MR.com, Padang | Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) bergerak cepat mematangkan klaster profesionalisme pers di Ranah Minang. Menjelang momentum HUT Kemerdekaan RI ke-81, gerbong KJI menemui Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, untuk mengarsiteki pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Padang.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (12/6), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP-KJI Andarizal, didampingi Ketua Nasional KJI Irvand, dan Ketua Bidang Pra-UKW KJI Zulfadli.
Ketua Umum DPP-KJI, Andarizal menegaskan, agenda UKW ini bukan sekedar seremoni musiman untuk merayakan hari kemerdekaan. Langkah ini adalah komitmen ideologis organisasi dalam menyaring dan menaikkan kelas integritas para jurnalis.
"Kami ingin melahirkan insan pers yang tidak hanya piawai menulis, tapi kokoh dalam fungsi kontrol sosial. Oleh karena itu, kami berharap Pemprov Sumbar memberi dukungan penuh, dan Pak Gubernur bersedia hadir membuka acara sekaligus menjadi public speaker untuk menyuntik motivasi peserta," ujar Andarizal, Jumat (12/6).
Tantangan Era Digital
Rencana taktis KJI ini langsung mendapat lampu hijau dari orang nomor satu di Sumatera Barat. Gubernur Mahyeldi menilai, di tengah tsunami informasi dan disrupsi digital yang kian liar, standarisasi kompetensi wartawan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
"Pers adalah jangkar pembangunan daerah. Di era digital yang kompleks ini, kita butuh jurnalis yang tidak sekadar cepat, tapi yang paling penting adalah objektif, edukatif, dan berimbang," tegas Mahyeldi merespons ekspos KJI.
Mahyeldi berharap, lewat instrumen UKW yang terukur ini, kompetensi teknis wartawan di Sumbar bisa sejajar dengan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
"Output-nya harus jelas untuk lahirnya jurnalis profesional yang mampu menjaga marwah jurnalistik dan menjaga public trust (kepercayaan publik)," tambahnya.
Sinergi Demi Keterbukaan Informasi
Bagi KJI, restu dan dukungan dari Gubernur Sumbar menjadi bahan bakar penting untuk memastikan iklim jurnalistik di Ranah Minang tetap sehat. Sinergi antara kekuasaan dan pilar keempat demokrasi ini diharapkan mampu menciptakan keterbukaan informasi publik yang berbasis fakta, bukan berbasis hoax.
Silaturahmi yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan sesi diskusi taktis dan foto bersama, menandai babak baru kolaborasi transparan antara jurnalis dan Pemprov Sumbar.
