MR.com, Pasaman Barat | Persoalan hukum dan keamanan di Pasaman Barat tidak bisa diselesaikan dengan kerja sektoral. Dibutuhkan kolaborasi nyata antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat agar berbagai persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pesan itu disampaikan Kapolres Pasaman Barat, **AKBP Agung Tribawanto, S.I.K.**, saat menghadiri Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis di bidang hukum.
Dalam forum tersebut, Kapolres menegaskan bahwa kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas lembaga menjadi fondasi utama dalam memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menangani berbagai permasalahan hukum dan keamanan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga hukum, serta masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama," tegasnya.
Forum tersebut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Dinas Hukum dan HAM Kabupaten Pasaman Barat, hingga organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik ikut mengemuka, mulai dari pencegahan tindak kriminal di wilayah pedesaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, hingga penguatan partisipasi warga dalam mendukung proses penegakan hukum.
Kepala Bidang Hukum Dinas Hukum dan HAM Pasaman Barat yang menjadi narasumber menilai forum komunikasi ini penting sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan hukum yang disusun lebih sesuai dengan kondisi daerah.
"Setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda. Masukan dari masyarakat menjadi dasar untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih adaptif dan efektif," ujarnya.
Suasana diskusi berlangsung dinamis. Peserta secara aktif mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pelaporan tindak pidana, penyelesaian sengketa melalui jalur damai, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah potensi konflik sosial.
Kapolres memastikan seluruh masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Polres Pasaman Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap forum komunikasi tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kerja sama antarinstansi dan membangun kesadaran hukum masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung sekitar tiga jam itu ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman sebagai tindak lanjut hasil forum, sebelum seluruh peserta mengikuti sesi foto bersama.**
Editor : Redaksi
