MR.com, Padang| Keadaan negara yang tengah dilanda krisis kepercayaan publik seolah menemukan cerminan sempurna di Sumatera Barat. Sorotan tajam masyarakat kini tertuju pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang.
Sebagai ujung tombak pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), lembaga ini justru dinilai gagal menunjukkan profesionalisme.
Dua mega proyek pengendalian banjir Batang Agam dan Batang Kandis menjadi contoh telanjang dari dugaan penyimpangan. Detail Engineering Design (DED) yang semestinya menjadi kitab suci dalam pembangunan, diduga diabaikan oleh kontraktor pelaksana.
Baca : Dugaan Campur Tangan Mafia Proyek di BWSS V Padang
Pada proyek Batang Agam, penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, material ilegal, dan pengabaian sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menjadi isu utama.
Proyek Batang Kandis tak kalah mencoreng muka, sorotan pihak berwenang semakin tajam karena penggunaan material yang sama-sama diduga tak sesuai aturan.
Yang lebih mencemaskan, praktik melanggar hukum ini seolah mendapat restu BWSS V Padang. Diamnya pihak balai dan kontraktor saat dikonfirmasi media hanya mempertebal keyakinan publik bahwa ada yang disembunyikan.
Transparansi dan akuntabilitas yang dijanjikan pemerintah dalam pengelolaan dana APBN merpukan uang rakyat yang dipungut dari pajak nyaris tak terlihat di lapangan.
Masyarakat Sumatera Barat kini hanya bisa berharap pada keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran. Publik menuntut agar setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk proyek strategis benar-benar memberi manfaat, bukan justru terperosok ke lubang kebocoran dan praktik ilegal.
BWSS V Padang semestinya menjadi benteng pengelolaan sumber daya air yang berintegritas, bukan simbol lemahnya tata kelola negara.
Penulis : Chairur Rahman
