MR.com, PADANG | Pernyataan Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, soal derasnya aliran anggaran pusat untuk pembangunan infrastruktur di Ranah Minang membuka babak baru dalam perdebatan publik. Di satu sisi, angka yang dipaparkan mencapai triliunan rupiah. Namun di sisi lain, besarnya nilai anggaran justru memunculkan tuntutan yang lebih besar, sejauh mana dana tersebut benar-benar bermuara pada penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat?
Dalam pemaparannya waktu itu bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Rizki Wahyudi, Andre menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran rutin sekitar Rp2,9 triliun untuk Sumatera Barat sepanjang 2025 hingga 2026.
Rinciannya, sekitar Rp907 miliar dialokasikan pada 2025, sedangkan pada 2026 nilainya meningkat drastis hingga mendekati Rp2 triliun.
Menurut Andre, angka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak berhenti pada narasi politik semata.
"Ini bukan sekedar omon-omon. Dana yang dialokasikan nyata dan sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat," tegas politisi Partai Gerindra itu.
Tak berhenti pada anggaran reguler, Andre juga membeberkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hingga Rp4,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,5 triliun diklaim telah mulai dikucurkan.
Ia menilai langkah tersebut menjadi indikator komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat infrastruktur pengendali banjir di Sumatera Barat.
Angka Besar, Tantangan Lebih Besar
Di balik besarnya nilai anggaran, pekerjaan rumah yang dihadapi pelaksana proyek ternyata tidak kecil.
Kepala BWS Sumatera V, Rizki Wahyudi, mengakui sejumlah proyek strategis masih terkendala persoalan klasik, terutama pembebasan lahan dan resistensi sosial di beberapa lokasi pembangunan.
Menurutnya, percepatan pembangunan pengendalian banjir, normalisasi sungai, jaringan irigasi hingga penyediaan air baku tidak hanya bergantung pada kesiapan anggaran, tetapi juga dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.
"Kami berharap persoalan lahan dapat segera diselesaikan agar proyek-proyek strategis tidak mengalami keterlambatan," ujarnya.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Akuntabilitas
Besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat kini menempatkan BWS Sumatera V dalam sorotan publik. Sebab, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa proyek bernilai besar tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hasil pekerjaan.
Dalam perspektif tata kelola, besarnya anggaran seharusnya diikuti dengan keterbukaan informasi mengenai daftar proyek, nilai kontrak, progres fisik, hingga mekanisme pengawasan agar masyarakat dapat mengawal penggunaan uang negara secara objektif.
Apalagi Sumatera Barat masih menghadapi persoalan banjir berulang di sejumlah daerah, sedimentasi sungai, kerusakan jaringan irigasi, hingga infrastruktur pengendali bencana yang belum sepenuhnya optimal.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada besarnya angka yang diumumkan di podium, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Publik tentu berharap gelontoran dana triliunan rupiah tersebut tidak hanya menjadi deretan statistik dalam laporan, tetapi benar-benar menjelma menjadi infrastruktur yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.**
Editor : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
