 Pekerjaan swakelola yang dilaksanakan Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) sarat KKN. Sebab, kondisi fisik yang baru diperbaiki itu kembali rusak parah. |
MR.com,Padang|Integritas Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) dibawah kepemimpinan Dian Kamila saat ini mulai dikhawatirkan. Karena, banyak pekerjaan yang ada dibawah pengawasan BWSS V Padang diduga kuat mengalami masalah.
"Sebab, pelaksanaan terhadap pekerjaan infrastruktur yang sifatnya pemeliharaan, bahkan pembangunan fisik disinyalir banyak yang amburadul," demikian Mahdiyal Hasan, SH sebagai Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat mengatakan pada Kami(31/3/2022) di Padang.
Pekerjaan Swakelola BWSS V Padang Sarat KKN, Terindikasi Kangkangi UU No 14 Tahun 2008
Mahdiyal mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja BWSS V Padang dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut Mahdiyal, sejak dipimpin oleh Dian Kamila, proyek negara yang di kelola BWSS V Padang banyak yang bermasalah.
"Bahkan untuk pekerjaan sekelas swakelola saja, BWSS V Padang disinyalir tidak mampu menyelesaikan dengan baik," ujarnya.
Seperti pekerjaan swakelola perbaikan jalan yang roboh dekat tanggul penahan tanah aliran sungai Batang Anai. " Masih baru sejak selesai perbaikannya, jalan tersebut kembali terban atau ambruk," ujar Alumni fakultas hukum Unand itu.
Diduga hal ini terjadi karena pihak Satker OP SDA bekerja tidak sepenuh hati, hanya sekedar mancari keuntungan saja, kebetulan pekerjaan bisa dikerjakan secara swakelola, ungkap Mahdiyal.
"Buktinya jalan yang baru diperbaiki itu kembali rusak, ini menjelaskan kalau pekerjaan yang dilaksanakan Satker OP SDA tidak sesuai ilmu teknik yang mereka miliki," cecar Mahdiyal.
Walaupun nilai pekerjaan perbaikan jalan itu terbilang kecil. Tapi seharusnya instansi yang mengerjakan secara swakelola harus tetap profesional, dengan bekerja sesuai aturan dan speks yang ada, agar negara tidak menanggung kerugian, tandasnya.
" Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data terkait kebobrokan terhadap pelaksanaan proyek negara yang ada di BWSS V Padang bersama kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Anti Korupsi Sumbar,"ujarnya lagi.
Kita usut dan laporkan bila ada temuan-temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kalau Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Sumbar tidak sanggup memproses, kita akan lanjutkan ke pemerintah pusat, pungkasnya.
Terkait robohnya jalan yang baru saja diperbaiki itu. Saat dikonfirmasi kepada Farid pihak pelaksana swakelola dari Satker OP SDA mengatakan akan memperbaikinya kembali.
"Kita perbaiki kembali, kerja saya hanya ambil sedimen, terus sedimen tersebut di timbun kebahu jalan," kata Farid.
Menyangkut transparansi pekerjaan, kata Farid, kita sudah koordinasi dengan wali nagari dan pemuda. Saat disinggung apakah penyebab rusaknya jalan yang baru diperbaiki itu, diduga Farid tidak senang dengan mengatakan, coba silahkan tanya ke tenaga ahli, tutup Farid.
Selanjutnya saat dikonfirmasi kepada Aditya sebagai Kepala Satker OP SDA, hingga berita ini terbitakan belum bisa berkomentar.
Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya, hingga berita diterbitkan.(Chairur)
