papan tulis pintar di Pemkab Muara Enim. Bukannya mengaudit dengan jujur, oknum auditor BPK ini diduga kuat sengaja 'memainkan' temuan pelanggaran proyek tersebut untuk memeras atau menerima upeti agar laporannya bisa "dijinakkan".
Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa ada aliran dana haram sebesar Rp 500 juta dari pihak swasta yang mengalir ke Pemkab Muara Enim, yang sebagiannya rontok ke kantong para oknum BPK ini.
"Sebagian ada yang dibawa oleh pihak Pemkab ke Muara Enim, sebagian lagi untuk dugaan pemberian suap yang berkaitan dengan temuan BPK. Artinya memang barang bukti ini saling berkaitan," jelas Budi membongkar konspirasi busuk tersebut.
Total 11 Orang Dikandangkan
Dengan dicokoknya lima oknum BPK ini, total ruang tahanan KPK kini sudah disesaki oleh 11 orang dari klaster korupsi Muara Enim. Enam orang diciduk pada gelombang pertama termasuk Bupati Edison, dan lima sisanya adalah para pemegang stempel 'WTP' yang mentalnya rontok oleh uang pelicin.
Catatan Redaksi
Sampai berita ini diturunkan, KPK masih mengunci rapat-rapat identitas kelima ASN BPK tersebut. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah mereka akan resmi memakai rompi oranye keramat KPK atau sekadar menjadi saksi.
Publik kini menunggu, akankah BPK berani berbenah, atau justru terus menjadi sarang "makelar" kasus keuangan negara?
Editor : Redaksi
