MR.com, Padang | Persoalan krusial yang tengah melanda pedagang selasar Pasar Raya Padang ditanggapi positif Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. Sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa ketua dprd itu abai terhadap janjinya kepada pedagang akan menemui mereka untuk menggelar audiensi dengan para pedagang.
Seorang perwakilan pedagang, Jon, mengatakan pihaknya merasa dipinggirkan karena tidak ada kejelasan waktu pertemuan yang dijanjikan.
“Kami masih menunggu jawaban pasti. Katanya mau mengundang audiensi, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda. Kami seperti digantung tanpa kepastian,” ujar Jon, Jumat, 13 Februari 2026.
Mandeknya komunikasi antara DPRD dan pedagang memunculkan kekecewaan serta spekulasi negatif di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang menilai tidak ada perbedaan sikap antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menangani persoalan relokasi. Keduanya dianggap lebih banyak menyampaikan pernyataan normatif ketimbang langkah konkret.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan surat permintaan audiensi dari pedagang baru diterima dua hari lalu sehingga belum sempat diproses. “Surat mereka baru masuk dua hari lalu, jadi belum ada disposisinya sampai ke saya,” kata Muharlion, Senin, 16 Februari 2026, melalui sambungan telepon.
Muharlion juga menyebutkan keterlambatan itu dipengaruhi hari libur. Ia mengklaim memahami persoalan yang dihadapi pedagang, namun menegaskan penyelesaian harus melalui mekanisme formal. “Kita harus mengundang dan menghadirkan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Perdagangan dan kawan-kawan dari Komisi III,” ujarnya. Ia menolak anggapan bahwa dirinya abai terhadap persoalan pedagang kaki lima. “Tidak bagus kalau disebut saya abai,” katanya.
Meski demikian, sejumlah pedagang mempertanyakan komitmen dan keberpihakan pimpinan DPRD dalam menyelesaikan polemik relokasi. Lambannya respons Ketua DPRD dianggap sebagai indikasi lemahnya keberanian politik untuk membela kepentingan pelaku usaha kecil di pusat ekonomi kota tersebut.
Persoalan relokasi pedagang selasar Pasar Raya Padang telah menjadi isu sensitif dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa ruang dialog yang difasilitasi DPRD, konflik antara pedagang dan pemerintah kota diperkirakan akan terus berlarut.
Sebagian warga menilai sikap diam pimpinan DPRD mencerminkan kegagalan menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi publik. Para pedagang menegaskan mereka menunggu langkah nyata, bukan sekedar janji yang terus tertunda.
Hingga berita ini diturunkan, mitrarakyat.com masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait lainnya.
Penulis: Chairur Rahman
Editor: Redaksi
Catatan Redaksi:
Tulisan ini disusun berdasarkan informasi lapangan dan keterangan sumber. Semua pihak yang disebutkan berhak memberikan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
