1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 6 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 2 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 8 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 1 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 32 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 3 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 10 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 1 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 2 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 15 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 5 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 127 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 663 Padang 6 Padang Panjang 17 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 521 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 4 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 41 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 13 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 5 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 2 Sumatera Barat 145 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 20 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.com, Padang| Carut marut yang terjadi pada pekerjaan pembangunan struktur jembatan akses menuju RS Unand terus menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Pasalnya, meskipun belum bisa dilalui kendaraan, kontruksi jembatan itu sudah terlihat miring dengan mutu beton bangunan abutment jembatan yang dicurigai tidak sesuai spesifikasi.

Sebelumnya media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yufrizal terkait pekerjaan jembatan RS Unand tersebut via telepon 0823-9061-1xxx pada Rabu, 27 Maret lalu. Namun, PPK tersebut disinyalir "bungkam", tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Seterusnya media juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adratus Setiawan selaku Kabid di BMCKTR Sumbar sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Tetapi jawaban yang disampaikan Adratus Setiawan tidak sesuai yang diharapkan. Adratus hanya mengatakan "silahkan hubungi dan konfirmasi PPK pak Yufrizal".

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi meminta tanggapan Kepala Dinas(Kadis) BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf pada hari yang sama via telepon. Dan ternyata Kadis BMCKTR Sumbar itupun disinyalir juga memilih "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Baca berita terkait: Struktur Jembatan RS Unand Terlihat Miring, Beton Bangunan Abutment Diduga Mengandung Kayu dan Batu

Mutu beton bangunan abutment jembatan dicurigai tidak sesuai spesifikasi 

Dengan sikap tidak kooperatif pejabat publik waktu dikonfirmasi media itu, diduga akan menimbulkan asumsi negatif dari kalangan masyarakat, dan publik akan mempertanyakan integritas Dinas BMCKTR Sumbar itu.

"Ada indikasi persekongkolan jahat tercium di dalam pelaksanaan proyek negara yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu," kata seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis (28/3/2024) di Padang.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan adanya persekongkolan jahat bukan tanpa alasan. Dengan hasil akhir pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat, hingga "bungkamnya" seluruh pihak terkait saat dikonfirmasi media, menjadi salah satu alasan kuat dugaan persekongkolan jahat itu telah terjadi, ujarnya.

Mahdiyal menjelaskan, seperti yang dilakukan Yufrizal, sebagai PPK pada proyek itu dia terkesan "bungkam" tidak kooperatif, tidak mau menjawab konfirmasi media tanpa alasan . Sementara, dia (Yufrizal.red) merupakan pihak dari Dinas BMCKTR yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail, karena dia yang langsung berhadapan dengan rekanan disaat pekerjaan sedang berjalan.

"Menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang ditakuti Yufrizal akan terbongkar ke publik. Jadi dia merasa akan lebih baik apabila diam tidak banyak bicara," cecar Advokat yang terkenal tegas itu.

Kemudian, Kabid Adratus Setiawan. Sebagai Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Menurut Mahdiyal, tentunya dia(Adratus Setiawan.red) berharap kepada bawahannya itu agar persoalan ini bisa diatasi segera, tidak muncul dilingkungan publik, dan tidak berujung keranah hukum.

Seterusnya, lanjut Mahdiyal, Era Sukma  sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentu dia akan lebih menekankan kepada kedua bawahan nya itu agar informasi dugaan persekongkolan ini tidak berkembang di lingkungan masyarakat dan pihak penegak hukum. Jadi Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga lebih memilih untuk "bungkam", imbuhnya.

"Seluruh pihak yang terkait didalam pekerjaan proyek jembatan ini bisa dikatakan sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apabila terbukti telah melakukan persekongkolan seperti yang kita duga itu," tegas Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik melalui media, karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai pejabat publik.

Kemudian lanjut Mahdiyal lagi, agar asumsi negatif publik yang liar tidak terus berkembang, asumsi terhadap kinerja Dinas BMCKTR Sumbar itu sendiri, ulasnya.

Mahdiyal menilai, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan itu menurut mereka sudah sesuai perencanaan atau Spek dan teknis nya, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskannya kepada publik.

"Yang perlu mereka sadari agar tidak lupa diri, anggaran yang mereka gunakan dalam pembangunan itu bukanlah uang saku pribadi mereka. Tetapi sumber dana untuk pembangunan jembatan tersebut jelas diambil dari APBD, yang salah satu sumber PAD nya dikutip dari pajak masyarakat," ujar Mahdiyal.

Jadi sebagai pengelola anggaran mereka harus bertanggung jawab setiap uang negara yang dihabiskan untuk pekerjaan jembatan itu kepada masyarakat, tandasnya.

"Dengan menghindari media atau tidak kooperatif saat dikonfirmasi, mereka terindikasi secara sengaja telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 atau tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Advokat muda itu.

Terakhir disebutkan Mahdiyal, bahwa dugaan adanya persekongkolan dikuatkan dari hasil pekerjaan. Struktur kontruksi jembatan yang miring, dan bangunan beton abutment dicurigai tidak sesuai speks dan tanpa penjelasan dari PPK,Kabid, serta Kadis BMCKTR Sumbar.

"Jadi persoalan ini layak menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum(APH). Dan masyarakat Sumbar tentu berharap kepada instansi yudikatif itu untuk melakukan penyelidikan sampai penindakan, agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan RS Unand dikerjakan  PT. Indothara Multi Artha(IMA) sebagai Kontraktor Pelaksana senilai Rp. 7.586.632.312,92.  Sementara PT. Konsulindo Citra Ernala(KCE) dibayar negara sebagai Konsultan Supervisi atau Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Labels:

Mitra

{picture#http://2.bp.blogspot.com/-XccjilccW3o/WvaXDidXfzI/AAAAAAAABh4/uSZS7TnCbfc4FwXpWuQb2n8Fgh6BY9x7ACK4BGAYYCw/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.