17 Agustus AAYT Administrasi Agam Aia Gadang Air mata Ajudan Akses Aksi Amankan Ambulance Anam Koto Anggaran APD Arogan Aset Asimilasi ASN Atlet ATR Aturan Babinkamtibmas Baharuddin Balon Bandung Bansos Bantah Bantuan Batu Sangkar Bawaslu Baznas Bebas Bedah Rumah Belajar Belanja Bencana Berbagi Berjoget Bhakti Bhayangkara Bhayangkari Bina Marga BK BKPSDM BLPP BLT Dana Desa BNN BNNK Bocah Box Redaksi BPBD BPK RI BPN BTN BTT Bukittinggi Bully Bupati Bupati Pasbar Cacat Hukum Calon Camat Cerpen Corona Covid Covid 19 Covid-19 CPNS cross dampak Dana Dandim Data Demo Dermawan Dilaporkan dinas Dinkes Dinsos Direktur Disinfektan DPC DPD DPD Golkar DPP DPRD DPRD Padang Dukungan Duta Genre Emma Yohana Erick Hariyona Ershi Evakuasi Facebook Forkopimda Formalin Fuso Gabungan Gempars Gerindra Gor Gudang gugus tugas Hakim HANI Hari raya Haru. Hilang Himbau Hoax Hujat Hukum Humas HUT Hutan Kota idul adha Ikan Tongkol Ikw Incasi Inspektorat Intel Internasional Isolasi Isu Jabatan Jakarta Jalan Jubir Jumat berbagi Jurnalis Kabag Kabid Kader Kadis Kalaksa Kanit Kapa Kapolres Karantina Kasat Kasi KASN Kasubag Humas Kasus Kebakaran Kejahatan Kemanusiaan Kemerdekaan Keracunan Kerja Kerja bakti kerjasama Kesbangpol Kesra Ketua Ketua DPRD Kinali KKN Kodim KOK Kolaboraksi Komisi Komisioner KONI Kontak Kontrak Kopi Korban Korban Banjir Korupsi Kota Padang KPU Kriminal kuasa hukum Kuliah Kupon Kurang Mampu Kurban Labor Laka Lantas Lalulintas Lantas Lapas Laporan Laporkan Laskar Lebaran Lembah Melintang Leting Maapam Mahasiswa Maligi Masjid Masker Medsos Melahirkan Mengajar Meninggal Mentawai metrologi Milenial MoU MPP MRPB MRPB Peduli Mujahidin Muri Nagari Narapidana Narkoba Negara Negatif New Normal New Pasbar News Pasbar Ngawi ninik mamak ODP OfRoad Oknum olah raga Operasi Opini Opino OTG PAC Padang Padang Panjang Padang Pariaman Pakar Pandemi Pangan Pantai Maligi Panti Asuhan Pariaman Paripurna pariwara Partai Pasaan Pasaman Pasaman Barat Pasbar Pasbat Pasien Paslon Patuh Payakumbuh PDIP PDP Peduli peduli lingkungan Pegawai Pelaku Pelanggaran Pemalsuan Pemasaran pembelian Pembinaan Pemda Pemerasan Pemerintah Pemilihan Pemuda Penanggulangan penangkapan Pencemaran Pencuri pendidikan Pengadaan Pengadilan Penganiayaan Pengawasan Penggelapan Penghargaan penusukan Penyelidikan Penyu Perantauan Perawatan Perbatasan Peredaran Periode Perjalanan perkebunan Pers Pertanahan Pessel Pilkada Pinjam PKH PKK Plasma Plt PN PN Pasbar PNS pol pp Polisi Politik Polres Polres Pasbar Polsek Pos Pos perbatasan Positif posko potensi Prestasi PSBB PSDA Puan PUPR Pusdalops Puskesmas Pustu Rapid Test razia Rekomendasi Relawan Reses Reskrim Revisi RI RSUD RSUP M Djamil RTLH Rumah Sakit Rusak Sabu Sapi SAR Satgas Satlantas SE Sekda Sekda Pasbar Selebaran Sembako Sertijab Sewenang wenang Sidak sijunjung Sikilang Singgalang sirkuit SK Solok SolSel sosial Sosialisasi Sumbar Sumur Sunatan massal surat kaleng swab Talamau Talu Tanah Tanah Datar Target Tata Usaha teluk tapang Temu ramah Terisolir Terminal Tersangka Thermogun Tidak layak Huni Tilang tipiter TMMD TNI Tongkol TP.PKK tradisional Transparan trenggiling tuak Tukik Tumor Ujung Gading Ultimatum Uluran Unand Upacara Update usaha usir balik Verifikasi Virtual wakil bupati Wali Nagari wartawan Waspada Wirid Yasin Yamaha Vega Yarsi Yulianto ZI Zona Hijau Zona Merah

Wow..PT.WGA Kuasai konsultan MK Enam Kegiatan Sekaligus pada Proyek Rusun Satker Penyedia Perumahan SNVT Prov.Sumbar

Al zari konsultan MK PT.Widya Graha Asana

Mitra rakyat.com (Padang)

Dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, merupakan dukungan nyata dari pemerintah dalam peningkatan peran konsultan Indonesia.

Ini bentuk keistimewaan yang didapat dengan adanya proyek strategis nasional agar juga dirasakan oleh konsultan di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardjo pernah mengatakan, "dengan adanya peraturan menteri tersebut merupakan langkah efisiensi tenaga ahli konsultan tersertifikasi, dengan diarahkannya kontrak kerja proyek dengan sistem lump sum,kata Nugroho.

“Jadi dengan adanya peraturan menteri itu, satu tenaga ahli boleh menangani tiga proyek lump sum sekaligus. Jadi kalau bisa di lump sum kan saja semua proyek agar ada efisiensi disitu,” tutur Nugroho.(dikutip dari Bisnis.com).

Dari pernyataan Ketua  Inkido tersebut, diserap bahwa satu Konsultan MK dapat tangani tiga proyek Lump sum sekaligus, bagaiman kalau enam lamp sum, apakah tidak langgar aturan dan konsultan dapat laksanakan tugasnya secara efisien?.
Proyek Pembangunan Rusun untuk ASN di Jalan Pancasila dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama

Inilah yang terjadi di Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat, satu konsultan Management Kontruksi (MK) tangani enam proyek sekaligus dengan lokasi yang berbeda-beda.

PT. Widya Graha Asana (WGA) menghendel enam pembangunan rumah susun (Rusun) milik dinas terkait, dari enam yang dikerjakan tercatat dua proyek rusun diduga bermasalah secara administrasi dan aturan.

Misalnya, proyek pembangunan rusunawa untuk ASN dengan nilai Rp 6.968.160.000, yang dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama. Pada kegiatan itu diduga bangunan dikerjakan tanpa kantongi IMB sebagai legalitas bangunan, juga pekerja tidak dilengkapi alat pelindung saat bekerja.

Namun, meskipun begitu, konsultan MK salah satu tugasnya "Menyusun program keselamatan kerja, termasuk pengadaan fasilitas keselamatan dan keadaan darurat, merupakan kewajiban dari kontraktor. Dalam hal ini, konsultan MK mempunyai tugas me-review kelengkapan program dan penyediaan fasilitas keselamtan yang diperlukan. Konsultan MK juga memantau apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan sesungguhnya.
Proyek Pembangunan Ponpes Tarbiyyah oleh PT.Bintang Milenium Perkasa

Akan tetapi, pada kegiatan ini PT.WGA disinyalir tidak laksanakan tugasnya dengan baik, sebab, terpantau beberapa waktu lalu pekerja saat bekerja tidak dilengkapi dengan alat pengaman tanpa ada tindakan tegas dari konsultan MK.

Hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan Ponpes Tarbiyyah yang dikerjakan PT.Bintang Milenium Perkasa, dari awal pekerjaan selain tidak adanya IMB, juga diduga para pekerja saat melakukan kegiatan tidak dibekali alat keamanan K3 nya.

Bahkan, pekerjaan tersebut menurut pengakuan Alzari selaku pelaksana lapangan dari PT.WGA, hanya ikut mengawasi sampai tanggal 31 Desember 2018, sementara pekerjaan sampai saat ini masih berjalan.

Saat dikonfirmasikan kepada Alzari, via whatshappnya 08126721xxxn, Jumat (18/01/2019) mengatakan, " untuk SMK3 ada, emang udah mendekati ujung tahun pada banyak yang tidak pakai alat K3nya, jelasnya terkait SMK3 dalam proyek tersebut.

Menyangkut keterlambatan pada proyek pembanguangan Ponpes Tarbiyyah itu, Alzari mengatakan," saya tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK disitu, kontrak pengawas sudah habis pada  tanggal 31 desember 2018 waktu lalu, saat ini kontraktor dimasa denda karena keterlambatannya", terang Alzari.


"Secara legalitas kita tidak ada melanggar dalam mengawasi enam proyek rusun tersebut dengan  satu kontrak dan kita tidak melanggar aturan yang berlaku dinegara ini" pungkasnya.

Bagaimana tanggapan pengamat dan ahli kontruksi terkait hal tersebut, sampai berita ini diterbitkan pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.

(roel)

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.