Mitra Rakyat

Artinya, pekerjaan diduga dilakukan sebelum ada ikatan kerjasama yang sah secara hukum dilakukan oleh rekanan. Kemudian masih dari sumber informasi yang sama, bahwa pekerjaan yang dilakukan termasuk pekerjaan padat karya.

Selaras dengan kegiatan yang terpantau dilokasi waktu itu pada hari Selasa, 18 Maret 2025. Di lubuk tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Saat itu ada pekerjaan perbaikan jalan nasional oleh kontraktor yang tidak diketahui identitasnya.

Selain itu pekerjaan terindikasi "siluman" karena tidak diiringi dengan pengadaan plang proyek sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran negara.

Berita terkait: Diduga Ada Proyek "Siluman" di Ruas Jalan Nasional Sijunjung-Dharmasraya Wilayah Kerja PPK 2.2, Satker PJN Wil II

Pada hari Jum'at (13/6/2025) waktu lalu, kembali saat tim media melintasi jalan nasional pada ruas tersebut sudah terpampang plang proyek. Plang proyek tersebut berada ditengah-tengah ruas jalan dengan ukuran dan tinggi yang diduga tidak sesuai standar.

Kejanggalan kembali terlihat oleh tim media terkait keberadaan konsultan supervisi. Pada plang proyek, kontraktor pelaksana PT.Anthama Kontruksi Utama tidak serta menuliskan nama perusahaan konsultan supervisi.

Terhadap hak tersebut, timbul kecurigaan kalau pelaksanaan proyek miliaran yang dikerjakan selama 180 hari kalender tanpa memakai jasa konsultan supervisi.

Dikhawatirkan kalau pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan akan mempengaruhi mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan.

Kemudian media ini pun melakukan konfirmasi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Preservasi jalan ruas Sijunjung-Kiliran Jao diketahui berada diwilayah kerja PPK 2.2, Satker PJN Wil II, Sumbar.

Saat media ini mengonfirmasikan hal tersebut kepada PPK 2.2 yang bernama Dhani Asri, S.T, pada Sabtu (14/6/2025) via telepon 085257754xxx. Sampai sekarang, PPK tersebut belum bisa memberikan penjelasan terkait kewenangannya tersebut.

Apakah boleh pelaksanaan proyek negara dilakukan sebelum penandatangan kontrak yang sah secara hukum..,, bagaimanakah tanggapan aktivis..?

Sampai berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.com, Padang| Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia (DPW PERADIN) Sumbar adakan acara Konferensi Wilayah (Konferwil) di Hotel Amaris Jl.  Jend.  Sudirman No.19 Jati Baru, Sabtu (14/06/2025). Dengan tujuan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradin Se-Sumbar, sekaligus melaksanakan Amanah Rapimnas dan Rakernas Dewan Pengurus Pusat (DPP) Peradin yang bertemakan "Membantu Masyarakat Mendapatkan Akses Keadilan Melalui MAHKAMAH DESA"

Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Peradin serta pembacaan Ikrar Peradin yang di pandu oleh Adv. Afrizal, SH. Dalam laporan Panitia Pelaksana Adv. Hj. Erma, SH,MH mengharapkan Konferwil ini dapat terselenggara dengan baik dan hasil rumusannya dapat diterapkan oleh jajaran Pengurus, serta kegiatan ini terlaksana berkat iuran anggota dan sumbangan dari DPW PERADIN Sumbar.

Sedangkan Ketua DPW PERADIN Sumbar yang bernama H. Drs. Donmarma, SH,MM mengatakan"dengan adanya Mahkamah Desa diharapkan dapat meningkatkan supermasi Hukum di tengah masyarakat desa atau adat yang ada di Sumbar dengan cara melakukan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat supaya masyarakat melek dengan Hukum"

Acara Konferwil Peradin Sumbar ini semakin semarak dan berkelas, dengan keluarnya beberapa hasil keputusan rapat komisi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan Mahkamah Desa di Sumbar.

2. Kedepannya dirasakan perlu menegakan Toga PERADIN.

3. Kedisiplinan anggota diharapkan dapat lebih kuat dan sehat.

Semua hasil keputusan ini harus kita sosialisasikan kepada setiap anggota agar kedepannya dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota.

Dalam mewujudkan Mahkamah Desa dirasa perlu kerjasama antara Peradin dengan seluruh lapisan perangkat Pemerintah seperti BAMUS dan KAN dengan cara Peradin harus hadir ditengah masyarakat Sumbar. (Kmk/**)

Kelanjutan pembangunannya masih melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera lima Padang (BWSS V Padang). Menurut informasi, rencananya pemerintah melakukan pembangunan untuk saluran "irigasi sekunder" namanya. 

Irigasi sekunder dibangun sepanjang 2,8 KM untuk bisa mengairi sawah-sawah masyarakat kurang lebih luas keseluruhan nya sekitar 493 hektar. Perusahaan penyedia jasa kontruksi (Kontraktor) yang tepilih sebagai mitra kerja pemerintah ialah PT. Pulau Bintan Bestari.

Seperti rencana awal, bendung ini dibangun bertujuan untuk meningkatkan intensitas tanam dan produksi padi pada sawah yang ada disekitar wilayah bendung Batang Sinamar.

Batang Sinamar sendiri adalah sungai yang melintasi beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Selain sebagai sumber irigasi, sungai ini juga memiliki potensi wisata dan bahkan akan dijadikan arena kejuaraan arung jeram nasional. 

Sayangnya, kerusakan lingkungan akibat tambang pasir liar juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan fungsi sungai ini. 

Saat ini, kondisi Bendung Batang Sinamar terlihat berfungsi dengan baik dengan air yang mengalir deras. Ini menunjukkan bahwa bendung tersebut masih berperan penting dalam mengairi lahan pertanian di sekitarnya.

Irigasi sekunder adalah bagian dari sistem irigasi yang berfungsi untuk menyalurkan air dari saluran primer ke petak-petak yang lebih kecil, biasanya untuk desa atau area pertanian tertentu. 

Saluran sekunder ini bisanya terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Semoga saja anggaran yang dikucurkan seimbang dengan hasil yang diharapkan masyarakat penerima manfaat.(cr/tim)

Disinyalir kontraktor bekerja tidak didampingi konsultan supervisi. Hal tersebut tersirat dari tidak ada nama perusahaan konsultan supervisi dimaksud pada plang proyek kegiatan

Hal ini terpantau oleh tim media saat menelusuri lokasi kegiatan pada Jum'at (13/6/2025). Pada plang proyek hanya tertera nama perusahaan penyedia jasa kontruksi, nomor kontrak kerja dan lainya, kecuali nama perusahaan konsultan supervisi.

Kemudian keanehan juga tersorot pada tanggal pelaksanaan, yaitu 2 Maret 2024, sementara sekarang sudah tahun 2025.

Saat dikonfirmasikan kepada Adi Setiawan selaku kontraktor pelaksana dari PT.PPS via telepon 0813-6477-1xxx. Dia mengatakan kalau konsultan supervisi pada pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut PT. Andalas Jaya.

"Memang di plang proyek tidak ada, karena belum kami pasang yang terbaru," singkatnya.

Lain pihak, Tomi Prima sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut menanggapi konfirmasi media. Dia mengatakan kalau untuk pekerjaan itu ada didampingi konsultan supervisi.

"Ado di dampingi, konsultan nya PT. Andalas Raya Konsolindo. Pengawas nyo pun ada di lapangan saat ini," tegas Tomi.

Untuk plank proyek, kita sudah koordinasi dengan rekanan, kata beliau, nama perusahaan ini memang akan kita tuliskan pada plang proyek nantinya, pungkas Tomi.

Pekerjaan rehabilitasi jalan Manggopoh - Padang Lua sudah berjalan kurang lebih 90 hari kalender dibiayai menggunakan APBD dengan pelaksanaan teknisnya berada dibawah Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr/tim)

Bahkan citra baik Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar selama ini terjaga, terancam akan tercoreng diduga ulah kontraktor nakal sebagai mitra kerja. 

Ada kesan dugaan rekanan sengaja menjadikan proyek rehabilitasi jalan provinsi ruas Baso-Batas Batusangkar ini sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya.

Hal demikian sepertinya akan terjadi pada pelaksanaan proyek rehabilitasi jalan provinsi ruas jalan Baso(Kabupaten Agam)-Batas Batu Sangkar(Kabupaten Tanah Datar)(0.36) yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan.

Pada proyek tersebut diduga PT. Anathama Kontruksi Utama sebagai kontraktor pelaksana diduga tidak peduli akan mutu dan kualitas jalan yang dikerjakannya itu. Masih dalam pelaksanaan saja sudah banyak kejanggalan yang ditemukan dilapangan.

Berita terkait: Ditengarai Proyek Jalan Provinsi Senilai 6,4 Miliar Lebih Dikerjakan PT Anathama Terancam "Cacat Mutu"

Kondisi permukaan jalan yang diaspal terlihat berpori dengan agregat yang tidak jelas spesifikasinya dengan mata telanjang. Ketebalan aspal dibeberapa titik sepanjang ruas yang telah dikerjakan dicurigai juga tidak sesuai spesifikasi.

Kemudian mutu jalan aspal yang baru dikerjakan juga patut dipertanyakan. Sebab, agregat pada aspal tersebut sangat mudah dikelupas menggunakan tangan kosong.

Plang proyek yang sebelumnya ada dipasang di simpang jalan Baso menuju Batusangkar, saat tim media melakukan peninjauan ulang ke lokasi, plang proyek tersebut sudah tidak ada lagi

Berlanjut pada material tanah urug pilihan yang dipakai untuk penimbunan bahu jalan, material tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi. Demikian juga terhadap plang proyek yang seharusnya masih berdiri kokoh dilokasi awal, tetapi saat tim media melakukan peninjauan kembali pada Senin (9/6) lalu, plang proyek tersebut sudah tidak ada lagi. 

Selanjutnya kejanggalan juga terlihat pada pembangunan mortar atau diding saluran drainase jalan. Pasangan batu untuk dinding saluran drainase sudah banyak yang retak, bahkan baru-baru ini ada bagian pondasi yang baru diperbaiki.

Anehnya, Hartomo alias Tomo selaku pimpinan dari perusahaan penyedia jasa kontruksi (PT. Anathama Kontruksi Utama.red) itu menunjukkan sikap tidak kooperatif saat dikonfirmasi media menyangkut proyek yang sedang dikerjakannya itu.

Pada Rabu, 4 Juni 2025 lalu, awak media telah mengonfirmasi Tomo via telepon 081273047xxx menyangkut proyek yang sedang dikerjakannya itu. Waktu itu konfirmasi media pun telah dibaca, namun anehnya selang beberapa menit nomor ponsel awak media ini diblokir oleh Tomo tanpa alasan yang jelas.

Bukannya memberikan klarifikasi, Tomo malah terkesan menggunakan jasa oknum wartawan lain untuk melakukan pembungkaman terhadap awak media ini. 

Melalui oknum wartawan tersebut, Tomo menghubungi awak media ini dan mengatakan sulit untuk menghubungi kontraktor(Tomo.red) tersebut kalau tidak melalui dia(oknum wartawan.red).

Sampai berita lanjutan ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan menunggu klarifikasi Tomo dan  konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

NB: Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media mitrarakyat.com, silahkan berikan hak jawab ke redaksi.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis pada Kamis, 6 Juni 2025, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Pusat Bank Nagari, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 21, Padang. Acara ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara perusahaan, lembaga sosial, dan masyarakat penerima manfaat.

Pada tahun ini, Bank Nagari menyalurkan sebanyak 13 ekor sapi kurban yang disebarkan kepada sejumlah masjid dan lembaga sosial yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Penyaluran ini tidak hanya menyasar tempat ibadah, tetapi juga mencakup organisasi kemasyarakatan dan instansi pemerintahan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas kepercayaan masyarakat terhadap Bank Nagari sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momen penuh berkah seperti Idul Adha.

“Idul Adha adalah momentum yang sangat baik untuk berbagi. Melalui program ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian. Ini juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan kami dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan,” ujar Gusti Candra, seperti dikutip dari laman resmi banknagari.co.id pada Minggu, 8 Juni 2025.

Adapun penerima hewan kurban dari Bank Nagari tahun ini meliputi berbagai pihak, di antaranya:

Masjid Taqwa Muhammadiyah

Masjid Al Muqamah Ujung Padang Olo

Masjid Taqwa Lubukbegalung

Masjid Jihad Muhammadiyah Ampalu Pegambiran

Kantor PWI Sumbar

Perumda PDAM Kota Padang

PMI Provinsi Sumatera Barat

Acara penyerahan turut dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemimpin Divisi Bank Nagari, serta perwakilan dari lembaga dan organisasi penerima kurban. Momen ini berlangsung khidmat dan penuh rasa syukur, mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Gusti Candra juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai inspirasi untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama, baik melalui berkurban maupun kegiatan sosial lainnya. Ia berharap, semangat seperti ini dapat terus tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Program Bank Nagari Berqurban telah menjadi tradisi tahunan yang dijalankan secara konsisten, dan kini telah menjadi bagian dari identitas perusahaan dalam menanamkan nilai spiritual dan sosial dalam kegiatan bisnisnya. Dengan adanya program ini, Bank Nagari berharap dapat terus memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan menebar semangat berbagi di hari yang suci ini. (real)