MR.com, PADANG | Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Raya Padang kini tengah berada di bawah radar kritik tajam. Di balik dalih penataan kota dan estetika, terselip kekhawatiran nyata, ribuan pedagang yang telah menggantungkan hidup di sana selama puluhan tahun kini terancam jatuh ke jurang kemiskinan.
Isu ini tidak lagi sekedar urusan birokrasi, melainkan telah menjadi "buah bibir" hangat di tengah masyarakat. Mulai dari obrolan riuh di kedai kopi hingga diskusi serius di lobi-lobi kantor, publik mulai mempertanyakan, Ke mana keberpihakan pemerintah?
Kekecewaan ini mengkristal dalam sebuah sentimen publik yang cukup menohok. Salah satu warga Kota Padang menyampaikan pandangan yang kini viral di tengah masyarakat.
"Kepentingan rakyat tidak akan pernah terwakilkan oleh pemimpin yang tidak pernah merasakan menjadi rakyat paling bawah," kata warga yang tidak inginkan identitasnya disebutkan, pada Selasa(10/2/2026) di Padang.
Pernyataan tersebut seolah menjadi cermin retak bagi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang saat ini. Para pedagang merasa suara mereka hanya menjadi angin lalu di tengah rencana besar pembangunan yang dianggap tidak menyentuh aspek perut rakyat kecil.
Bagi para pedagang, ini bukan sekadar soal berpindah tempat duduk atau lapak. Ini adalah soal kelangsungan hidup. Salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya dengan nada getir.
"Ini masalah perut. Akibat kebijakan Pemko ini, akan banyak anak-anak yang terancam kelaparan dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Kami sudah puluhan tahun berjualan di sini,
mencari sesuap nasi dengan jujur, tapi sekarang seolah dipaksa menyerah pada keadaan," tuturnya.
Kebijakan yang dinilai tidak adil meski pemerintah berdalih untuk ketertiban, para pedagang menilai kebijakan ini sangat tidak adil. Ada desakan agar pemerintah memiliki lebih banyak pertimbangan dan melakukan kajian dampak sosial-ekonomi yang lebih mendalam sebelum melakukan eksekusi di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes dan diskusi publik diperkirakan akan terus berlanjut hingga ada titik temu yang benar-benar memihak kepada "rakyat bawah" yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Pasar Raya.
Pewarta : Mukhsin
Editor : Redaksi
Catatan Redaksi
Tulisan ini disusun berdasarkan informasi lapangan dan keterangan sumber. Semua pihak yang disebutkan berhak memberikan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
