Haryanto : "Ada apa di Mega Proyek Preservasi Jalan PJN II Sumbar"

Kajati Sumbar Priyanto SH.MH

Mitra Rakyat.com  (SolSel)
Pekerjaan Preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian dengan ruas Surian-PD. Aro-BTS.Jambi sedang berjalan. Mengacu pada keluarnya Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) pada tanggal 22 Maret 2019, pekerjaan sudah berlangsung selama 183 hari atau minggu ke 26.

Proyek  bernomor kontrak KU.02.10/KTR.01.PPK2,5-PJN II/III/2019 itu dilaksanakan oleh PT . Merangin Karya Sejati (MKS) dibawah pengawasan PT. Daya Creasi Mitrayasa (DCM) dengan nilai Rp 49.774.926.000,- APBN TA 2019, terindikasi kangkangi "Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" oleh stokeholder yang ada dikegiatan itu, diantaranya PPK 2,5 diketahui bernama Efrizon.

Gambar Papan Nama Proyek diambil Pada Bulan Juli, sekarang tidak ada lagi 
Sebab, pada saat media telusur untuk kedua kalinya pada Sabtu (21/09), tidak ditemukan keberdaan papan nama proyek sebagai identitas kegiatan milik negara. Sebelumnya, pada bulan Juli, plang proyek tersebut berada dijalan Lubuk selasih menuju Surian.

Saat dikonfrotir kepada Efrizon selaku PPK 2,5 di PJN II Sumbar, terkait hal itu via WhatsApp 0823-8828-9xxx pada hari yang sama tidak mau menjawab konfirmasi media, meskipun sudah menandakan dibaca. Ada apakah gerangan dengan mega proyek ini..?

Menanggapi hal itu,  salah seorang warga bernama Haryanto sekaligus permahati pembangunan daerah Sumbar ini angkat bicara.

"Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik", kata Haryanto yang akrab disapa Anto.

Anto melanjutkan, "Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat memperoleh informasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, preservasi atau pemeliharaan jalan adalah, "kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas, sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai, tutur Anto.

Jelasnya menurut Anto, "Preservasi jalan dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dalam pelayanan standar dan mantap. Kegiatan preservasi jalan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan.

Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat berharap sesuai ketentuan dan aturan yang ada dinegeri ini. Baik secara spesifikasi teknisnya ataupun secara pengawasan dan informasi nya. Agar tercipta saling sinergi dan kepercayaan antara pelaksana dengan masyarakat pada pengelolaan uang negara, tukasnya.

Apabila stokeholder yang ada dikegiatan, apalagi PPK nya enggan berkomentar terkait hal tersebut saat dikonfirmasi media, wajar membuat jelek Paradigma masyarakat menyangkut mega proyek itu dan apakah proyek tersebut ikut diawasi oleh TP4D Kejati Sumbar, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbikan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim ikw*

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.