MR.com, Pasaman Barat | Euforia peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai noda yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mencuat dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut-sebut berlangsung di kawasan sekitar Mapolsek Ranah Batahan.
Isu tersebut bukan hanya menyeret nama Kapolsek Ranah Batahan. Sorotan kini mengarah kepada integritas Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, yang hingga kini belum memberikan penjelasan kepada publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon pada Selasa (1/7) tidak mendapat respons. Panggilan yang dilakukan tidak direspons, sementara pesan konfirmasi juga belum dijawab. Sikap bungkam itu justru memantik tanda tanya di tengah publik.
"Padahal, isu yang mencuat menyangkut dugaan praktik pertambangan ilegal, sebuah tindak pidana yang selama ini menjadi perhatian aparat penegak hukum," ujar Suwandi,S.H, M.H, seorang praktisi hukum menanggapi hal tersebut pada Rabu(2/7) di Padang.
Publik pasti menunggu sikap tegas pimpinan Polres Pasaman Barat untuk memastikan apakah informasi yang beredar benar atau tidak, kata pengacara yang akrab disapa Wandi itu.
Wandi melanjutkan, Diamnya pimpinan kepolisian di tingkat kabupaten dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif. "Alih-alih meredam spekulasi, ketiadaan penjelasan justru membuka ruang munculnya berbagai pertanyaan mengenai komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut," cetus Wandi.
Pertanyaan mendasar pun mengemuka, kata Wandi, jika Polri diberi amanat sebagai penegak hukum, siapa yang akan menindak apabila dugaan pelanggaran hukum justru melibatkan oknum di lingkungan institusi sendiri?
Pertanyaan itu bukan sekedar kritik, melainkan cerminan harapan masyarakat agar prinsip equality before the law benar-benar dijalankan. Tidak boleh ada ruang bagi impunitas, siapa pun pelakunya, imbuhnya.
Hari Bhayangkara sejatinya menjadi momentum memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Karena itu, tentunya publik berharap Kapolres Pasaman Barat tidak memilih berdiam diri, melainkan segera memberikan klarifikasi dan, bila diperlukan, memerintahkan penyelidikan secara terbuka terhadap dugaan aktivitas PETI yang mencuat, pungkasnya.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui seremoni semata, melainkan melalui keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran mengarah kepada oknum di internal kepolisian. Publik kini menanti jawaban, bukan keheningan.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari Kapolres dan redaksi masih dalam tahap mengumpulkan data dan informasi serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis : Chairur Rahman (Wartawan Madya)
Editor. : Redaksi
