Opin
Oleh : Mukhsin
MR.com |Berakhirnya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Kota Padang tahun ini sukses meninggalkan luka menganga di hati masyarakat. Alih-alih melahirkan prestasi, proyek tahunan ini justru mengonfirmasi satu hal, yakni slogan wajib belajar dengan anggaran gratis hanyalah pemanis baliho politik.
Realitas di lapangan jauh lebih brutal. Dunia pendidikan di Kota Padang hari ini seolah dikangkangi oleh aturan yang hanya ramah pada mereka yang berkantong tebal dan dekat dengan lingkaran kuasa. Bagi rakyat miskin yang menggantungkan harapan pada sekolah negeri? Silakan gigit jari.
Sebuah pertanyaan besar kini menampar wajah para pemangku kebijakan di Balai Kota Padang, SPMB ini dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau justru instrumen sistematis untuk menjegal masa depan anak-anak di akar rumput?
Sistem "Algojo" Amputasi Harapan
Bukannya menjadi karpet merah bagi hak konstitusional warga negara, sistem SPMB tahun ini justru menjelma menjadi "algojo". Harapan ribuan keluarga dikunci mati, dan hak anak-anak untuk memperjuangkan masa depan di sekolah pilihan berikutnya mendadak diamputasi hanya dalam satu tahapan kaku.
Bagi para orang tua, ini bukan sekedar error teknis atau kelalaian administratif. Ini adalah pembunuhan masa depan anak-anak mereka secara sistemik.
"Kami merasa hak anak-anak kami dipersempit. Gagal di pilihan awal, pintu langsung ditutup. Kenapa SMP di Padang tidak bisa meniru mekanisme SMA yang jauh lebih adil dan memberi peluang di tahap berikutnya?" cetus seorang warga dengan nada getir.
Jeritan ini bukan respons manja. Publik tidak sedang mengemis keistimewaan. Yang mereka gugat adalah desain kebijakan yang cacat logika dan minus empati, yang dengan tega menutup rapat ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Syahwat Birokrasi vs Nasib Rakyat
Pertanyaan menohoknya sederhana, Apakah Pemerintah Kota Padang benar-benar tuli, atau sengaja menutup telinga dari suara bising di akar rumput sebelum ketukan palu kebijakan ini dijatuhkan?
Ataukah, air mata orang tua murid ini hanya dianggap komoditas politik yang laku dijual saat musim kampanye menjelang pilkada?. Setelah kursi kekuasaan diamankan, nasib rakyat langsung digeser ke urusan nomor sekian.
Wali Kota Padang selaku nakhoda pemerintahan tidak boleh cuci tangan. Begitu juga dengan para anggota DPRD Kota Padang yang terhormat. Anda semua digaji oleh uang rakyat untuk menjadi tameng kepentingan publik, bukan menjadi penonton pasif yang asyik di ruang ber-AC.
Jika ribuan orang tua sudah menjeritkan keresahan yang sama, publik berhak bertanya Di mana fungsi pengawasan DPRD? Ataukah fungsi evaluasi itu sudah mandul dan masuk angin?
Pendidikan Bukan Kelinci Percobaan
Masyarakat Padang hari ini sudah kenyang dengan retorika dan apologi normatif dari balik meja birokrasi. Yang dituntut publik adalah gentleman politics, yaitu keberanian Pemkot untuk mengakui bahwa sistem ini gagal total, buang jauh-jauh ego sektoral, dan lakukan evaluasi total detik ini juga!
Dunia pendidikan bukanlah laboratorium politik untuk bereksperimen dengan kebijakan yang mengorbankan masa depan generasi penerus. Setiap regulasi harus lahir dari rahim keadilan sosial, bukan sekedar syahwat administratif yang kaku dan buta realitas.
Dua Pilihan untuk Penguasa
Kini, bola panas menggelinding panas di tangan Wali Kota dan DPRD Kota Padang. Walikota hanya punya dua pilihan, Pilih Kehormatan atau Pilih Kedegilan. Pilih kehormatan dengan menunjukkan jiwa pemimpin sejati yang punya urat nadi demokrasi dengan mendengarkan jeritan rakyat dan memperbaiki sistem. Atau kegedilan dengan tetap berlindung di balik tameng regulasi cacat yang menuai badai kritik masyarakat.
Sejarah akan mencatat dengan tinta hitam atau emas, pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa keras kepala ia mempertahankan kebijakan yang keliru, melainkan seberapa besar nyalinya untuk memperbaiki kesalahan demi rakyat.
Ribuan orang tua murid di Kota Padang tidak butuh lembaran kertas berisi jaminan di atas meterai. Mereka menagih bukti nyata, Apakah suara mereka masih berharga, atau memang sudah dianggap sampah oleh para pemegang kuasa?
Kita tunggu nyali Balai Kota.
